Oleh : Azis Tunny (Mantan Ketum HIPMI Maluku)
Pemindahan lokasi Proyek Strategis Nasional (PSN) Maluku Integrated Port (MIP) dari Waisarissa di Seram Bagian Barat ke Pulau Ambon bukan sekadar soal titik koordinat di peta.
Ini juga adalah peristiwa politik pembangunan. Ia menyentuh soal arah kebijakan, kalkulasi teknokratis, hingga rasa keadilan wilayah yang selama ini menjadi diskursus laten di Maluku, antara pusat dan pinggiran, antara Ambon dan Seram, antara kota dan periphery.
ADVERTISEMENT
. Ukuran gambar 480px x 600pxSCROLL TO RESUME CONTENT
Sebagai PSN, MIP tentu tidak lahir dari ruang hampa. Ia terhubung dengan visi besar pemerintahan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan konektivitas maritim dan penguatan logistik nasional.
Maluku, yang secara geografis adalah gugusan pulau-pulau, memiliki posisi strategis dalam arsitektur Tol Laut dan rantai pasok kawasan timur Indonesia. Maka kehadiran pelabuhan terintegrasi berstandar internasional bukan hanya kebutuhan lokal, tetapi kepentingan nasional.
Secara rasional-teknokratis, terdapat beberapa alasan yang dapat dipahami. Pertama, faktor kesiapan infrastruktur dasar dan konektivitas. Pulau Ambon telah memiliki jaringan jalan, akses bandara, kedekatan dengan pusat pemerintahan provinsi, serta ekosistem logistik yang relatif lebih matang.
Kedua, pertimbangan efisiensi pembiayaan dan percepatan realisasi. Dalam banyak kasus PSN, faktor kemudahan pembebasan lahan, dukungan utilitas, serta kepastian investasi menjadi variabel penentu.
Ketiga, kepentingan integrasi dengan pusat pertumbuhan ekonomi yang sudah eksisting, agar dampak ekonomi lebih cepat terasa dan risiko proyek dapat diminimalisir.
Argumentasi ini sah secara kebijakan publik. Negara tentu ingin memastikan proyek strategis tidak tersendat, apalagi di tengah dinamika fiskal dan tuntutan efektivitas belanja negara. Namun pembangunan tidak hanya soal kalkulasi teknis. Ini juga soal rasa. Soal persepsi keadilan, dan soal distribusi harapan.
Waisarissa di Seram Bagian Barat bukan sekadar lokasi alternatif. Ia merepresentasikan “Maluku luar Ambon”, wilayah yang selama ini sering menjadi penonton dari konsentrasi pembangunan di ibu kota provinsi.
Ketika MIP awalnya direncanakan di sana, muncul ekspektasi bahwa Seram akan menjadi simpul pertumbuhan baru. Akan ada multiplier effect (efek ganda), pembukaan lapangan kerja, tumbuhnya UMKM, peningkatan nilai tanah, investasi turunan, hingga percepatan infrastruktur penunjang. Sebuah megaproyek pelabuhan dapat mengubah lanskap ekonomi kawasan dalam satu generasi.
Dalam teori pembangunan wilayah, investasi besar di daerah pinggiran (periphery) seringkali menjadi instrumen untuk memecah konsentrasi ekonomi (over-concentration) di pusat.
Ia menciptakan growth pole (kutub pertumbuhan) baru. Ketika ‘kutub’ itu tumbuh, ia menarik arus barang, jasa, dan manusia, sehingga ketimpangan spasial perlahan menyempit.
Di sinilah polemik menemukan akarnya, apakah pemindahan MIP ke Pulau Ambon memperkuat efisiensi, tetapi sekaligus berpotensi memperlebar disparitas intra-provinsi?
Kita perlu jujur bahwa Maluku memiliki problem klasik: pembangunan yang terlalu Ambon-sentris. Sebagai orang Pulau Ambon (Salahutu), saya seharusnya senang. Tapi ini soal rasa. Pulau Ambon memang jantung administrasi dan perdagangan, tetapi Maluku bukan hanya Ambon.
Seram adalah pulau terbesar, dengan sumber daya alam dan ruang pengembangan yang luas. Begitu pun kita juga punya Pulau Buru, dan pulau-pulau lainnya. Jika megaproyek terus terkonsentrasi di satu pulau, maka daya dorong bagi kawasan periphery akan semakin terbatas.
Istilah periphery bukan sekadar geografis, tetapi psikologis. Ia menggambarkan rasa terpinggirkan, tertinggal, dan seringkali merasa hanya menjadi hinterland penyedia bahan mentah.
Jika pembangunan strategis tidak secara sadar diarahkan untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru di wilayah luar, maka narasi keadilan pembangunan akan terus dipertanyakan.
Namun kita juga tidak boleh terjebak dalam dikotomi biner, Ambon versus Seram, maka yang dibutuhkan sekarang adalah desain kebijakan yang komplementer. Jika MIP akhirnya berada di Pulau Ambon, maka pemerintah provinsi dan kabupaten harus memastikan bahwa Seram dan wilayah periphery lainnya tetap mendapatkan proyek-proyek strategis dengan skala dan dampak yang signifikan.
Misalnya, pengembangan kawasan industri perikanan terpadu di Seram, pelabuhan penunjang (feeder port) yang terhubung langsung dengan MIP, pembangunan sentra logistik hasil bumi, atau kawasan ekonomi berbasis agro-maritim. Dengan demikian, MIP di Ambon menjadi hub, sementara Seram menjadi basis produksi yang kuat dan terintegrasi.
Pembangunan yang visioner bukanlah pembangunan yang sekadar cepat, tetapi yang adil dan berkelanjutan. Kita perlu memastikan bahwa setiap kebijakan besar membawa pesan simbolik, di mana negara hadir untuk semua wilayah.
Ke depan, perdebatan tentang lokasi MIP seharusnya tidak berhenti pada soal “di mana”, tetapi berkembang menjadi “untuk siapa” dan “bagaimana dampaknya dibagi”. Jika manfaat ekonomi hanya terkonsentrasi pada satu kawasan, maka proyek strategis akan kehilangan legitimasi sosialnya.
Tetapi jika dirancang dengan pendekatan ekosistem regional, di mana pusat dan pinggiran saling terhubung dalam rantai nilai, maka MIP dapat menjadi lokomotif transformasi Maluku secara keseluruhan.
Maluku membutuhkan keberanian untuk melompat, tetapi juga kebijaksanaan untuk merangkul. Kita membutuhkan pelabuhan besar yang modern, namun kita juga membutuhkan keadilan wilayah yang nyata.
Sebab pada akhirnya, ukuran keberhasilan sebuah PSN bukan hanya pada besarnya investasi atau panjang dermaganya, melainkan pada seberapa jauh ia mampu mengangkat martabat seluruh rakyat, dari pusat kota hingga periphery yang paling jauh di ujung Maluku. (*)
