AMBON, HT – Yayasan MADANI Berkelanjutan menginisiasi diskusi bertajuk “Katong Bacarita: Menyambung Suara Maluku Untuk Keadilan Iklim”. Diskusi ini digelar di salah satu kafe di Kota Ambon, Jumat (6/2/2026).
Kegiatan ini menjadi ruang bagi masyarakat sipil untuk saling menguatkan, menyambungkan cerita, serta berbagi pengalaman komunitas sebagai dasar membangun suara kolektif.
Hadir dalam diskusi ini berbagai elemen, mulai dari pegiat lingkungan hingga LSM lokal dan nasional seperti Aliansi Baku Jaga Tanah dan Harmoni Alam Indonesia, YPPM Maluku, organisasi disabilitas dan media massa.
ADVERTISEMENT
. Ukuran gambar 480px x 600pxSCROLL TO RESUME CONTENT
Diskusi ini menghadirkan tiga narasumber kompeten, yakni Pdt. Ruth Saiya dari Yayasan Arika Mahina, Jurnalis Senior Maluku, Vonny Litamahuputty, dan Sadam Afian R dari Yayasan MADANI Berkelanjutan.
Forum ini dinilai krusial mengingat karakteristik geografis Maluku yang didominasi pulau-pulau kecil. Kondisi ini menempatkan Maluku pada posisi yang sangat rentan terhadap krisis iklim dibandingkan daerah lain.
Dampaknya pun sering kali tidak merata, di mana kelompok rentan yakni masyarakat adat, nelayan, orang miskin hingga perempuan, anak hingga penyandang disabilitas menjadi pihak yang paling terdampak meski kontribusi mereka terhadap kerusakan lingkungan sangat minim.
Dampak Nyata di Pulau Kecil
Dalam pemaparannya, Pdt. Ruth Saiya berbagi pengalaman pendampingan terkait dampak perubahan iklim di Maluku, seperti abrasi dan kekeringan ekstrem.
“Contohnya masyarakat di Pulau Ay, Kepulauan Banda. Mereka terpaksa menggunakan air kotor dari embung untuk mencuci. Sedangkan untuk makan dan minum, mereka harus membeli air dari Banda Neira dengan jarak tempuh sekitar 45 menit menggunakan angkutan laut,” ungkapnya.
Ruth juga menyoroti banjir rob di Kepulauan Kei yang masuk hingga ke pemukiman warga pesisir meski sudah ada talud. Menurutnya, dampak turunan dari cuaca ekstrem ini sangat luas, mulai dari terbatasnya akses transportasi antar-pulau hingga kerentanan sosial.
“Terbatasnya akses perlindungan bagi korban kekerasan seksual hingga rawan kecelakaan laut juga menjadi dampak ikutan dari kondisi cuaca ekstrem ini,” tandasnya.
Dari sudut pandang media, Vonny Litamahuputty menekankan pentingnya organisasi pers di Maluku untuk berpihak pada isu lingkungan. Ia mengusulkan pembangunan ekosistem media yang berkelanjutan sebagai pelopor kesadaran masyarakat.
“Organisasi pers harus menjembatani aktivis lingkungan dan jurnalis, serta membangun jurnalisme warga dalam pengawasan lingkungan,” harapnya.
Sadam Afian R menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Keadilan Iklim penting sebagai payung hukum untuk melindungi hak-hak masyarakat.
“Masyarakat yang paling terdampak adalah yang paling sedikit berkontribusi pada krisis iklim. Makanya, kita harus punya undang-undang yang mengatur aspek adaptasi, mitigasi, loss and damage, serta komitmen pembiayaan,” tegas Sadam.
Direktur Eksekutif MADANI Berkelanjutan, Nadia Hadad, dalam keterangan tertulisnya menjelaskan bahwa tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman dan mendorong ruang diskusi inklusif bagi jejaring masyarakat sipil.
“Ini menjadi bahan advokasi RUU Keadilan Iklim agar regulasi yang lahir benar-benar menjawab kebutuhan ekologi dan relevan dengan konteks lokal,” pungkasnya. (HT-01)
