Cegah PHK Massal PPPK, Pempus Tambah TKD Rp18,9 Triliun untuk 540 Daerah

- Penulis

Sabtu, 19 September 2026 - 18:54 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. (FOTO: RMOL JATENG)

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. (FOTO: RMOL JATENG)

JAKARTA, HEADLINETIMUR.COM.—
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian memastikan pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di daerah aman setelah pemerintah pusat menyetujui tambahan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp18,9 triliun.

Kepastian itu disampaikan Mendagri di sela acara Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch II Regional Sulawesi di Makassar, Sulawesi Selatan, pada Jumat 18 September 2026.

Menurut Tito, tambahan anggaran tersebut merupakan langkah antisipasi agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap tenaga PPPK akibat keterbatasan fiskal di daerah.

ADVERTISEMENT

ads. Ukuran gambar 480px x 600px

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Saya sudah perjuangkan. Sudah bertemu langsung dengan Keuangan, pernah ketemu Presiden, sehingga kemudian diberikan tambahan TKD sebesar Rp18,9 triliun untuk 540 daerah,” ujar Tito.

Ia menjelaskan, alokasi tambahan tersebut diprioritaskan bagi 540 pemerintah daerah yang mengalami kendala anggaran dalam menggaji PPPK.

Dukungan fiskal dari pemerintah pusat itu disambut positif oleh pemerintah daerah.

Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman berharap ke depan skema penganggaran gaji PPPK dapat diintegrasikan secara berkelanjutan dalam Dana Alokasi Umum (DAU).

“Karena biar bagaimana, mereka banyak yang difungsikan untuk tenaga kependidikan, guru, banyak juga untuk tenaga kesehatan, dan tentu masih sangat dibutuhkan,” kata Andi Sudirman.

Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri masih menggodok usulan penggunaan DAU untuk membantu daerah yang kesulitan membayar gaji PPPK.

“Mungkin salah satu usulnya adalah PPPK itu bisa dibantu diselesaikan melalui DAU. Tetapi, tentu ini belum pasti, dan masih dalam penggodokan formulanya serta menunggu kebijakan dari Kementerian Keuangan,” kata Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto dalam keterangan resmi 5 Agustus 2026 lalu seperti dikutip dari Info Publik. (HT-01)

Follow WhatsApp Channel www.headlinetimur.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Isi Kekosongan Wapres, Senator Maluku Minta Presiden Pertimbangkan Figur Daerah
Gibran Mundur, MPR Punya Waktu 60 Hari Pilih Wapres Baru
120 Anggota DPR Sepakat Lengserkan Gibran Lewat HMP, Sidang Paripurna Siap Digelar!
Rekam Jejak A.M. Sangadji: Putra Maluku Perintis Kemerdekaan yang Kini Resmi Jadi Pahlawan Nasional
Presiden Siap Buka Muktamar ICMI 2026 di Istana, Ambon Jadi Pusat Gagasan Indonesia Timur
Prabowo Pecat Listyo Sigit dari Kepala KSP, Penyadapan Disebut Mengarah Makar
Polri Tetapkan Listyo Sigit, Ahrie Sonta, Eko Hadi Tersangka Penyadapan Presiden Prabowo
Sejumlah Jenderal Polri Dikabarkan Ditangkap, Termasuk Listyo Sigit

Berita Terkait

Jumat, 13 November 2026 - 18:34 WIT

Isi Kekosongan Wapres, Senator Maluku Minta Presiden Pertimbangkan Figur Daerah

Kamis, 12 November 2026 - 18:50 WIT

Gibran Mundur, MPR Punya Waktu 60 Hari Pilih Wapres Baru

Rabu, 11 November 2026 - 19:46 WIT

120 Anggota DPR Sepakat Lengserkan Gibran Lewat HMP, Sidang Paripurna Siap Digelar!

Rabu, 11 November 2026 - 08:55 WIT

Rekam Jejak A.M. Sangadji: Putra Maluku Perintis Kemerdekaan yang Kini Resmi Jadi Pahlawan Nasional

Selasa, 10 November 2026 - 17:40 WIT

Presiden Siap Buka Muktamar ICMI 2026 di Istana, Ambon Jadi Pusat Gagasan Indonesia Timur

Berita Terbaru

Pemerintahan

Gubernur Maluku : Tak Ada Perlindungan bagi Aparatur yang Korupsi

Kamis, 19 Nov 2026 - 22:12 WIT


Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, menyampaikan sambutan pada Rapat Koordinasi Penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam rangka Deteksi Dini dan Pencegahan Korupsi di Pemerintah Daerah Wilayah Maluku dan Maluku Utara, di Ruang Vlissingen, Balai Kota Ambon, Rabu (18/11/2026). (Foto : Humas Pemkot Ambon)

Pemerintahan

Perkuat APIP, Wali Kota Ambon Tekankan Cegah Korupsi Sejak Dini

Kamis, 19 Nov 2026 - 17:55 WIT