Oleh: M Kashai Ramdhani Pelupessy (Dosen Psikologi UIN AM Sangadji; Mahasiswa S3 Psikologi UGM)
Dalam satu bulan belakangan ini, semua mata publik Maluku tertuju pada integritas Polri. Pasca tewasnya siswa MTs yang dipukul sampai meninggal di Tual secara tidak langsung telqh memancing reaksi publik menuntut segera dilakukannya reformasi Polri.
Saya punya pengalaman secara langsung terlibat dalam seleksi penerimaan anggota Polri. Bagi saya, dengan latar belakang psikologi, saya menilai proses rekrutmen yang dijalankan Polri (tekhusus Polda Maluku) adalah sangat profesional.
ADVERTISEMENT
. Ukuran gambar 480px x 600pxSCROLL TO RESUME CONTENT
Salah satu yang menarik bagi saya selama menjadi pewawancara dalam seleksi calon anggota Polri tersebut adalah menemukan satu bagian yang dipertanyakan terkait gejala antisosial dan ketidakstabilan emosional. Ini menarik.
Sebab, jika anggota Polri itu antisosial, maka coba bayangkan apa yang terjadi dalam pelayanan masyarakat ke depannya. Tentu, hal itu sangat membahayakan.
Tapi, saya bersyukur dan menilai bahwa proses seleksi calon anggota polisi di Polda Maluku sangat profesional. Jika dalam proses seleksi ditemukan ada calon polisi yang antisosial, maka hal itu langsung ditindak dengan pendalaman secara psikologi oleh pakar.
Jadi, selama saya mengikuti proses seleksi anggota Polri di Maluku sejak tahun 2023 itu sudah sangat profesional sekali. Bahkan, saya berani menilai bahwa para anggota Polri saat ini tampak lebih baik dari sebelum-sebelumnya.
Hanya saja, ketika mendapati informasi terkait kasus-kasus yang dilakukan sebagian anggota Polri belakangan ini, hati kita semua melihatnya sangat miris. Apa yang terjadi di tubuh Polri? Sebagian besar kasus itu mendesak agar segera dilakukan reformasi Polri.
Saya setuju dengan reformasi Polri. Tentu, upaya ini adalah pilihan terbaik demi meningkatkan profesionalitas Polri dalam pelayanan masyarakat.
Walaupun demikian, saya menilai bahwa reformasi Polri ini tidak semata membereskan hal-hal internal di dalam tubuh Polri, tetapi juga perlu memperbaiki tubuh pemerintahan lain yang saling terkait dengannya. Artinya, reformasi itu perlu dilakukan secara total dan holistik.
Saya ambil contoh paling sederhana ialah dalam proses rekrutmen calon anggota Polri. Orang-orang yang ingin bergabung sebagai anggota Polri adalah mereka lulusan SMA sederajat.
Pertanyaannya ialah, bagaimana pola pendidikan di SMA/MA sederajat tersebut? Jika pola pendidikannya baik tentu memberi dampak bagi kualitas lulusannya juga akan baik.
Hanya saja, pola pendidikan yang belakangan ini ditonjolkan tampaknya terlalu terpaku pada peningkatan kognitif dan melupakan aspek emosional serta spiritual. Padahal, aspek-aspek itu sangat penting bagi stabilitas emosional jika seseorang dihadapkan pada masalah.
Kasus yang terjadi di Tual, mungkin bisa dikatakan sebagai output dari proses pendidikan yang kurang berjalan maksimal, terutama dalam pemolesan aspek-aspek psikologisnya.
Dalam konteks itu, reformasi Polri juga perlu melibatkan reformasi di tubuh Kementerian Pendidikan. Yakni, Kementerian Pendidikan tidak hanya fokus pada peningkatan kognitif, meskipun hal ini penting, tetapi aspek emosional tidak boleh dilupakan.
Selain itu, karena calon anggota Polri berasal dari masyarakat sipil, pertanyaannya kemudian bagaimana pola asuh (pola didik) di lingkungan masyarakat? Apakah sudah berjalan baik?
Dalam konteks itu, Kementerian Sosial juga memiliki tanggung jawab yang tidak kecil. Pembinaan keluarga, penguatan ketahanan sosial, hingga pendampingan terhadap anak dan remaja yang rentan adalah bagian penting dalam membentuk karakter generasi muda.
Jika di dalam keluarga terjadi kekerasan, pola asuh yang otoriter tanpa kontrol emosi, atau bahkan pembiaran terhadap perilaku agresif, maka hal itu akan membentuk kepribadian yang rapuh dan mudah meledak ketika dewasa.
Kita tidak bisa menutup mata bahwa aparat penegak hukum lahir dari rahim keluarga dan masyarakat.
Mereka bukan produk ruang hampa. Mereka dibentuk oleh sistem pendidikan, lingkungan sosial, pola asuh keluarga, serta kultur masyarakat tempat mereka bertumbuh. Maka, ketika terjadi penyimpangan perilaku, yang perlu kita lihat bukan hanya institusinya, tetapi juga ekosistem yang membentuk individu tersebut.
Karena itu, reformasi Polri yang saya maksud bukan sekadar memperketat pengawasan internal atau memperbarui regulasi. Reformasi yang dibutuhkan adalah reformasi mental dan karakter bangsa. Pendidikan karakter harus diperkuat sejak jenjang dasar. Literasi emosi harus menjadi bagian dari kurikulum.
Saya percaya bahwa tidak adil jika seluruh anggota Polri digeneralisasi dari kesalahan sebagian oknum. Banyak anggota Polri yang bekerja dengan integritas, bahkan mempertaruhkan nyawa demi keamanan masyarakat.
Namun, justru karena tugas Polri sangat mulia dan strategis, maka standar moral dan psikologisnya harus lebih tinggi dibanding profesi lain.
Tragedi di Tual harus menjadi refleksi bersama. Ia bukan hanya alarm bagi Polri, tetapi juga bagi dunia pendidikan, keluarga, dan pemerintah secara keseluruhan.
Reformasi yang parsial hanya akan menyentuh permukaan. Kita membutuhkan reformasi yang menyentuh akar: sistem pendidikan, pola asuh keluarga, budaya sosial, serta mekanisme pembinaan institusi.
Jika itu dilakukan secara simultan dan konsisten, saya optimistis Polri ke depan akan semakin profesional, humanis, dan dipercaya publik.
Reformasi bukan sekadar tuntutan emosional sesaat, melainkan kebutuhan struktural untuk memastikan bahwa kekuasaan selalu berjalan beriringan dengan kedewasaan psikologis dan kematangan moral. (*)
