AMBON, HEADLINETIMUR.COM — Regional Office Mata Garuda LPDP menggelar diskusi strategis bersama Tenaga Ahli Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Satya Hangga Yudha Widya Putra, pada Jumat (10/4).
Agenda yang berlangsung secara daring ini diikuti oleh puluhan alumni dan awardee beasiswa LPDP dari wilayah afirmasi Indonesia Timur, khususnya Maluku.
Chief of Regional Office Mata Garuda, Amrullah Usemahu, menjelaskan bahwa pertemuan ini merupakan upaya memperkuat jejaring alumni sekaligus membedah kebijakan terbaru Kementerian ESDM di sektor pertambangan Indonesia Timur.
ADVERTISEMENT
. Ukuran gambar 480px x 600pxSCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menekankan pentingnya keterlibatan intelektual muda dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).
“Sebagai putra daerah Maluku, kami memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan dampak nyata melalui keilmuan yang diperoleh selama studi S2 maupun S3. Diskusi ini adalah ruang bagi kami untuk mengambil peran aktif dalam mengawal pembangunan daerah, seperti Blok Masela,” ujar Usemahu.
Ia berharap kolaborasi ini menghasilkan rekomendasi taktis yang dapat menjadi bahan kajian, baik bagi internal Mata Garuda maupun masukan bagi pemerintah daerah dan pusat.
*Urgensi Ketahanan Energi*
Dalam paparannya, Satya Hangga Yudha Widya Putra menyoroti percepatan pengembangan Blok Masela sebagai langkah krusial di tengah fluktuasi harga minyak dan gas alam cair (LNG) dunia.
“Proyek Blok Masela adalah pilar ketahanan energi nasional. Di tengah tekanan APBN akibat ketergantungan impor, optimalisasi produksi domestik menjadi harga mati,” tegas Hangga.
Ia menambahkan bahwa saat harga minyak menyentuh angka 110 dolar AS per barel, tekanan pada neraca perdagangan semakin nyata meskipun sumber impor telah didiversifikasi.
Mengenai komersialisasi, Hangga merinci rencana alokasi produksi LNG
60 persen untuk pasar ekspor, 40 persen dialokasikan untuk kebutuhan domestik.
Prioritas utama tetap pada pemenuhan kebutuhan energi dalam negeri.
Kabar baik datang dari sisi operasional. Hangga mengungkapkan adanya kemajuan pesat pasca penandatanganan nota kesepahaman antara Inpex dan PT Pertamina (Persero) pada 30 Maret 2026.
Saat ini, SKK Migas tengah mengawal ketat negosiasi pembelian LNG sebagai prasyarat menuju Final Investment Decision (FID).
Selain ketahanan nasional, proyek ini diproyeksikan membawa manfaat besar bagi daerah melalui:
Participating Interest (PI) 10% untuk daerah, dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tansfer teknologi dan pengetahuan bagi masyarakat lokal, dan multiplier effect ekonomi yang luas di sekitar wilayah proyek.
Pemerintah memastikan koordinasi lintas kementerian akan terus diperkuat dengan fokus pada hilirisasi industri dan kesejahteraan masyarakat.
Diskusi ini diharapkan menjadi titik awal kolaborasi konkret antara para intelektual LPDP dan pemangku kebijakan demi pembangunan berkelanjutan di Maluku. (HT-01)
