JAKARTA, HEADLINETIMUR.COM — Pemerintah Provinsi Maluku memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat guna mempercepat pembangunan fisik Proyek Strategis Nasional (PSN) Pengembangan Lapangan Abadi Wilayah Kerja Masela. Komitmen ini ditegaskan Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa saat menghadiri rapat koordinasi percepatan proyek tersebut di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (30/9/2026) yang dipimpin langsung Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung.
Rapat yang dipimpin Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung ini bertujuan memastikan seluruh tahapan persiapan berjalan efektif dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat terdampak. Hadir mendampingi Gubernur, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, unsur Forkopimda yakni Pangdam XV/Pattimura, Danlantamal IX Ambon, Kabinda Maluku, Bupati Kepulauan Tanimbar, perwakilan SKK Migas, serta President Director INPEX Masela Ltd.
Dalam arahannya, Wamen ESDM dan Gubernur Maluku menginstruksikan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) untuk mempercepat proses appraisal dan verifikasi data sisa lahan dari total area seluas 662 hektare. Langkah ini krusial agar penyelesaian hak masyarakat serta pembayaran ganti untung berlangsung tepat sasaran, akurat, dan akuntabel.
ADVERTISEMENT
. Ukuran gambar 480px x 600pxSCROLL TO RESUME CONTENT
Berdasarkan pendataan Tim Terpadu (Timdu) dan Satgas Pemprov Maluku, tercatat objek Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK) meliputi 1 kebun masyarakat, 556 pemilik kebun, 7.048.439 tanam tumbuh, 3 unit rumah tinggal permanen, serta 479 unit rumah kebun (walang).
Gubernur Hendrik Lewerissa menekankan pentingnya keadilan dan ketepatan waktu dalam penyelesaian hak-hak warga. Ia menargetkan Surat Keputusan (SK) Gubernur terkait nominal ganti untung lahan dan tanaman segera diterbitkan agar pembayaran dapat dituntaskan pada minggu kedua Oktober.
“Prinsip kita adalah keadilan dan ketepatan data bagi warga terdampak di lahan 662 hektare ini. SK Gubernur terkait nominal ganti untung akan segera kita keluarkan agar pembayaran tuntas di minggu kedua Oktober. Dengan begitu, usai groundbreaking, pembangunan fisik Blok Masela bisa langsung dikerjakan tanpa kendala di lapangan,” tegas Gubernur.
Gubernur menambahkan, Pemprov Maluku berkomitmen menyelaraskan kepentingan pembangunan nasional dengan perlindungan hak masyarakat. Transparansi data dan proses yang akuntabel menjadi kunci agar masyarakat benar-benar memperoleh haknya secara adil.
Menurut Gubernur, proyek LNG Abadi Masela sendiri memiliki posisi strategis bagi ketahanan energi nasional sekaligus motor penggerak pertumbuhan ekonomi, khususnya di Kepulauan Tanimbar, melalui investasi dan penciptaan lapangan kerja.
Melalui koordinasi yang erat antara pemda, pemerintah pusat, SKK Migas, dan INPEX Masela Ltd., Gubernur berharap Blok Masela menjadi momentum kebangkitan ekonomi Maluku.
“Kita ingin Blok Masela menjadi momentum besar bagi kemajuan Maluku. Semua pihak harus bergerak bersama menuntaskan tanggung jawabnya agar manfaat pembangunan ini benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkasnya. (HT-02)
