Terimpit Batas Taman Nasional Manusela, Raja-Raja Mengadu ke Gubernur

- Penulis

Sabtu, 29 Agustus 2026 - 16:30 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

AMBON,HEADLINETIMUR.COM – Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, menerima kunjungan sembilan raja dari 13 negeri penyangga kawasan Taman Nasional Manusela (wilayah Gunung Manusela dan Maraina, Kabupaten Maluku Tengah) di kediamannya, Mangga Dua, Ambon, Jumat (28/8/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur didampingi Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Maluku, Kasrul Selang, serta Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku, Haikal Baadilla.

Sejumlah persoalan krusial disampaikan para raja, mulai dari ketimpangan infrastruktur jalan, minimnya akses pendidikan dan kesehatan, hingga sengketa tumpang-tindih tapal batas pemukiman warga dengan kawasan Taman Nasional Manusela.

ADVERTISEMENT

ads. Ukuran gambar 480px x 600px

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menanggapi keluhan tersebut, Hendrik menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Maluku terbuka terhadap aspirasi warga. Namun, ia mengakui bahwa kewenangan penataan dan penetapan batas kawasan konservasi berada sepenuhnya di tangan pemerintah pusat.

Baca Juga :  Pembangunan Kantor Disdukcapil Ambon Tahap I Diperpanjang 50 Hari

“Yang paling penting pemerintah mendengar dan merespons apa yang menjadi aspirasi mereka,” kata Hendrik.

Sebagai bentuk penanganan, Pemprov Maluku memosisikan diri sebagai fasilitator. Hendrik menugaskan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku, Haikal Baadilla, untuk menjembatani dialog antara masyarakat lokal, pengelola Taman Nasional Manusela, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

“Pemerintah provinsi sudah menugaskan Pak Kadis Kehutanan untuk mengkoordinasikan pertemuan antara masyarakat dengan pihak Taman Nasional Manusela, bahkan hingga berkoordinasi ke pemerintah pusat,” ujarnya.

Ia menambahkan, zonasi Taman Nasional Manusela sejatinya memuat zona tradisional atau zona khusus yang memungkinkan aktivitas warga lokal sesuai ketentuan hukum.

“Jadi saya kira tidak ada masalah yang terlalu mendasar yang tidak bisa diselesaikan,” tegas Hendrik.

Baca Juga :  Bupati SBB Pacu Visi Agro-Marine Lewat Sinergi Dengan Kementan

Selain konflik agrarian, pertemuan itu menyoroti buruknya fasilitas publik di wilayah pedalaman. Mengenai terbatasnya layanan kesehatan, Hendrik melemparkan tanggung jawab tersebut ke Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah selaku pemegang kewenangan Puskemas dan fasilitas kesehatan dasar.

“Kita akan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten, dan kami menaruh perhatian besar untuk melihat masalah pendidikan di desa-desa di atas [pegunungan],” lanjutnya.

Di akhir dialog, Hendrik menyampaikan rencananya untuk melawat langsung ke negeri-negeri di kawasan Gunung Manusela dan Maraina guna melihat kondisi riil masyarakat di lapangan.

“Saya sendiri telah menyampaikan kepada para Raja bahwa suatu saat nanti saya akan menginjakkan kaki di negeri-negeri gunung, terutama Manusela dan Maraina. Ini hanya soal waktu, tetapi niat itu sudah ada sejak lama,” pungkasnya. (HT-01)

Follow WhatsApp Channel www.headlinetimur.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Bangun Parkiran di Atas Sungai Wai Tomu Mardika, Ini Alasan Kodam Pattimura
Maluku Perkuat Sektor Perikanan, Kerja Sama Perikanan RI-Tiongkok Diluncurkan di Tual
Pembangunan di Sungai Wae Tomu, Gubernur dan Wali Kota Harusnya Tegur Kodam Sejak Awal
Perkuat Layanan Korban Kekerasan, DP3A Maluku dan IPAS Indonesia Dorong Kolaborasi Lintas Sektor
Proyek Sanitasi Banda Bermasalah, DPRD Maluku Desak Kontraktor Masuk Daftar Hitam
KKP Tertibkan 37 Rumpon Ilegal di Perairan Maluku Utara
Perlindungan Perempuan dan Anak Wajib di Maluku Jadi Komitmen Daerah
Watubun: Listrik dan Telekomunikasi Penopang Layanan Warga Maluku

Berita Terkait

Minggu, 27 September 2026 - 19:55 WIT

Bangun Parkiran di Atas Sungai Wai Tomu Mardika, Ini Alasan Kodam Pattimura

Sabtu, 26 September 2026 - 17:25 WIT

Maluku Perkuat Sektor Perikanan, Kerja Sama Perikanan RI-Tiongkok Diluncurkan di Tual

Jumat, 25 September 2026 - 17:27 WIT

Perkuat Layanan Korban Kekerasan, DP3A Maluku dan IPAS Indonesia Dorong Kolaborasi Lintas Sektor

Kamis, 24 September 2026 - 17:41 WIT

Proyek Sanitasi Banda Bermasalah, DPRD Maluku Desak Kontraktor Masuk Daftar Hitam

Kamis, 24 September 2026 - 11:51 WIT

KKP Tertibkan 37 Rumpon Ilegal di Perairan Maluku Utara

Berita Terbaru

Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Maluku, Jhon Laipeny. (Foto: ISTIMEWA)

Parlemen

Laipeny: SPBU Nelayan Perlu Menjangkau Pulau-Pulau di Maluku

Sabtu, 26 Sep 2026 - 21:58 WIT