AMBON, HEADLINETIMUR.COM – Pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menegaskan komitmennya dalam mempercepat perwujudan Satu Data Daerah. Langkah ini menjadi fondasi utama dalam mendukung integrasi ke lingkup nasional melalui Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri (SD-PDN).
Penegasan tersebut disampaikan dalam Workshop Refleksi Implementasi Satu Data Daerah yang berlangsung di Hotel Harris, Bekasi, Selasa (7/4/2026).
Kegiatan yang berkolaborasi dengan Kemitraan Australia-Indonesia untuk Pembangunan (SKALA) dan Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) ini bertujuan mengevaluasi progres Satu Data di wilayah dampingan, sekaligus menjadi ajang berbagi praktik terbaik (best practices) antarwilayah.
ADVERTISEMENT
. Ukuran gambar 480px x 600pxSCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam sambutannya, Kepala Dinas Kominfo Provinsi Maluku, Drs. Titus F. L. Renwarin, M.Si, menekankan krusialnya sinergi antara Diskominfo sebagai Walidata dan Bappeda sebagai Forum Data.
Target jangka pendek yang dibidik adalah penuntasan siklus data sektoral tahun 2024 dan 2025—mulai dari perencanaan hingga penyebarluasan—hingga mencapai 100 persen.
“Integrasi data sektoral ke Portal Satu Data Daerah harus dilakukan secara intensif dan konsisten. Komunikasi dengan instansi terkait perlu diperkuat agar aplikasi seperti SIPD, SPAN-LAPOR, SRIKANDI, hingga data BPS dapat terintegrasi secara utuh,” tegas Titus.
Menuju Grand Launching Mei 2026
Saat ini, Pemprov Maluku tengah mematangkan persiapan untuk Grand Launching Portal Satu Data Daerah yang dijadwalkan pada Mei 2026 mendatang.
Salah satu fokus utama dalam fase ini adalah pengembangan visualisasi data melalui Executive Dashboard yang digarap bersama tim SKALA.
Melalui workshop berkala dan kolaborasi lintas sektor ini, diharapkan setiap daerah mampu menutup kesenjangan teknis yang ada.
Tujuannya menjadikan Satu Data bukan sekadar konsep administratif, melainkan instrumen nyata yang mendorong progres pembangunan daerah.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Perwakilan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemendagri, pimpinan DFAT dan SKALA, dan delegasi Diskominfo dan Bappeda dari berbagai provinsi di Indonesia. (HT-01)
