AMBON, HEADLINETIMUR.COM — Kapolda Maluku Irjen Pol. Suwondo Nainggolan menggelar program Kumpul Bersama Masyarakat di Resto and Cafe Wai, Kelurahan Waihong, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Rabu (21/10/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan Program 100 Hari Kerja Kapolri yang dijadwalkan rutin setiap hari Rabu.
Melalui dialog langsung bersama para Latupatti, raja negeri, saniri, dan tokoh masyarakat Jazirah Leihitu, Kapolda menyerap berbagai aspirasi strategis. Isu yang dibahas mencakup pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), pencegahan konflik sosial, peredaran narkoba dan minuman keras (sopi), peningkatan pelayanan kepolisian, hingga sengketa batas wilayah Tanjung Sial.
Semangat “Polisi Bersama Masyarakat” menjadi landasan pendekatan ini guna memperkuat kemitraan antara aparat, pemerintah negeri, dan tokoh adat. Dalam pertemuan tersebut, sejuta masukan penting mengemuka dari para tokoh masyarakat.
ADVERTISEMENT
. Ukuran gambar 480px x 600pxSCROLL TO RESUME CONTENT
Raja Negeri Wakasihu, Haji Ahmad Polanunu, serta Raja Negeri Tengah-Tengah, Imat Tuharea, mengapresiasi dialog ini dan menekankan pentingnya penempatan personel Bhabinkamtibmas yang memahami karakteristik sosial setempat. Mereka juga menyoroti maraknya peredaran sopi dan sengketa batas wilayah yang kerap memicu bentrok.
Pejabat Negeri Tial, Umar Tuharea, mendorong peningkatan dukungan operasional bagi Polsek dan Bhabinkamtibmas agar jangkauan pelayanan di wilayah binaan makin optimal.
Pengurus Jazirah Leihitu, Dahlan Soisa, menyampaikan kondisi wilayahnya yang terdiri dari 22 negeri dan 31 dusun dengan mobilitas tinggi namun terbatas fasilitas pelabuhan. Ia meminta perhatian agar keterbatasan biaya tidak menjadi halangan bagi putra-putri daerah dalam seleksi anggota Polri.
Wakil Ketua Bidang Advokasi dan Hukum Wilayah Hitu Jazirah, Sulaiman Opier, menyoroti isu narkoba hingga mengusulkan tes urine berkala bagi internal kepolisian untuk mengantisipasi oknum yang terlibat. Ia juga mendorong penguatan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di tingkat Polsek.
Ketua Saniri Negeri Suli, Geraldus J. Alputilla, memaparkan sengketa batas wilayah Tanjung Sial antara Kabupaten Maluku Tengah dan Seram Bagian Barat yang telah berlarut selama 16 tahun dan berpotensi memicu ketegangan saat Pemilu. Ia berharap Polda Maluku memfasilitasi koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Maluku.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Kapolda Maluku menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh aspirasi sesuai kewenangan. Kapolda meminta Kapolresta Ambon dan Pulau-Pulau Lease segera mengevaluasi kinerja Bhabinkamtibmas di lapangan.
Selain itu, sebagai langkah nyata pencegahan pelanggaran kamtibmas, Kapolda mengumumkan rencana pelaksanaan tes urine dan razia paling lambat pada minggu berikutnya sesuai ketentuan hukum. Terkait seleksi penerimaan Polri, Kapolda mengimbau para raja negeri dan tokoh masyarakat ikut menyiapkan kapasitas generasi muda agar mampu bersaing secara adil. (HT-01)
