AMBON, HEADLINETIMUR.COM – Pemerintah Provinsi Maluku menekankan pentingnya penguatan pembangunan kependudukan sebagai langkah strategis memanfaatkan bonus demografi. Upaya ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) sekaligus kesejahteraan masyarakat.
Pesan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Maluku, Sadali Ie, saat menghadiri kegiatan Implementasi Pergerakan Kampung Keluarga Berkualitas dalam Mendukung Kapitalisasi Bonus Demografi melalui Skema Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Provinsi Maluku Tahun 2026, di Aula Gedung BKKBN Maluku, Selasa (1/9/2026).
Sadali menegaskan bahwa Maluku saat ini berada pada momentum penting pembangunan kependudukan. Tingginya proporsi penduduk usia produktif merupakan modal besar yang harus dikelola secara tepat.
ADVERTISEMENT
. Ukuran gambar 480px x 600pxSCROLL TO RESUME CONTENT
“Bonus demografi tidak serta-merta menjadi keuntungan jika tidak dikapitalisasi melalui pembangunan manusia yang berkualitas, penguatan keluarga, perbaikan pendidikan, kesehatan, keterampilan, hingga ketersediaan kesempatan kerja dan lingkungan yang mendukung,” kata Sadali.
Ia mengingatkan, jika tidak dikelola dengan baik, lonjakan penduduk usia produktif justru dapat memicu masalah baru, seperti tingginya angka pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan sosial. Oleh karena itu, Pemprov Maluku menjadikan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan sebagai instrumen acuan yang terarah, terukur, dan berkelanjutan—bukan sekadar dokumen administratif.
Peran Strategis Kampung KB dan Tantangan Wilayah Kepulauan
Menurut Sadali, Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) memiliki posisi strategis untuk menerjemahkan kebijakan kependudukan hingga ke tingkat tapak. Kampung KB berfungsi sebagai pendekatan berbasis wilayah yang mengintegrasikan berbagai sektor, bukan hanya berfokus pada program keluarga berencana.
“Arah kebijakan dalam peta jalan harus sampai ke tingkat desa dan keluarga. Sebaliknya, prakti baik maupun kendala di lapangan harus menjadi masukan untuk penyempurnaan kebijakan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota,” jelasnya.
Sebagai wilayah kepulauan dengan karakteristik geografis, sosial, dan demografis yang beragam, Maluku membutuhkan pendekatan yang adaptif. Sadali menekankan bahwa intervensi pembangunan kependudukan tidak bisa diseragamkan.
“Tantangan kependudukan di tiap wilayah Maluku berbeda-beda. Intervensi harus disesuaikan dengan kebutuhan lokal, dengan memanfaatkan data kependudukan secara akurat sebagai dasar perencanaan,” tambahnya.
Mengakhiri arahannya, Sadali meminta sinergi lintas sektor—termasuk pemerintah daerah, akademisi, dunia usaha, media, dan organisasi masyarakat—agar prioritas pembangunan ini dapat terealisasi secara konkret di tingkat desa.
“Keluarga yang berkualitas akan melahirkan SDM yang unggul. SDM yang unggul mendongkrak produktivitas, dan pada akhirnya memperkuat pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat Maluku,” pungkasnya. (HT-01)
