AMBON,HEADLINETIMUR.COM – Ancaman kenaikan muka air laut kini menjadi perhatian serius dalam perencanaan pembangunan di Maluku. Sekitar 49 ribu penduduk, 16 fasilitas kesehatan, 27 bangunan sekolah, serta lebih dari 31 ribu hektare kawasan berada di wilayah yang berpotensi terdampak.
Kondisi tersebut mendorong Pemerintah Provinsi Maluku memperkuat perencanaan pembangunan yang lebih adaptif terhadap perubahan iklim guna melindungi masyarakat, layanan dasar, serta keberlanjutan wilayah pesisir.
Upaya mitigasi ini dibahas dalam Dialog Kebijakan Kenaikan Muka Air Laut: Memahami Dampak Sosial Ekonomi untuk Perencanaan Pembangunan yang Adaptif di Provinsi Maluku, yang digelar Pemprov Maluku bersama Kementerian PPN/Bappenas di Ambon, Jumat (25/9/2026).
ADVERTISEMENT
. Ukuran gambar 480px x 600pxSCROLL TO RESUME CONTENT
Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, dalam sambutan yang disampaikan Sekretaris Daerah Maluku Sadali Ie, mengatakan karakter Maluku sebagai provinsi kepulauan menghadirkan tantangan pembangunan yang khas. Dengan wilayah laut mencapai 92,4 persen dan daratan hanya 7,6 persen, kehidupan masyarakat sangat bergantung pada kawasan pesisir—mulai dari permukiman, mata pencaharian, hingga layanan dasar.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023 mencatat terdapat 1.040 desa di Maluku yang berlokasi di kawasan pesisir.
“Pemerintah Provinsi Maluku terus mendorong agar perencanaan pembangunan tidak hanya berorientasi pada masalah hari ini, tetapi juga mampu mengantisipasi risiko masa depan,” ujar Sadali.
Menurut Sadali, menghadapi kenaikan muka air laut tidak cukup hanya dengan membangun infrastruktur perlindungan pesisir. Pemerintah perlu mengambil langkah menyeluruh, mulai dari menyesuaikan penataan ruang dan desain infrastruktur, memperkuat sistem pelayanan dasar, melindungi kelompok rentan, hingga membangun ketahanan ekonomi masyarakat.
Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard menambahkan, tantangan perubahan iklim di wilayah kepulauan jauh melampaui sekadar kenaikan tinggi air.
“Kita bukan sedang bicara tentang air yang naik beberapa sentimeter. Kita berbicara tentang sekolah, puskesmas, rumah, mata pencaharian, dan capaian pembangunan yang telah kita capai bertahun-tahun,” tegas Ruddyard.
Untuk merespons potensi risiko tersebut, Bappenas memaparkan tiga langkah strategis utama. Pertama,
mengendalikan faktor pemicu risiko, termasuk pengelolaan air tanah dan kawasan pesisir secara berkelanjutan.
Kedua, memperkuat perlindungan ekosistem pesisir, salah satunya melalui pelestarian mangrove sebagai benteng alami. Ketiga, memperkuat kebijakan berbasis data dan hasil kajian agar langkah adaptasi, termasuk perlindungan kelompok rentan, tepat sasaran.
Dalam kesempatan sama, Bappenas turut memperkenalkan buku “Kenaikan Muka Air Laut: Memahami Dampak Sosial Ekonomi untuk Perencanaan Pembangunan yang Adaptif.” Buku ini menyajikan analisis berbasis data melalui Sistem Perencanaan Kolaboratif dan Analisis Data Terpadu (SEPAKAT), yang menggabungkan informasi wilayah terdampak dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Dialog kebijakan ini turut didukung oleh program SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar) dari kemitraan Australia–Indonesia.
Counsellor Governance and Human Development Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia, Joanna O’Shea, menekankan pentingnya perencanaan berbasis bukti (evidence-based planning) untuk menjaga keberlanjutan akses masyarakat terhadap layanan dasar di wilayah kepulauan.
Pemprov Maluku berharap dialog ini menjadi momentum penting untuk mengintegrasikan kajian risiko kenaikan muka air laut ke dalam dokumen perencanaan pembangunan dan penataan ruang daerah secara berkelanjutan. (HT-01)
