AMBON, HEADLINETIMUR.COM — Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Maluku resmi menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi peraturan perundang-undangan.
Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Maluku, Halimun Saulatu, pada Rabu malam (30/9/2026). Meski memberikan persetujuan, Halimun menegaskan bahwa langkah tersebut tidak berarti Fraksi Demokrat akan melepas fungsi pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan daerah.
“Fraksi Demokrat menegaskan akan tetap mengawal pelaksanaan APBD-P agar setiap anggaran yang telah disepakati benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Maluku,” ujar Halimun.
ADVERTISEMENT
. Ukuran gambar 480px x 600pxSCROLL TO RESUME CONTENT
Ia juga menekankan bahwa APBD-P tidak boleh dipandang sebatas perubahan angka dalam dokumen anggaran semata. Lebih dari itu, APBD-P harus berfungsi sebagai instrumen strategis untuk memperbaiki kinerja pembangunan daerah serta menjawab kebutuhan riil masyarakat.
Halimun turut menyampaikan apresiasi atas sejumlah capaian positif yang diraih Pemerintah Provinsi Maluku di bawah kepemimpinan Gubernur Hendrik Lewerissa.
Berbagai sektor yang mendapat sorotan positif meliputi bidang kesehatan, tata kelola pemerintahan, pertumbuhan ekonomi, peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM), pembangunan infrastruktur, proyek strategis daerah, hingga penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan pencegahan korupsi.
Pentingnya Sinergi Eksekutif
Di sisi lain, Fraksi Demokrat juga mengingatkan pentingnya pemahaman mendalam mengenai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Wakil Gubernur serta terjaganya hubungan yang harmonis di antara seluruh unsur penyelenggara pemerintahan.
Menurut Halimun, eksekutif harus berjalan akur, harmonis, dan sinergis demi mewujudkan visi-misi pembangunan Maluku.
“Ini bukan tentang siapa yang memimpin, tetapi bagaimana rakyat dilayani. Kita memegang komitmen bahwa dua pemimpin harus memiliki satu tujuan demi mewujudkan Maluku yang maju, adil, dan masyarakatnya sejahtera,” pungkas Halimun. (HT-01)
