Asap Karhutla Papua Masuk ke Maluku, DPRD Minta Pempus Turun Tangan

- Penulis

Kamis, 15 Oktober 2026 - 17:41 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Rapat kerja gabungan Komisi II dan Komisi III DPRD Provinsi Maluku bersama 13 mitra kerja, untuk membahas mitigasi karhutla di Maluku, yang berlangsung di Ruang Paripurna, Rabu (14/10/2026). (FOTO : DPRD MALUKU)

Rapat kerja gabungan Komisi II dan Komisi III DPRD Provinsi Maluku bersama 13 mitra kerja, untuk membahas mitigasi karhutla di Maluku, yang berlangsung di Ruang Paripurna, Rabu (14/10/2026). (FOTO : DPRD MALUKU)

AMBON, MERINDUDPRD.COM — Anggota Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Allan Lohy, mendesak pemerintah pusat segera turun tangan mengantisipasi potensi migrasi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dari kawasan Papua ke wilayah Maluku.

Lohy menegaskan bahwa bencana karhutla bersifat lintas batas dan tidak dapat diselesaikan secara parsial oleh masing-masing pemerintah daerah.

“Dampak kabut asap tidak mengenal batas administrasi pemerintahan. Karena itu, penanganannya butuh koordinasi lintas wilayah dan intervensi pemerintah pusat jika dampaknya mulai meluas,” kata Lohy saat memberikan keterangan di Ambon, Kamis (15/10/2026).

ADVERTISEMENT

ads. Ukuran gambar 480px x 600px

SCROLL TO RESUME CONTENT

Isu penanganan karhutla ini sebelumnya diangkat Lohy dalam Rapat Kerja Gabungan Komisi II dan Komisi III DPRD Maluku bersama 13 instansi mitra di Ruang Paripurna DPRD Maluku, Rabu (14/10/2026).

Soroti Wilayah Papua Selatan
Dalam forum tersebut, Lohy meminta perhatian khusus diarahkan ke kawasan Papua Selatan, khususnya Merauke dan sekitarnya, yang rawan memicu asap lintas daerah. Menurutnya, pemerintah daerah di wilayah sumber api dan wilayah terdampak harus menguatkan kolaborasi.

Ia mengingatkan tim mitigasi bencana di Maluku agar tidak cuma memantau titik api (hotspot) lokal, tetapi juga memperhitungkan arah angin dan kiriman asap dari provinsi tetangga.

“Sama halnya dengan banjir, dampak kabut asap bisa merembet ke mana-mana. Jangan sampai kita baru bertindak ketika kualitas udara dan kesehatan masyarakat Maluku sudah terganggu,” tegasnya.

Ia berharap sinergi antara Pemprov Maluku, Pemprov Papua Selatan, dan Pemerintah Pusat dapat memperkuat mitigasi darurat serta meminimalkan potensi krisis lingkungan dan kesehatan masyarakat di wilayah Maluku. (HT-01)

Follow WhatsApp Channel www.headlinetimur.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Pemkab SBT Bantah Daerah Paling Rawan Korupsi di Maluku, SPI KPK Justru Naik
Hari Keenam Pencarian, SAR Gabungan Belum Temukan Penumpang KM Inelika
Tolak Pakai APBD, Gubernur Maluku Danai Dekorasi Natal Rumah Dinas dari Kantong
Tim SAR Gabungan Cari Penumpang Lompat dari KM Inelika hingga Perairan Liang
Data Polda Maluku : Karhutla Hanguskan 2.862 Hektare Lahan, Kerugian Capai Rp26,68 Miliar
Pemkab SBT Tetapkan 7 Prioritas Pembangunan dalam APBD 2027
Jelang Muktamar ICMI di Ambon, Panitia Matangkan Pelayanan lewat Pelatihan LO
Peringatan Diabaikan, Dua Penambang Tewas Tertimbun Longsor di Gunung Nona Buru

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 08:08 WIT

Pemkab SBT Bantah Daerah Paling Rawan Korupsi di Maluku, SPI KPK Justru Naik

Jumat, 20 November 2026 - 17:16 WIT

Hari Keenam Pencarian, SAR Gabungan Belum Temukan Penumpang KM Inelika

Kamis, 19 November 2026 - 18:24 WIT

Tim SAR Gabungan Cari Penumpang Lompat dari KM Inelika hingga Perairan Liang

Kamis, 19 November 2026 - 12:44 WIT

Data Polda Maluku : Karhutla Hanguskan 2.862 Hektare Lahan, Kerugian Capai Rp26,68 Miliar

Rabu, 18 November 2026 - 18:30 WIT

Pemkab SBT Tetapkan 7 Prioritas Pembangunan dalam APBD 2027

Berita Terbaru