AMBON, HEADLINETIMUR.COM – DPRD Provinsi Maluku mendorong pemerintah daerah untuk segera menindaklanjuti rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Maluku Tahun Anggaran 2025.
Penegasan ini disampaikan dalam rapat paripurna yang digelar di Ruang Paripurna DPRD, Kamis (23/4/2026).
Wakil Ketua DPRD Maluku, Johan Lewerissa, menekankan pentingnya eksekusi nyata atas sejumlah poin rekomendasi yang telah dirumuskan lembaga legislatif tersebut.
ADVERTISEMENT
. Ukuran gambar 480px x 600pxSCROLL TO RESUME CONTENT
Rekomendasi ini merupakan hasil bedah mendalam terhadap dokumen LKPJ yang diserahkan Pemprov Maluku pada 30 Maret lalu.
Lewerissa menjelaskan bahwa rekomendasi tersebut memuat catatan penting yang bersifat konstruktif dan evaluatif.
Proses pembahasannya dilakukan secara intensif melalui Panitia Khusus (Pansus) dengan mencocokkan data pemerintah dengan temuan pengawasan anggota dewan di lapangan.
“Pembahasan ini tidak hanya bersumber dari dokumen di atas meja, tetapi diperkuat dengan data dan fakta yang diperoleh melalui fungsi pengawasan serta rapat koordinasi bersama perangkat daerah,” jelas Lewerissa.
Ia meminta perhatian serius dari pemerintah daerah agar seluruh poin rekomendasi diwujudkan dalam kebijakan strategis yang terukur.
Menurutnya, hal ini adalah bagian dari mekanisme check and balances untuk memastikan tata kelola pemerintahan berjalan transparan dan akuntabel.
“Masukan kami harus diwujudkan dalam tindakan nyata untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di seluruh wilayah Maluku,” tambahnya.
Respons Pemerintah Provinsi
Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, menyatakan apresiasinya atas dedikasi DPRD dalam mengkaji LKPJ 2025.
Ia menegaskan bahwa penyampaian LKPJ merupakan kewajiban konstitusional yang telah dipenuhi pemerintah secara tepat waktu.
“Setiap catatan dan masukan dari DPRD akan menjadi bahan evaluasi utama bagi kami. Rekomendasi ini bukan sekadar formalitas prosedural, melainkan rujukan penting untuk memperbaiki standar pelayanan publik,” ujar Vanath.
Wagub juga menyoroti pentingnya memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan pusat, terutama dalam menghadapi tantangan efisiensi anggaran nasional.
Ia berharap program strategis nasional tetap dapat berjalan selaras dengan kebutuhan prioritas daerah.
Vanath menekankan bahwa prinsip transparansi dan akuntabilitas harus menjadi fondasi utama agar hasil pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. (HT-01)
