AMBON, HEADLINETIMUR.COM – Komitmen kolaborasi berbagai pihak untuk mendukung pembentukan dan pengelolaan Kepulauan Lucipara sebagai Kawasan Konservasi di Provinsi Maluku semakin solid.
Hal ini mengemuka dalam Diskusi Peluang Kolaborasi yang berlangsung pada 2-3 Maret 2026 di Kantor Coral Triangle Center (CTC), Sanur, Bali.
Pertemuan tersebut menghadirkan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Maluku, CTC, dan Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN).
ADVERTISEMENT
. Ukuran gambar 480px x 600pxSCROLL TO RESUME CONTENT
Ketiga pihak menyepakati arah kerja bersama, menyusun peta jalan (roadmap), serta merumuskan langkah konkret menuju penetapan dan pengelolaan kawasan Kepulauan Lucipara yang efektif dan berkelanjutan hingga tahun 2028.
Direktur Eksekutif CTC, Rili Djohani, menyoroti kekayaan hayati laut Kepulauan Lucipara yang luar biasa, mulai dari terumbu karang, hiu, ikan napoleon, hingga penyu. Data pengamatan tahun 2021 menunjukkan tingginya populasi hiu dan penyu di kawasan tersebut.
Namun, Rili mengingatkan adanya ancaman nyata berupa praktik penangkapan ikan menggunakan bahan peledak yang merusak stok ikan dan ekosistem terumbu karang.
“Penting bagi kita untuk memiliki kolaborasi yang terstruktur guna memastikan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi ini,” tegasnya.
Sebagai referensi, diskusi ini juga menghadirkan Angelique Songco, pengelola Tubbataha Reefs Natural Park di Filipina. Mengingat kemiripan karakteristik antara Lucipara dan Tubbataha—yang telah sukses menjadi destinasi selam premium dunia—pembelajaran dari Filipina diharapkan dapat diterapkan di Maluku.
Direktur Program Kelautan YKAN, Muhammad Ilman, menegaskan bahwa integrasi keahlian antar-mitra adalah kunci utama.
Menurutnya, roadmap yang disusun bukan sekadar dokumen teknis, melainkan fondasi untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan alam dan pemanfaatan ekonomi yang bertanggung jawab.
Senada dengan hal tersebut, Kepala DKP Provinsi Maluku, Erawan Asikin, mengapresiasi dukungan teknis dari CTC dan YKAN. Ia menjelaskan bahwa Kepulauan Lucipara telah dialokasikan dalam Rencana Tata Ruang Provinsi Maluku dengan luas 388.712,10 hektar.
“Pengelolaan Lucipara diarahkan untuk membuka peluang ekonomi yang terukur. Ini sejalan dengan visi Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, yang mendorong kawasan ini menjadi destinasi wisata bahari unggulan sekaligus penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD), tanpa mengabaikan prinsip keberlanjutan,” ujar Erawan.
Paparan teknis mengungkap bahwa Kepulauan Lucipara memiliki fitur laut dalam yang unik, seperti submerged reefs (terumbu karang tenggelam), gunung bawah laut (seamount), hingga palung laut (trench).
Fitur-fitur ini menjadi habitat penting bagi cetacea (paus dan lumba-lumba) serta memiliki konektivitas ekologis kuat di Laut Banda.
Selain aspek alam, tim juga mengidentifikasi dinamika sosial, seperti klaim kepemilikan pulau dan keberadaan pengguna kawasan non-permanen. Pemetaan pemangku kepentingan akan menjadi bagian krusial dalam proses penetapan kawasan agar bersifat inklusif.
Tujuh Komponen Peta Jalan 2028
Pertemuan ini menyepakati tujuh komponen utama dalam pengelolaan Kepulauan Lucipara hingga 2028, yakni pembentukan konsorsium pengembangan kawasan, penetapan status Kawasan Konservasi Kepulauan Lucipara, penguatan kelembagaan dan SDM pengelola, pengembangan pendanaan berkelanjutan dan ekonomi kawasan, dukungan implementasi pengelolaan, komunikasi dan penjangkauan publi, serta penggalangan dana (fundraising) dan penguatan kemitraan.
Sebagai tindak lanjut, para pihak akan membentuk konsorsium formal yang melibatkan DKP Maluku, YKAN, dan CTC. Rencana ini akan difinalisasi dalam forum lanjutan di Ambon setelah Idulfitri mendatang.
Melalui proses kolaboratif ini, Kepulauan Lucipara diharapkan menjadi simbol baru konservasi laut Indonesia yang mampu memberi manfaat ekologis sekaligus kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat Maluku. (HT-01)
