JAKARTA, HEADLINETIMUR.COM — Pemerintah Provinsi Maluku terus memperkuat langkah percepatan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Blok Masela. Langkah ini difokuskan pada penyelesaian hak-hak masyarakat terdampak secara adil, transparan, dan berkeadilan sebagai bentuk komitmen daerah dalam mengawal investasi strategis sekaligus memberikan manfaat nyata bagi warga.
Komitmen tersebut ditegaskan oleh Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Blok Masela bersama Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, di Ruang Rapat Makalehi, Gedung Heritage, Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Rapat koordinasi ini turut dihadiri Sekretaris Daerah Maluku sekaligus Ketua Tim Terpadu (Timdu) Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK) Sadali Ie, unsur Forkopimda Provinsi Maluku, Pangdam dan Irdam XVI/Pattimura, Kapolda Maluku, Danlantamal IX, perwakilan SKK Migas, kontraktor kontrak kerja sama Inpex, serta jajaran Forkopimda Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
ADVERTISEMENT
. Ukuran gambar 480px x 600pxSCROLL TO RESUME CONTENT
Sekda Maluku, Sadali Ie, menjelaskan bahwa salah satu fokus utama rapat adalah mempercepat penyelesaian hak masyarakat yang terdampak langsung oleh pembangunan fasilitas Blok Masela. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Maluku mendorong pihak Inpex dan KJPP agar segera merealisasikan pembayaran kompensasi sesuai hasil penilaian dan data yang telah diverifikasi.
Selain kompensasi, pemerintah memastikan sejumlah bentuk penanganan bagi warga terdampak, yang meliputi bantuan biaya hidup selama satu tahun bagi masyarakat yang memenuhi ketentuan.
Kemudian, relokasi enam unit rumah warga yang berada di area pembangunan, termasuk penyiapan lokasi dan hunian pengganti, dan penggantian biaya tanam tumbuh sebagai bentuk perhatian terhadap hak masyarakat serta bantuan peralatan hidup dengan nilai yang akan ditetapkan berdasarkan rekomendasi akhir dari SKK Migas.
Kehadiran unsur TNI-Polri serta Forkopimda tingkat provinsi dan kabupaten dalam rapat ini juga memperkuat koordinasi lintas sektor guna memastikan seluruh tahapan di lapangan berjalan aman, tertib, dan kondusif.
Pemprov Maluku menegaskan bahwa percepatan pembangunan Blok Masela harus berjalan seiring dengan perlindungan hak-hak masyarakat.
Penanganan dampak sosial kemasyarakatan ini krusial agar proyek strategis nasional tidak hanya mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan ketahanan energi nasional, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat Maluku, khususnya di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, SKK Migas, dan Inpex, Pemprov Maluku optimistis penyelesaian PDSK dapat segera tuntas sehingga pembangunan Blok Masela berjalan lancar tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat. (HT-01)









