Soroti Kesenjangan Pembangunan, Fraksi Golkar Desak Pemprov Maluku Bertindak

- Penulis

Jumat, 28 Agustus 2026 - 18:13 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Maluku, Yunus Serang. (Foto: Istimewa)

Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Maluku, Yunus Serang. (Foto: Istimewa)

AMBON, HEADLINETIMUR.COM — Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Maluku mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku untuk memberikan perhatian serius terhadap pemerataan layanan dasar. Pasalnya, masyarakat di wilayah terpencil dan kepulauan hingga kini masih menghadapi keterbatasan akses listrik, air bersih, telekomunikasi, pendidikan, serta kesehatan.

Ketua Fraksi Golkar DPRD Provinsi Maluku, Yunus Serang, menegaskan bahwa pemerataan layanan dasar wajib menjadi fokus utama pemerintah.

Menurut Yunus, pembangunan di Maluku tidak boleh terpusat di wilayah perkotaan atau pusat pertumbuhan ekonomi semata. Pemprov harus memastikan masyarakat di pulau-pulau kecil, wilayah terluar, dan kawasan perbatasan juga mendapatkan pelayanan dasar yang layak.

ADVERTISEMENT

ads. Ukuran gambar 480px x 600px

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Fraksi Golkar meminta pemerintah mempercepat pemerataan pelayanan listrik, air bersih, telekomunikasi, pendidikan, dan kesehatan,” ujar Yunus kepada wartawan di Ambon, Jumat (28/8/2026).

Ia menilai akses terhadap pelayanan dasar merupakan komponen vital dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus memicu pertumbuhan ekonomi daerah. Khusus bagi Maluku yang berkarakteristik kepulauan, kondisi geografis tidak boleh dijadikan alasan terhambatnya pemerataan pembangunan.

“Pemerintah perlu memiliki strategi khusus untuk menyesuaikan kebijakan pembangunan dengan kondisi wilayah yang tersebar di banyak pulau,” kata Yunus.

Selain layanan dasar, Fraksi Golkar mendorong penguatan konektivitas laut, udara, dan darat. Konektivitas yang memadai menjadi fondasi penting untuk memperlancar mobilitas masyarakat, distribusi barang dan jasa, serta mendukung aktivitas ekonomi antarpulau.

“Pembangunan wilayah kepulauan, pulau-pulau kecil, wilayah terluar, dan daerah perbatasan harus menjadi prioritas,” tuturnya.

Yunus menambahkan, pemerataan infrastruktur dan pelayanan dasar berbanding lurus dengan upaya pengurangan kesenjangan antarwilayah. Oleh karena itu, setiap program pembangunan yang didanai APBD harus dialokasikan tepat sasaran guna menjawab kebutuhan masyarakat di daerah terisolasi.

Fraksi Golkar berharap rekomendasi ini tidak sekadar menjadi catatan formalitas dalam pembahasan pertanggungjawaban APBD, melainkan benar-benar ditindaklanjuti dalam penyusunan dan pelaksanaan program pembangunan berikutnya.

“Kebijakan pembangunan jangan hanya berorientasi pada capaian administratif, tetapi harus benar-benar menghasilkan perubahan nyata yang dirasakan masyarakat,” tegas Yunus.

Ia memastikan Fraksi Golkar akan terus menjalankan fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan program pemerintah, sekaligus mendukung kebijakan yang berpihak pada rakyat.

“Yang baik akan kita dukung, yang belum baik kita koreksi, dan yang perlu diperbaiki akan terus kita ingatkan. Semuanya demi kemajuan Maluku,” pungkasnya. (HT-01)

Follow WhatsApp Channel www.headlinetimur.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Cegah Masalah Hukum, DPRD Maluku Minta Izin Jalan di Hutan Lindung Dituntaskan
Pemkot Ambon Pasang Target Ekonomi 6,69 Persen pada 2027, Fokus Kejar Kemandirian Fiskal
Atasi Kendala Geografis Kepulauan, DPRD Maluku Matangkan Ranperda Pelayanan Publik yang Adaptif
Ketua DPRD Ambon : Pokir Bukan Sekadar Daftar Keinginan Politik 
Penumpang Kapal Feri Waipirit-Liang Lompat ke Laut, Masih Dicari Tim SAR
Kinerja 4 OPD Menunjukkan Progres Positif, DPRD Maluku Tetap Lakukan Evaluasi
Rovik: Pembangunan di DAS Waitomu Wajib Patuhi Ketentuan Hukum
Dukung Penghentian Proyek DAS Waitomu, Ketua DPRD Maluku: Niat Baik Harus Taat Hukum

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 14:52 WIT

Cegah Masalah Hukum, DPRD Maluku Minta Izin Jalan di Hutan Lindung Dituntaskan

Selasa, 17 November 2026 - 20:58 WIT

Pemkot Ambon Pasang Target Ekonomi 6,69 Persen pada 2027, Fokus Kejar Kemandirian Fiskal

Senin, 16 November 2026 - 12:06 WIT

Atasi Kendala Geografis Kepulauan, DPRD Maluku Matangkan Ranperda Pelayanan Publik yang Adaptif

Minggu, 15 November 2026 - 17:58 WIT

Ketua DPRD Ambon : Pokir Bukan Sekadar Daftar Keinginan Politik 

Minggu, 15 November 2026 - 17:54 WIT

Penumpang Kapal Feri Waipirit-Liang Lompat ke Laut, Masih Dicari Tim SAR

Berita Terbaru

Nasional

Yusril Ngaku Siap Jadi Wapres Jika Ditunjuk Prabowo

Minggu, 22 Nov 2026 - 17:49 WIT

Daerah

Operasi Pencarian Ditutup, Abdul Aziz Tidak Ditemukan

Minggu, 22 Nov 2026 - 11:46 WIT