Ketua DPRD Maluku Minta Pinjaman Dibagi Merata Berbasis Kebutuhan Wilayah

- Penulis

Rabu, 30 September 2026 - 15:39 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua DPRD Maluku Benhur Watubun. (FOTO : Gesuri.id)

Ketua DPRD Maluku Benhur Watubun. (FOTO : Gesuri.id)

AMBON, HEADLINETIMUR.COM — Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur George Watubun, meminta agar pembagian pinjaman pembangunan dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan PT Bank Maluku-Maluku Utara (Malut) dilakukan secara proporsional. Distribusi anggaran ini didorong agar mempertimbangkan luas wilayah, jumlah penduduk, serta karakteristik kebutuhan masing-masing daerah.

“Dana tersebut bersumber dari PT SMI sebesar Rp174 miliar dan PT Bank Maluku-Malut sebesar Rp95 miliar,” kata Watubun di Ambon, Selasa (29/9/2026).

Menurutnya, pemerataan tidak berarti setiap kabupaten/kota menerima nominal yang sama, melainkan disesuaikan dengan urgensi dan kondisi riil di lapangan agar manfaat pembangunan tidak menumpuk di satu wilayah tertentu.

ADVERTISEMENT

ads. Ukuran gambar 480px x 600px

SCROLL TO RESUME CONTENT

DPRD Provinsi Maluku memastikan akan mencermati pengalokasian dana ini. Daerah yang belum terjangkau secara optimal oleh pembiayaan PT SMI diharapkan dapat disokong melalui pinjaman daerah dari Bank Maluku-Malut.

Adapun 11 kabupaten/kota di Maluku yang masuk dalam cakupan pertimbangan meliputi Kabupaten Maluku Tengah, Maluku Tenggara, Seram Bagian Timur, Kepulauan Aru, Buru, Buru Selatan, Seram Bagian Barat, Maluku Barat Daya, Kepulauan Tanimbar, serta Kota Ambon dan Kota Tual.

Selain menekankan aspek pemerataan, Watubun mengingatkan pemerintah daerah agar memanfaatkan dana pinjaman sesuai standar operasional prosedur (SOP). Pembiayaan ini diprioritaskan untuk kegiatan pembangunan yang sudah berjalan (eksisting), sehingga pemda diminta cermat memperhitungkan sisa waktu pelaksanaan pada tahun 2026.

Ia juga mendesak agar pembahasan APBD Perubahan 2026 segera dituntaskan mengingat batas waktu dari Kementerian Dalam Negeri jatuh pada 30 September 2026, dengan alokasi pinjaman daerah yang tercantum secara transparan. (HT-01)

 

Follow WhatsApp Channel www.headlinetimur.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Cegah Masalah Hukum, DPRD Maluku Minta Izin Jalan di Hutan Lindung Dituntaskan
Pemkot Ambon Pasang Target Ekonomi 6,69 Persen pada 2027, Fokus Kejar Kemandirian Fiskal
Atasi Kendala Geografis Kepulauan, DPRD Maluku Matangkan Ranperda Pelayanan Publik yang Adaptif
Ketua DPRD Ambon : Pokir Bukan Sekadar Daftar Keinginan Politik 
Penumpang Kapal Feri Waipirit-Liang Lompat ke Laut, Masih Dicari Tim SAR
Kinerja 4 OPD Menunjukkan Progres Positif, DPRD Maluku Tetap Lakukan Evaluasi
Rovik: Pembangunan di DAS Waitomu Wajib Patuhi Ketentuan Hukum
Dukung Penghentian Proyek DAS Waitomu, Ketua DPRD Maluku: Niat Baik Harus Taat Hukum

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 14:52 WIT

Cegah Masalah Hukum, DPRD Maluku Minta Izin Jalan di Hutan Lindung Dituntaskan

Selasa, 17 November 2026 - 20:58 WIT

Pemkot Ambon Pasang Target Ekonomi 6,69 Persen pada 2027, Fokus Kejar Kemandirian Fiskal

Senin, 16 November 2026 - 12:06 WIT

Atasi Kendala Geografis Kepulauan, DPRD Maluku Matangkan Ranperda Pelayanan Publik yang Adaptif

Minggu, 15 November 2026 - 17:58 WIT

Ketua DPRD Ambon : Pokir Bukan Sekadar Daftar Keinginan Politik 

Minggu, 15 November 2026 - 17:54 WIT

Penumpang Kapal Feri Waipirit-Liang Lompat ke Laut, Masih Dicari Tim SAR

Berita Terbaru