AMBON, HEADLINETIMUR.COM — Karakteristik Maluku sebagai daerah kepulauan menuntut pemerintah menghadirkan sistem pelayanan publik yang lebih adaptif.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Maluku, Richard Rahakbauw, menilai pola pelayanan yang diterapkan di wilayah kontinental (daratan) tidak bisa sepenuhnya diberlakukan di daerah kepulauan.
Menurut Rahakbauw, pemerintah harus merancang pola pelayanan yang menyesuaikan kondisi geografis agar masyarakat tidak terus dibebani persoalan jarak, transportasi, maupun biaya mahal ketika mengurus kebutuhan dasar.
ADVERTISEMENT
. Ukuran gambar 480px x 600pxSCROLL TO RESUME CONTENT
“Pelayanan publik antara wilayah kontinental dan wilayah kepulauan itu berbeda. Karena itu, kami sangat fokus mengakomodasi berbagai persoalan pelayanan publik agar ke depan pelayanan yang diberikan penyelenggara bisa maksimal dan benar-benar menjangkau masyarakat,” tegas Rahakbauw saat dihubungi dari Ambon, Sabtu (14/11/2026).
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi salah satu landasan DPRD Provinsi Maluku dalam mematangkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pelayanan Publik. Regulasi ini diarahkan untuk membangun sistem pelayanan yang lebih merata dengan mempertimbangkan persoalan aksesibilitas di wilayah kepulauan.
Rahakbauw menjelaskan, pemerataan layanan harus mencakup berbagai urusan pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Di antaranya pelayanan administrasi kependudukan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), pelayanan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), hingga pelayanan sosial.
“Persoalan semakin kompleks ketika masyarakat tinggal di wilayah yang belum didukung sarana transportasi darat, laut, maupun udara secara memadai. Situasi tersebut membutuhkan inovasi dari penyelenggara pelayanan agar warga tetap dapat memperoleh haknya tanpa harus menempuh perjalanan yang sulit,” kata Rahakbauw.
Oleh karena itu, lanjutnya, Ranperda Pelayanan Publik diharapkan tidak sekadar mengatur standar pelayanan secara administratif, tetapi juga mendorong pemerintah menghadirkan mekanisme layanan yang sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing.
Dalam proses penyusunannya, Bapemperda DPRD Provinsi Maluku telah menggelar uji publik dengan melibatkan berbagai unsur, mulai dari akademisi, kalangan pascasarjana dan sarjana ilmu hukum, mahasiswa, hingga Ombudsman.
Keterlibatan multipihak tersebut bertujuan memperkaya substansi rancangan regulasi sekaligus memastikan ketentuan yang disusun memiliki landasan hukum kuat serta relevan dengan persoalan masyarakat.
Rahakbauw menambahkan, pembahasan saat ini telah memasuki tahapan prapenyelarasan antara Bapemperda dan tim penyusun untuk menyamakan pemahaman mengenai konsep, substansi, serta arah pengaturan dalam Ranperda.
“Kami melakukan prapenyelarasan. Konsep berpikir harus disamakan terlebih dahulu melalui diskusi bersama Bapemperda, mulai dari tata cara penyusunan, kesesuaian undang-undang, hingga istilah-istilah dalam rancangan peraturan daerah, termasuk sistem pelayanan konvensional dan pelayanan berbasis elektronik,” jelasnya.
Selain menyelaraskan konsep hukum dan sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pengaturan sistem layanan konvensional maupun elektronik turut menjadi perhatian agar regulasi ini mampu mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat.
Lebih lanjut, Rahakbauw menyebutkan bahwa Ranperda Pelayanan Publik disiapkan sebagai payung hukum penyelenggaraan pelayanan publik, baik di tingkat pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota. Meski menjadi acuan bersama, pemerintah kabupaten dan kota tetap diberi ruang untuk mengembangkan kebijakan teknis sesuai karakteristik wilayah dan kebutuhan warga setempat.
“Dengan pola tersebut, standar penyelenggaraan pelayanan publik di Maluku diharapkan memiliki keselarasan, tetapi tetap memberikan fleksibilitas dalam penerapannya di tengah perbedaan kondisi geografis antardaerah,” harap Rahakbauw.
Ia berharap pembahasan Ranperda ini menghasilkan regulasi yang berdampak nyata bagi masyarakat, terutama warga yang selama ini menghadapi keterbatasan akses layanan pemerintah.
Menurutnya, keberhasilan pelayanan publik tidak cukup diukur dari berdirinya kantor dan fasilitas pemerintahan, melainkan dari kemampuan penyelenggara menjangkau masyarakat di wilayah terpencil.
“Kami mendorong agar Ranperda tersebut nantinya menjadi dasar penguatan tanggung jawab pemerintah dalam menghadirkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, dan berkeadilan,” tandas Rahakbauw. (HT-01)









