AMBON,HEADLINETIMUR.COM – Sebagai wujud komitmen nyata dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat dan masa depan daerah, Pimpinan serta Anggota DPRD Kabupaten Buru menggelar audiensi dengan Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, pada Kamis (4/6/2026).
Pertemuan ini bertujuan untuk menyerahkan langsung dokumen rekomendasi DPRD terkait pengelolaan kawasan tambang emas Gunung Botak.
Langkah strategis ini diambil guna memastikan seluruh persoalan lingkungan, dampak sosial, hingga potensi ekonomi dari aktivitas pertambangan di Gunung Botak mendapat perhatian serius dari Pemerintah Provinsi Maluku.
ADVERTISEMENT
. Ukuran gambar 480px x 600pxSCROLL TO RESUME CONTENT
Rekomendasi yang diserahkan tersebut merupakan kristalisasi dari hasil pembahasan intensif, peninjauan lapangan, serta serapan aspirasi berbagai elemen masyarakat.
Ketua DPRD Kabupaten Buru, Bambang Langlang Buana, menegaskan bahwa tata kelola tambang emas Gunung Botak sudah saatnya dilakukan secara terukur, legal, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat lokal.
“Selain memacu pertumbuhan ekonomi, pengelolaan tambang wajib memprioritaskan aspek keselamatan kerja, kelestarian lingkungan hidup, serta menjaga stabilitas sosial di Kabupaten Buru,” ujar Bambang.
Dalam pertemuan tersebut, DPRD Kabupaten Buru berharap Pemprov Maluku dapat menjembatani koordinasi yang lebih kuat dengan Pemerintah Pusat. Langkah ini dinilai krusial agar sengkarut Gunung Botak segera mendapatkan solusi yang komprehensif dan berkelanjutan.
“Pasalnya, isu Gunung Botak bukan lagi sekadar dinamika lokal, melainkan persoalan strategis yang membutuhkan kebijakan tepat demi kepentingan daerah dan negara,”ujar Bambang.
Audiensi ini sekaligus mencerminkan keseriusan DPRD Kabupaten Buru dalam menjalankan fungsi representasinya. Di tengah dinamika yang telah berlangsung bertahun-tahun di kawasan tersebut, DPRD terus konsisten mengupayakan jalan keluar melalui jalur konstitusional dan dialog antarlembaga. (HT-01)
