AMBON, HEADLINETIMUR.COM – Presiden Prabowo Subianto batal menghadiri langsung peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan fisik proyek LNG Abadi Blok Masela di Desa Lermatang, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku, Kamis (16/7/2026).
Melalui sambungan virtual dari Istana Merdeka, Jakarta, Presiden menyampaikan permohonan maafnya karena harus menyelesaikan sejumlah agenda mendesak di ibu kota. Meski demikian, ia berjanji akan segera mengunjungi Maluku dalam waktu dekat.
“Saya minta maaf. Tadinya saya ingin hadir langsung, tapi karena ada berbagai acara yang tidak bisa ditinggalkan di pusat, terpaksa saya hadir melalui video conference ini tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada saudara-saudara sekalian,” ujar Prabowo.
ADVERTISEMENT
. Ukuran gambar 480px x 600pxSCROLL TO RESUME CONTENT
Prabowo mengaku merasa memiliki “utang” kepada masyarakat Maluku, khususnya di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, karena belum sempat berkunjung secara langsung.
“Tentunya ini merupakan utang saya kepada masyarakat Maluku dan kabupaten-kabupaten tersebut. Insyaallah saya akan melunasi utang tersebut dalam waktu yang tidak lama lagi,” lanjutnya.
Dalam sambutannya, Kepala Negara menegaskan bahwa dimulainya pembangunan proyek LNG Abadi Masela merupakan momen bersejarah yang sangat penting bagi pembangunan bangsa. Apalagi, realisasi Proyek Strategis Nasional (PSN) ini telah dinantikan selama puluhan tahun.
Sebagai informasi, Blok Masela merupakan proyek ladang gas alam raksasa di Laut Arafura yang menelan nilai investasi sekitar Rp342 triliun. Terletak sekitar 155 kilometer barat daya Saumlaki, proyek ini ditargetkan mulai berproduksi pada tahun 2029 dan berpotensi menyerap hingga 12.600 tenaga kerja.
Pengembangan proyek ini dikelola oleh konsorsium yang melibatkan INPEX Masela, Pertamina Hulu Energi Masela, dan Petronas Masela. Blok Masela diproyeksikan mampu menghasilkan 9,5 juta ton LNG per tahun (MTPA), 150 MMSCFD gas pipa, serta 35.000 barel kondensat per hari.
Pemerintah menerapkan skema alokasi berimbang untuk hasil produksi, yakni 60 persen untuk pasar ekspor dan 40 persen demi memenuhi kebutuhan domestik. Proyek skala besar ini dirancang untuk memicu kebangkitan ekonomi di kawasan timur Indonesia, sekaligus memberikan hak kelola participating interest (PI) sebesar 10 persen kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Maluku. (HT-01)
