AMBON, HEADLINETIMUR.COM — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku bersama Polda Maluku dan jajaran instansi terkait meningkatkan kesiapsiagaan mengantisipasi ancaman sebaran abu vulkanik akibat erupsi gunung api aktif. Langkah ini diambil untuk melindungi kesehatan masyarakat serta menjaga kelancaran transportasi dan aktivitas ekonomi di wilayah Maluku.
Komitmen lintas sektor tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Kesiapsiagaan dan Antisipasi Potensi Ancaman Sebaran Abu Vulkanik di Ruang Rapat PJU Polda Maluku, Selasa (8/9/2026). Rapat dihadiri Wakapolda Maluku, unsur TNI, BMKG, PT Angkasa Pura, serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Sadali Ie, mengapresiasi inisiatif Polda Maluku menyelenggarakan rapat mitigasi bencana sejak dini. Menurutnya, koordinasi terpadu sangat krusial agar seluruh pemangku kepentingan memiliki skenario penanganan yang terukur.
ADVERTISEMENT
. Ukuran gambar 480px x 600pxSCROLL TO RESUME CONTENT
“Langkah ini penting dilakukan sedini mungkin agar kita siap mengantisipasi sebaran abu vulkanik. Dampaknya tidak hanya pada kesehatan masyarakat, tetapi juga memengaruhi sektor transportasi dan mobilitas antardaerah,” ujar Sadali.
Ia mengungkapkan, gangguan abu vulkanik mulai dirasakan beberapa hari terakhir, terutama pada sektor penerbangan. Kondisi ini menjadi perhatian serius mengingat tingginya mobilitas masyarakat dan agenda nasional yang membutuhkan aksesibilitas transportasi dari dan ke Maluku.
Pemprov Maluku memastikan seluruh sumber daya daerah—mulai dari fasilitas kesehatan hingga personel kebencanaan—siap dikerahkan dan dikoordinasikan secara optimal bersama TNI, Polri, BMKG, dan Angkasa Pura.
“Negara berkewajiban memberikan perlindungan penuh kepada masyarakat. Kita pastikan seluruh sumber daya terkoordinasi dengan baik agar siap digunakan sewaktu-waktu,” tegas Sadali.
Melalui rakor ini, sinergi lintas instansi di Maluku diharapkan semakin solid sehingga mitigasi dampak erupsi berjalan cepat, tanggap, dan terpadu demi keselamatan masyarakat. (HT-01)
