DPRD Maluku Segera Panggil BPJN Soal Pemasangan CCTV AI di JMP

- Penulis

Rabu, 27 Mei 2026 - 17:44 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

AMBON, HEADLINETIMUR.COM – DPRD Provinsi Maluku akan memanggil Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) guna membahas rencana pemasangan kamera pengawas berbasis Artificial Intelligence (AI) di kawasan Jembatan Merah Putih (JMP) Ambon.

Langkah ini diambil sebagai upaya memperkuat pengawasan sekaligus menekan angka percobaan bunuh diri di lokasi tersebut.

Pemanggilan yang direncanakan berlangsung pekan depan merupakan tindak lanjut DPRD atas permintaan Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon.

ADVERTISEMENT

ads. Ukuran gambar 480px x 600px

SCROLL TO RESUME CONTENT

Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku sekaligus Koordinator Komisi III, Johan Lewerissa, mengatakan bahwa pihaknya perlu meminta penjelasan langsung dari BPJN mengenai teknis dan regulasi rencana pemasangan CCTV berbasis kecerdasan buatan tersebut.

Baca Juga :  Tokoh Lintas Agama Maluku Dorong Penguatan Hukum dan Deteksi Dini Konflik

“Pekan depan kami akan memanggil BPJN untuk meminta penjelasan terkait rencana pemasangan CCTV AI di kawasan JMP. Hal ini kami lakukan juga setelah menyikapi permintaan dari Pemkot Ambon,” kata Johan kepada wartawan di Ambon, Selasa (26/5/2026).

Menurut Johan, DPRD perlu mengetahui secara rinci tujuan pemasangan, mekanisme pengawasan, hingga regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan program tersebut.

Ia menegaskan, Komisi III DPRD Maluku memiliki fungsi pengawasan terhadap berbagai kebijakan infrastruktur dan fasilitas publik, termasuk aktivitas di kawasan JMP.

Oleh karena itu, DPRD ingin memastikan seluruh proses dan kebijakan yang diambil BPJN dilakukan secara terbuka serta mempertimbangkan kepentingan masyarakat luas.

Baca Juga :  Pangdam Pattimura: Tidak Ada Ruang bagi Separatisme di Maluku

“Kami ingin mendapatkan penjelasan yang utuh supaya tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Semuanya harus jelas, baik fungsi, manfaat, maupun pengaturannya,” ujarnya.

Selain rencana pemasangan, Johan menyebutkan bahwa DPRD juga akan mempertanyakan pihak mana yang nantinya memiliki kewenangan penuh dalam pengoperasian dan pengawasan sistem digital tersebut.

Hasil rapat bersama BPJN ini nantinya akan menjadi bahan evaluasi bagi DPRD Maluku dalam menentukan sikap sekaligus memberikan rekomendasi resmi terkait proyek pengamanan di kawasan JMP. (HT-01)

Follow WhatsApp Channel www.headlinetimur.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

DPRD Maluku Desak Pemkot Ambon Rutin Razia di Eks Lokalisasi Tanjung Batu Merah
Tokoh Lintas Agama Maluku Dorong Penguatan Hukum dan Deteksi Dini Konflik
Konflik Sosial di Maluku Menurun, Kapolda : Mesti Dicegah Sejak Gejala Awal
Tantangan Keamanan Kian Kompleks, Gubernur Maluku: Hukum Harus Jadi Panglima
Peletakan Batu Pertama Pastori Patahuwe, Simbol Pemulihan Nyata
Sinergi Hukum Adat dan Hukum Positif Perlu Diperkuat Cegah Konflik di Maluku
Bupati SBB Minta Masyarakat Tidak Terprovokasi Pascakonflik Lisabata-Patahuwe
Cegah Konflik Sosial, Polda Maluku Optimalkan Peran Polsek dan Baileo Emarina

Berita Terkait

Senin, 28 September 2026 - 20:04 WIT

DPRD Maluku Desak Pemkot Ambon Rutin Razia di Eks Lokalisasi Tanjung Batu Merah

Rabu, 23 September 2026 - 20:35 WIT

Tokoh Lintas Agama Maluku Dorong Penguatan Hukum dan Deteksi Dini Konflik

Rabu, 23 September 2026 - 20:11 WIT

Konflik Sosial di Maluku Menurun, Kapolda : Mesti Dicegah Sejak Gejala Awal

Selasa, 22 September 2026 - 21:11 WIT

Tantangan Keamanan Kian Kompleks, Gubernur Maluku: Hukum Harus Jadi Panglima

Minggu, 20 September 2026 - 20:10 WIT

Peletakan Batu Pertama Pastori Patahuwe, Simbol Pemulihan Nyata

Berita Terbaru

Kesehatan

Bea Cukai-BPOM Ambon Perkuat Pengawasan Obat dan Makanan

Senin, 28 Sep 2026 - 20:39 WIT