Dianggap Berhasil, Wali Kota Ambon Lanjutkan Program WAJAR

- Penulis

Jumat, 20 Februari 2026 - 19:57 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

AMBON, HEADLINETIMUR. COM – Setelah jeda selama satu bulan, program “Wali Kota Jumpa Rakyat (WAJAR)” kembali digulirkan.

Program ini bertujuan untuk memberikan solusi langsung atas keluhan yang disampaikan masyarakat.

Perdana di tahun 2026, kegiatan WAJAR dilaksanakan di Ruang Terbuka Publik (RTP) Wainitu pada Jumat (20/2/2026).

ADVERTISEMENT

ads. Ukuran gambar 480px x 600px

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dalam pertemuan tersebut, warga menyampaikan berbagai aspirasi, mulai dari pemenuhan kebutuhan air bersih dan penyediaan lokasi berjualan, hingga permintaan pembangunan Posyandu Siklus Hidup.

Selain itu, muncul pula persoalan sengketa tanah yang meski bukan wewenang langsung pemerintah kota, tetap menjadi perhatian.

Menanggapi keluhan Omi Nikijuluw, Wali Kota Wattimena menegaskan bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan (DLHP) telah mengambil alih penanganan terkait ganti rugi. Sementara itu, untuk lokasi berjualan, koordinasi dilakukan dengan pemerintah tingkat desa.

Baca Juga :  Wali Kota Ambon Berharap Pasar Apung Batumerah Beri Dampak Positif Ekonomi

“Semua keluhan Ibu segera ditindaklanjuti. Untuk ganti rugi sudah diproses secara umum. Saya minta Pj. Kepala Pemerintah Negeri Rumah Tiga untuk mengatur tempat berjualan Ibu Omi sesuai permintaannya,” tegas Wattimena.

Terkait permintaan air bersih di Passo Larier yang diajukan oleh Helen Siahay, Wattimena memastikan pengerjaan akan segera dilakukan.

Saat ini, fokus pengerjaan berada pada akses jalan, sehingga penyediaan air bersih akan dilakukan secara bertahap.

Inovasi juga dilakukan untuk mendukung ekonomi lokal. Wattimena menjelaskan bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) akan menyediakan 15 unit food container di RTP Wainitu sebagai tempat berjualan.

Baca Juga :  Komnas HAM Nilai Komitmen HAM Pemkot Ambon

10 unit dialokasikan untuk pelaku UMKM. Sedangkan 5 unit dialokasikan untuk menjawab permintaan kader AM-GPM.

Pertimbangan Teknis Fasilitas Publik

Selain memberikan solusi instan, Wattimena juga bersikap rasional terhadap permintaan yang membutuhkan kajian lebih dalam, seperti pemanfaatan lahan RTP untuk Posyandu Siklus Hidup dan pemeliharaan kebersihan lingkungan sekitar.

“Mengenai pemanfaatan lahan untuk pembangunan Posyandu, akan kami tinjau kembali secara teknis agar penempatannya tepat,” tandasnya.

Wattimena menegaskan komitmen pemerintah kota untuk menyelesaikan setiap keluhan masyarakat. Ia meminta warga untuk tetap bersabar dan mendukung proses yang berjalan demi kemajuan kota yang lebih baik. (HT-01)

Follow WhatsApp Channel www.headlinetimur.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Bangun Parkiran di Atas Sungai Wai Tomu Mardika, Ini Alasan Kodam Pattimura
Maluku Perkuat Sektor Perikanan, Kerja Sama Perikanan RI-Tiongkok Diluncurkan di Tual
Pembangunan di Sungai Wae Tomu, Gubernur dan Wali Kota Harusnya Tegur Kodam Sejak Awal
Perkuat Layanan Korban Kekerasan, DP3A Maluku dan IPAS Indonesia Dorong Kolaborasi Lintas Sektor
Proyek Sanitasi Banda Bermasalah, DPRD Maluku Desak Kontraktor Masuk Daftar Hitam
KKP Tertibkan 37 Rumpon Ilegal di Perairan Maluku Utara
Perlindungan Perempuan dan Anak Wajib di Maluku Jadi Komitmen Daerah
Watubun: Listrik dan Telekomunikasi Penopang Layanan Warga Maluku

Berita Terkait

Minggu, 27 September 2026 - 19:55 WIT

Bangun Parkiran di Atas Sungai Wai Tomu Mardika, Ini Alasan Kodam Pattimura

Sabtu, 26 September 2026 - 17:25 WIT

Maluku Perkuat Sektor Perikanan, Kerja Sama Perikanan RI-Tiongkok Diluncurkan di Tual

Jumat, 25 September 2026 - 17:27 WIT

Perkuat Layanan Korban Kekerasan, DP3A Maluku dan IPAS Indonesia Dorong Kolaborasi Lintas Sektor

Kamis, 24 September 2026 - 17:41 WIT

Proyek Sanitasi Banda Bermasalah, DPRD Maluku Desak Kontraktor Masuk Daftar Hitam

Kamis, 24 September 2026 - 11:51 WIT

KKP Tertibkan 37 Rumpon Ilegal di Perairan Maluku Utara

Berita Terbaru

Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Maluku, Jhon Laipeny. (Foto: ISTIMEWA)

Parlemen

Laipeny: SPBU Nelayan Perlu Menjangkau Pulau-Pulau di Maluku

Sabtu, 26 Sep 2026 - 21:58 WIT