Terimpit Batas Taman Nasional Manusela, Raja-Raja Mengadu ke Gubernur

- Penulis

Sabtu, 29 Agustus 2026 - 16:30 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

AMBON,HEADLINETIMUR.COM – Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, menerima kunjungan sembilan raja dari 13 negeri penyangga kawasan Taman Nasional Manusela (wilayah Gunung Manusela dan Maraina, Kabupaten Maluku Tengah) di kediamannya, Mangga Dua, Ambon, Jumat (28/8/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur didampingi Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Maluku, Kasrul Selang, serta Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku, Haikal Baadilla.

Sejumlah persoalan krusial disampaikan para raja, mulai dari ketimpangan infrastruktur jalan, minimnya akses pendidikan dan kesehatan, hingga sengketa tumpang-tindih tapal batas pemukiman warga dengan kawasan Taman Nasional Manusela.

ADVERTISEMENT

ads. Ukuran gambar 480px x 600px

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menanggapi keluhan tersebut, Hendrik menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Maluku terbuka terhadap aspirasi warga. Namun, ia mengakui bahwa kewenangan penataan dan penetapan batas kawasan konservasi berada sepenuhnya di tangan pemerintah pusat.

“Yang paling penting pemerintah mendengar dan merespons apa yang menjadi aspirasi mereka,” kata Hendrik.

Sebagai bentuk penanganan, Pemprov Maluku memosisikan diri sebagai fasilitator. Hendrik menugaskan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku, Haikal Baadilla, untuk menjembatani dialog antara masyarakat lokal, pengelola Taman Nasional Manusela, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

“Pemerintah provinsi sudah menugaskan Pak Kadis Kehutanan untuk mengkoordinasikan pertemuan antara masyarakat dengan pihak Taman Nasional Manusela, bahkan hingga berkoordinasi ke pemerintah pusat,” ujarnya.

Ia menambahkan, zonasi Taman Nasional Manusela sejatinya memuat zona tradisional atau zona khusus yang memungkinkan aktivitas warga lokal sesuai ketentuan hukum.

“Jadi saya kira tidak ada masalah yang terlalu mendasar yang tidak bisa diselesaikan,” tegas Hendrik.

Selain konflik agrarian, pertemuan itu menyoroti buruknya fasilitas publik di wilayah pedalaman. Mengenai terbatasnya layanan kesehatan, Hendrik melemparkan tanggung jawab tersebut ke Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah selaku pemegang kewenangan Puskemas dan fasilitas kesehatan dasar.

“Kita akan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten, dan kami menaruh perhatian besar untuk melihat masalah pendidikan di desa-desa di atas [pegunungan],” lanjutnya.

Di akhir dialog, Hendrik menyampaikan rencananya untuk melawat langsung ke negeri-negeri di kawasan Gunung Manusela dan Maraina guna melihat kondisi riil masyarakat di lapangan.

“Saya sendiri telah menyampaikan kepada para Raja bahwa suatu saat nanti saya akan menginjakkan kaki di negeri-negeri gunung, terutama Manusela dan Maraina. Ini hanya soal waktu, tetapi niat itu sudah ada sejak lama,” pungkasnya. (HT-01)

Follow WhatsApp Channel www.headlinetimur.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Operasi Pencarian Ditutup, Abdul Aziz Tidak Ditemukan
Diguncang Gempa Magnitudo 7,2, Sejumlah Rumah Warga di Desa Werwaru MBD Rusak
Gempa Magnitudo 7,2 di Maluku Barat Daya, Warga Tiakur Rasakan Guncangan Kuat
Pemkab SBT Bantah Daerah Paling Rawan Korupsi di Maluku, SPI KPK Justru Naik
Hari Keenam Pencarian, SAR Gabungan Belum Temukan Penumpang KM Inelika
Tolak Pakai APBD, Gubernur Maluku Danai Dekorasi Natal Rumah Dinas dari Kantong
Tim SAR Gabungan Cari Penumpang Lompat dari KM Inelika hingga Perairan Liang
Data Polda Maluku : Karhutla Hanguskan 2.862 Hektare Lahan, Kerugian Capai Rp26,68 Miliar

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 11:46 WIT

Operasi Pencarian Ditutup, Abdul Aziz Tidak Ditemukan

Sabtu, 21 November 2026 - 21:28 WIT

Diguncang Gempa Magnitudo 7,2, Sejumlah Rumah Warga di Desa Werwaru MBD Rusak

Sabtu, 21 November 2026 - 20:59 WIT

Gempa Magnitudo 7,2 di Maluku Barat Daya, Warga Tiakur Rasakan Guncangan Kuat

Sabtu, 21 November 2026 - 08:08 WIT

Pemkab SBT Bantah Daerah Paling Rawan Korupsi di Maluku, SPI KPK Justru Naik

Jumat, 20 November 2026 - 17:16 WIT

Hari Keenam Pencarian, SAR Gabungan Belum Temukan Penumpang KM Inelika

Berita Terbaru

Daerah

Operasi Pencarian Ditutup, Abdul Aziz Tidak Ditemukan

Minggu, 22 Nov 2026 - 11:46 WIT