AMBON, MERINDUDPRD.COM — Anggota Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Allan Lohy, mendesak pemerintah pusat segera turun tangan mengantisipasi potensi migrasi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dari kawasan Papua ke wilayah Maluku.
Lohy menegaskan bahwa bencana karhutla bersifat lintas batas dan tidak dapat diselesaikan secara parsial oleh masing-masing pemerintah daerah.
“Dampak kabut asap tidak mengenal batas administrasi pemerintahan. Karena itu, penanganannya butuh koordinasi lintas wilayah dan intervensi pemerintah pusat jika dampaknya mulai meluas,” kata Lohy saat memberikan keterangan di Ambon, Kamis (15/10/2026).
ADVERTISEMENT
. Ukuran gambar 480px x 600pxSCROLL TO RESUME CONTENT
Isu penanganan karhutla ini sebelumnya diangkat Lohy dalam Rapat Kerja Gabungan Komisi II dan Komisi III DPRD Maluku bersama 13 instansi mitra di Ruang Paripurna DPRD Maluku, Rabu (14/10/2026).
Soroti Wilayah Papua Selatan
Dalam forum tersebut, Lohy meminta perhatian khusus diarahkan ke kawasan Papua Selatan, khususnya Merauke dan sekitarnya, yang rawan memicu asap lintas daerah. Menurutnya, pemerintah daerah di wilayah sumber api dan wilayah terdampak harus menguatkan kolaborasi.
Ia mengingatkan tim mitigasi bencana di Maluku agar tidak cuma memantau titik api (hotspot) lokal, tetapi juga memperhitungkan arah angin dan kiriman asap dari provinsi tetangga.
“Sama halnya dengan banjir, dampak kabut asap bisa merembet ke mana-mana. Jangan sampai kita baru bertindak ketika kualitas udara dan kesehatan masyarakat Maluku sudah terganggu,” tegasnya.
Ia berharap sinergi antara Pemprov Maluku, Pemprov Papua Selatan, dan Pemerintah Pusat dapat memperkuat mitigasi darurat serta meminimalkan potensi krisis lingkungan dan kesehatan masyarakat di wilayah Maluku. (HT-01)









