Tokoh Lintas Agama Maluku Dorong Penguatan Hukum dan Deteksi Dini Konflik

- Penulis

Rabu, 23 September 2026 - 20:35 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

AMBON, HEADLINETIMUR.COM — Dukungan terhadap penguatan koordinasi lintas sektor dan penegakan hukum di Maluku terus mengalir dari para tokoh agama.

Sejumlah pimpinan lembaga keagamaan di daerah ini sepakat bahwa peningkatan kesadaran hukum, pembinaan keagamaan, serta penguatan toleransi merupakan kunci utama dalam menjaga stabilitas dan kerukunan masyarakat.

Penegasan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Lintas Sektor untuk memperkuat pencegahan konflik sosial sejak dini di Maluku. Forum itu berlangsung di Mapolda Maluku, Senin (22/9/2026).

ADVERTISEMENT

ads. Ukuran gambar 480px x 600px

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ketua MUI Maluku, Prof. Dr. H. Abdullah Latuapo, menyatakan dukungannya terhadap pembentukan forum koordinasi ini sekaligus mendorong masyarakat agar konsisten mengawal proses penegakan hukum yang berjalan sesuai peraturan perundang-undangan.

Baca Juga :  Cegah Bunuh Diri di JMP, Kominfo Ambon Dorong Penerapan CCTV AI

“Pembinaan rohani dan keagamaan harus terus diperkuat. Masyarakat juga harus memberikan dukungan terhadap proses penegakan hukum agar setiap persoalan dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum dan tidak berkembang menjadi persoalan baru,” ujar Abdullah.

Pandangan senada disampaikan perwakilan Keuskupan Amboina, Pastor Costantinus Fatlolon. Ia menilai esensi forum perlu diarahkan pada pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kesadaran hukum, serta mengusulkan agar penamaan atau nomenklatur forum dapat dikembangkan agar lebih mencerminkan misi penyadaran hukum dan harmonisasi sosial.

Dari unsur kerukunan umat beragama, Ketua FKUB Maluku, Willem B. Pariama, menekankan pentingnya kehadiran rencana kerja yang jelas dan berkelanjutan agar forum ini tidak sekadar menjadi wadah formalitas.

“Yang paling penting adalah bagaimana forum ini memiliki program kerja yang jelas, melakukan deteksi dini secara berkelanjutan, dan mampu mengambil langkah pencegahan secara cepat ketika terdapat isu yang berpotensi berkembang menjadi konflik,” tegas Willem.

Baca Juga :  Audiensi dengan IAKN, Kapolda Maluku Tekankan Peran Kampus Cegah Konflik

Sementara itu, perwakilan Sinode GPM dan Ketua PHDI Maluku, I Wayan Shantika, mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu SARA maupun informasi yang belum jelas kebenarannya (hoaks). Wayan menegaskan bahwa modal sosial masyarakat Maluku terletak pada kekuatan toleransi dan kerukunan yang sudah terbangun lama.

“Maluku memiliki toleransi dan kerukunan yang sangat luar biasa. Karena itu, yang harus kita bangun adalah narasi tentang kerukunan, persaudaraan, dan toleransi yang menjadi kekuatan masyarakat Maluku,” pungkasnya. (HT-01)

Follow WhatsApp Channel www.headlinetimur.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Konflik Sosial di Maluku Menurun, Kapolda : Mesti Dicegah Sejak Gejala Awal
Tantangan Keamanan Kian Kompleks, Gubernur Maluku: Hukum Harus Jadi Panglima
Peletakan Batu Pertama Pastori Patahuwe, Simbol Pemulihan Nyata
Sinergi Hukum Adat dan Hukum Positif Perlu Diperkuat Cegah Konflik di Maluku
Bupati SBB Minta Masyarakat Tidak Terprovokasi Pascakonflik Lisabata-Patahuwe
Cegah Konflik Sosial, Polda Maluku Optimalkan Peran Polsek dan Baileo Emarina
Walikota Ambon: Penanganan Konflik Jangan Seperti Pemadam Kebakaran
GBPM Desak Pemprov-Pemkab SBB Prioritaskan Keselamatan Warga Pascakonflik Taniwel

Berita Terkait

Rabu, 23 September 2026 - 20:35 WIT

Tokoh Lintas Agama Maluku Dorong Penguatan Hukum dan Deteksi Dini Konflik

Rabu, 23 September 2026 - 20:11 WIT

Konflik Sosial di Maluku Menurun, Kapolda : Mesti Dicegah Sejak Gejala Awal

Selasa, 22 September 2026 - 21:11 WIT

Tantangan Keamanan Kian Kompleks, Gubernur Maluku: Hukum Harus Jadi Panglima

Minggu, 20 September 2026 - 20:10 WIT

Peletakan Batu Pertama Pastori Patahuwe, Simbol Pemulihan Nyata

Jumat, 18 September 2026 - 13:50 WIT

Sinergi Hukum Adat dan Hukum Positif Perlu Diperkuat Cegah Konflik di Maluku

Berita Terbaru

Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Maluku, Jhon Laipeny. (Foto: ISTIMEWA)

Parlemen

Laipeny: SPBU Nelayan Perlu Menjangkau Pulau-Pulau di Maluku

Sabtu, 26 Sep 2026 - 21:58 WIT