Netizen Kritik Kodam Pattimura Soal Proyek Parkir Sungai Wai Tomu: TNI  Fokus Saja ke Pertahanan

- Penulis

Selasa, 29 September 2026 - 14:56 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

AMBON, HEADLINETIMUR.COM — Pembangunan fasilitas parkir di sempadan Sungai Wai Tomu, kawasan Terminal Mardika, Kota Ambon, yang dikerjakan oleh Kodam XV/Pattimura, menuai gelombang kritik tajam.

Proyek yang diklaim sebagai upaya penataan kawasan dan pemberdayaan UMKM ini dinilai menabrak aturan tata ruang serta memicu keresahan publik.

Warga dan netizen di media sosial ramai-ramai mempertanyakan keterlibatan institusi militer dalam proyek konstruksi sipil. Sejumlah komentar menyoroti agar TNI kembali fokus pada tugas pokok dan fungsi (tupoksi) utamanya di bidang pertahanan negara.

ADVERTISEMENT

ads. Ukuran gambar 480px x 600px

SCROLL TO RESUME CONTENT

“TNI harusnya fokus kepada tupoksi saja pertahanan negara, untuk konstruksi sudah ada yang punya kapasitas, baik itu kementerian PU maupun Dinas PUPR,” tulis salah satu netizen, Thaif Mansur, menanggapi pemberitaan media terkait proyek tersebut, Senin (28/9/2026).

Kritik senada disampaikan netizen lain, Stenly Aldo, yang menekankan pentingnya langkah preventif pemimpin daerah dalam melindungi keselamatan warga dari risiko jangka panjang.

Sementara itu, akun Jacob Soakalune menyoroti ketimpangan pengawasan pemerintah terhadap pelanggaran di ruang publik.

“Kalau rakyat kecil yang membuang tinja di Kali Batumerah, Wali Kota cepat turun tangan dan langsung melarang warga. Ini yang namanya pengawasan tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas,” tulisnya.

Klarifikasi Kodam XV/Pattimura

Menanggapi kontroversi tersebut, Kapendam XV/Pattimura, Letkol Inf Adi Swastika, memberikan penjelasan resmi melalui akun media sosial institusinya.

Ia menyatakan bahwa penataan kawasan tersebut murni bertujuan mendukung aktivitas pedagang dan pelaku UMKM, memisahkan jalur kendaraan dengan perdagangan, serta menekan potensi kerawanan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

Terkait aspek lingkungan, pihak Kodam mengeklaim telah memperhitungkan mitigasi teknis berupa pengelolaan sistem drainase dan pemeliharaan berkala guna mencegah sedimentasi maupun penumpukan sampah di musim penghujan.

Kodam juga mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama membangun Maluku ke arah yang lebih baik.

DPRD Kota Ambon: Abaikan Hukum dan Ancam Keselamatan

Meski demikian, pembelaan tersebut dinilai gagal menjawab akar persoalan. Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Ambon, Gunawan Mochtar, menegaskan bahwa polemik utama bukan pada niat penataannya, melainkan pada tingkat kepatuhan terhadap hukum dan perizinan.

Gunawan merinci bahwa proyek di sempadan sungai tersebut bertabrakan langsung dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, serta Permen PUPR Nomor 28/PRT/M/2015 yang menetapkan sempadan sungai sebagai kawasan lindung steril dari bangunan permanen.

Ia juga mempertanyakan kepemilikan dokumen kajian teknis seperti Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta dokumen analisis lingkungan (UKL-UPL).

Politisi PKB ini memperingatkan skenario terburuk jika curah hujan tinggi berbarengan dengan air laut pasang setinggi 1,5 meter, di mana keberadaan bangunan di sempadan sungai dapat menahan laju sedimen dan memicu banjir besar di pemukiman serta jalan raya sekitar Mardika.

“Makanya, ini bukan soal penataan, tapi soal dampak dan pertanggungjawaban ke depan,” pungkas Gunawan. (HT-02)

Follow WhatsApp Channel www.headlinetimur.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Pemkab SBT Bantah Daerah Paling Rawan Korupsi di Maluku, SPI KPK Justru Naik
Hari Keenam Pencarian, SAR Gabungan Belum Temukan Penumpang KM Inelika
Tolak Pakai APBD, Gubernur Maluku Danai Dekorasi Natal Rumah Dinas dari Kantong
Tim SAR Gabungan Cari Penumpang Lompat dari KM Inelika hingga Perairan Liang
Data Polda Maluku : Karhutla Hanguskan 2.862 Hektare Lahan, Kerugian Capai Rp26,68 Miliar
Pemkab SBT Tetapkan 7 Prioritas Pembangunan dalam APBD 2027
Jelang Muktamar ICMI di Ambon, Panitia Matangkan Pelayanan lewat Pelatihan LO
Peringatan Diabaikan, Dua Penambang Tewas Tertimbun Longsor di Gunung Nona Buru

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 08:08 WIT

Pemkab SBT Bantah Daerah Paling Rawan Korupsi di Maluku, SPI KPK Justru Naik

Jumat, 20 November 2026 - 17:16 WIT

Hari Keenam Pencarian, SAR Gabungan Belum Temukan Penumpang KM Inelika

Jumat, 20 November 2026 - 09:02 WIT

Tolak Pakai APBD, Gubernur Maluku Danai Dekorasi Natal Rumah Dinas dari Kantong

Kamis, 19 November 2026 - 18:24 WIT

Tim SAR Gabungan Cari Penumpang Lompat dari KM Inelika hingga Perairan Liang

Kamis, 19 November 2026 - 12:44 WIT

Data Polda Maluku : Karhutla Hanguskan 2.862 Hektare Lahan, Kerugian Capai Rp26,68 Miliar

Berita Terbaru