AMBON, HEADLINETIMUR.COM – Pelaksana Tugas (Plt) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Ambon, Enrico Matitaputty, menegaskan bahwa meski 17 program prioritas tahun pertama Wali Kota dan Wakil Wali Kota telah terealisasi, sejumlah tantangan besar masih membayangi pembangunan Kota Ambon di masa mendatang.
Dalam forum Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rabu (11/3/2026) lalu, Enrico membedah delapan sektor krusial yang memerlukan penanganan serius dan kolaborasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Pertama, ketertinggalan teknologi pendidikan. Enrico menyoroti pemanfaatan teknologi informasi (IT) dalam proses pembelajaran yang dinilai masih tertinggal.
ADVERTISEMENT
. Ukuran gambar 480px x 600pxSCROLL TO RESUME CONTENT
Ia meminta setiap OPD untuk mendigitalisasi data dan program agar proses konsultasi publik lebih berbobot.
“Sekarang semua sudah dengan IT, kita boleh dibilang ketinggalan zaman. Fungsi konsultasi publik ini adalah menampung masukan luar agar menambah bobot RPJPD kita,” ujarnya.
Kedua, kesenjangan layanan kesehatan dan Stunting. Di sektor kesehatan, pemerataan kualitas layanan masih menjadi pekerjaan rumah.
Terkait stunting, Enrico menyebut kondisinya masih terpantau stabil namun tetap memerlukan perhatian khusus.
“Pemkot Ambon dijadwalkan akan menggelar “Rembuk Stunting” pekan depan untuk menangani fenomena nasional ini secara lebih teknis,”ungkapnya.
Ketiga, akurasi Data Bansos (DTKS).
Salah satu persoalan besar yang disoroti adalah ketidakakuratan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Sering ditemukan warga mampu masuk dalam daftar penerima bantuan, sementara yang membutuhkan justru terlewat.
“Semoga dengan sensus sosial ekonomi tahun ini, kita bisa mengurai kesenjangan terkait penyaluran bantuan sosial,” tambah Enrico.
Tantangan keempat ialah tingginya pengangguran usia muda, di mana
Kota Ambon tercatat memiliki Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tertinggi di antara 11 kabupaten/kota di Maluku.
Hal ini disebabkan karena konsentrasi tenaga kerja yang menumpuk di ibu kota provinsi, yang menuntut strategi penyerapan kerja yang lebih efektif.
Kelima, darurat sampah dan kesadaran masyarakat. Menurut Enrico, masalah lingkungan hidup masih berkutat pada rendahnya kesadaran warga dalam memilah sampah dari rumah tangga.
Pemkot berencana membangun tempat pembuangan sampah baru di IPST. “Saat ini penanganan difokuskan pada pembersihan muara sungai dengan alat berat,”papar Enrico.
Keenam, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Enrico memberikan kritik keras terhadap pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Ia mencontohkan banyak rumah mewah atau baru yang hanya membayar retribusi bumi sebesar Rp30.000 hingga Rp50.000 karena data yang tidak diperbarui.
“Ini persoalan kasat mata yang harusnya gampang diselesaikan. Tahun depan direncanakan nilai bayarnya harus lebih sesuai agar masuk ke kas daerah,” tegasnya.
Ketujuh, kendala kewenangan infrastruktur. Banyak keluhan jalan rusak, seperti di kawasan Halong, yang sulit ditangani Pemkot karena terbentur status kewenangan jalan provinsi.
Enrico mengakui koordinasi dengan pemerintah provinsi terkait keterbatasan anggaran menjadi tantangan tersendiri dibandingkan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk jalan nasional.
Kedelepan, UMKM di Ambon dinilai masih bersifat musiman dan minim digitalisasi. Untuk mengatasinya, Pemkot menjalankan program “Salobata” setiap tanggal 7 bulan berjalan.
“Seluruh pegawai wajib belanja di Balai Kota setiap tanggal 7. Ini cara kita memberi ruang bagi ribuan UMKM Ambon agar punya daya saing dan akses pasar yang sama,” tutupnya.
Untuk diketahui, Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Ambon Tahun 2027, yang berlangsung di Hotel Kamari, Rabu (11/3/2026) tersebut dibuka oleh Wakil Wali Kota Ambon, Ely Toisutta.
Adapun lima prioritas pembangunan tahun 2027, ialah penguatan ekonomi lokal dan penciptaan lapangan kerja, perluasan akses pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, pengembangan UMKM, investasi daerah, dan akses kerja bagi penyandang disabilitas, intensifikasi PAD untuk memperkuat pembiayaan pembangunan, dan penataan kawasan inklusif yang ramah bagi penyandang disabilitas. (HT-01)
