Wagub Maluku Dorong Pejabat TNI-Polri Jadi Anak Adat

- Penulis

Selasa, 10 November 2026 - 17:01 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

AMBON,HEADLINETIMUR.COM — Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, melontarkan gagasan strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat adat di Bumi Raja-Raja.

Ia mendorong Majelis Latupati Maluku merumuskan skema pengukuhan resmi bagi setiap pimpinan TNI, Polri, maupun pejabat sipil yang bertugas di Maluku sebagai “Anak Adat” masyarakat setempat.

Gagasan tersebut disampaikan Vanath saat menghadiri dan mengukuhkan Pengurus Majelis Latupati Maluku Periode 2026–2031 di Aula Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku, Selasa (10/11/2026).

ADVERTISEMENT

ads. Ukuran gambar 480px x 600px

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurut Vanath, meski sebagian besar pimpinan TNI, Polri, dan pejabat sipil bukan putra daerah asli Maluku, kehadiran dan pengabdian mereka menjadikan mereka bagian tak terpisahkan dari ikatan sosial maupun emosional masyarakat setempat.

Ia menjelaskan, usulan ini merupakan pengembangan dari nilai budaya lokal, yakni konsep anak piara, yang selama ini hidup subur dalam tatanan kehidupan masyarakat adat Maluku.

“Besok, Ketua Latupati dan saya akan langsung menghadap Bapak Gubernur. Saya ingin ini dirumuskan menjadi program pemerintah daerah. Setiap pemimpin, baik TNI, Polri, maupun pemimpin sipil yang bertugas di Maluku, dapat dikukuhkan sebagai anak adat,” tegas Vanath.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pengukuhan tidak boleh berhenti pada seremoni pemakaian atribut adat semata. Prosesi tersebut harus diperkuat dengan legitimasi dokumen resmi, seperti sertifikat atau surat keputusan adat bertanda tangan.

Dokumen tersebut diharapkan menjadi rekam jejak historis yang bermakna. “Siapa tahu suatu saat mereka menjadi pemimpin di tingkat nasional, ikatan sebagai anak adat Maluku ini tetap terbawa dan mereka merasa menjadi bagian dari orang Maluku,” tambah Vanath.

Dalam kesempatan yang sama, Vanath menyampaian salam dari Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, yang berhalangan hadir karena tengah menjalankan tugas pemerintahan di Namlea dan selanjutnya bertolak ke Jakarta. Gubernur dijadwalkan menerima secara langsung keputusan penetapan A.M. Sangadji sebagai Pahlawan Nasional bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan, 10 November 2026.

Atas nama Pemprov Maluku, Vanath mengucapkan selamat kepada pengurus baru Majelis Latupati Maluku di bawah kepemimpinan Ketua Umum Reza Valdo Maspaitella dan Sekretaris Umum Salhana Pelu berdasarkan SK Nomor: 01/MLM/XI/2026. Ia juga menyampaikan apresiasi mendalam kepada pengurus terdahulu di bawah kepemimpinan Ibrahim Wokas atas dedikasi dan kontribusi mereka.

Acara pengukuhan ini turut dihadiri oleh jajaran Forkopimda Maluku, Walikota dan Wakil Walikota Ambon, Ketua TP PKK Provinsi Maluku, Ketua Dharma Wanita Persatuan Maluku, serta para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Maluku.

Melalui langkah ini, Pemerintah Provinsi Maluku berharap Majelis Latupati dapat segera menyusun mekanisme serta gelar adat yang tepat. Gagasan ini diyakini mampu memperluas jaringan persaudaraan, memperkuat hubungan emosional antarpemimpin, serta membawa dampak positif bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Maluku secara berkelanjutan. (HT-01)

Follow WhatsApp Channel www.headlinetimur.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Gubernur Maluku : Tak Ada Perlindungan bagi Aparatur yang Korupsi
Perkuat APIP, Wali Kota Ambon Tekankan Cegah Korupsi Sejak Dini
Wagub Maluku Minta Alur Konsultasi Perda Dipangkas
Pemkab SBT Usulkan Pinjaman Rp50 Miliar untuk Bangun Infrastruktur
KPK Soroti Celah Korupsi Pemprov Maluku di Pokir DPRD, Hibah, dan Pengadaan
Pemkot Ambon Luncurkan Beta Mapan, Permudah Akses Kerja Sarjana Baru
Buka ICESAS 2026, Gubernur Maluku Dorong Riset dan Kolaborasi Berkelanjutan
Wagub Vanath Minta Anggaran Kependudukan dan Stunting Tepat Sasaran

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 22:12 WIT

Gubernur Maluku : Tak Ada Perlindungan bagi Aparatur yang Korupsi

Kamis, 19 November 2026 - 17:55 WIT

Perkuat APIP, Wali Kota Ambon Tekankan Cegah Korupsi Sejak Dini

Kamis, 19 November 2026 - 16:57 WIT

Wagub Maluku Minta Alur Konsultasi Perda Dipangkas

Rabu, 18 November 2026 - 18:04 WIT

Pemkab SBT Usulkan Pinjaman Rp50 Miliar untuk Bangun Infrastruktur

Rabu, 18 November 2026 - 12:12 WIT

KPK Soroti Celah Korupsi Pemprov Maluku di Pokir DPRD, Hibah, dan Pengadaan

Berita Terbaru

Pemerintahan

Gubernur Maluku : Tak Ada Perlindungan bagi Aparatur yang Korupsi

Kamis, 19 Nov 2026 - 22:12 WIT


Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, menyampaikan sambutan pada Rapat Koordinasi Penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam rangka Deteksi Dini dan Pencegahan Korupsi di Pemerintah Daerah Wilayah Maluku dan Maluku Utara, di Ruang Vlissingen, Balai Kota Ambon, Rabu (18/11/2026). (Foto : Humas Pemkot Ambon)

Pemerintahan

Perkuat APIP, Wali Kota Ambon Tekankan Cegah Korupsi Sejak Dini

Kamis, 19 Nov 2026 - 17:55 WIT