Aleg PKB Tolak Legalisasi Sopi di Ambon, Ungkit Luka Lama Konflik 1999

- Penulis

Rabu, 30 September 2026 - 17:43 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Ambon, Gunawan Mochtar.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Ambon, Gunawan Mochtar.

AMBON, HEADLINETIMUR.COM — Wacana penataan dan standarisasi minuman tradisional Sopi di Kota Ambon memicu silang pendapat hangat antara Pemerintah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, mengusulkan pengaturan resmi produksi hingga distribusi Sopi melalui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda). Namun, langkah ini mendapat penolakan keras dari parlemen lokal yang khawatir akan dampak sosial dan trauma sejarah.

Sebelumnya, Bodewin menegaskan bahwa Ranperda tersebut bukan bertujuan membebaskan peredaran Sopi secara liar, melainkan meminimalisasi dampaknya terhadap angka kriminalitas dan generasi muda melalui kontrol ketat.

ADVERTISEMENT

ads. Ukuran gambar 480px x 600px

SCROLL TO RESUME CONTENT

Produksi Sopi yang selama ini beredar tanpa pengawasan rencananya disalurkan lewat proses fabrikasi resmi untuk mengunci standar kualitas dan kadar alkohol.

Tak hanya itu, Pemkot Ambon juga mewacanakan skema kenaikan harga secara drastis. Sopi yang biasanya dijual murah sekitar Rp20.000 direcanakan melonjak hingga 10 sampai 20 kali lipat.

Langkah intervensi harga ini diharapkan dapat menyulitkan akses pembelian bagi kelompok rentan, terutama anak di bawah umur.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Ambon, Gunawan Mochtar, secara tegas menolak wacana legalisasi atau fabrikasi Sopi tersebut. Menurutnya, wacana kenaikan harga puluhan kali lipat tidak akan efektif membendung konsumsi alkohol di tingkat bawah.

Ketua KNPI Kota Ambon ini menilai karakter konsumen Sopi tidak akan surut hanya karena harga naik, melainkan memicu munculnya pasar gelap atau lapak-lapak tersembunyi dengan harga lebih murah.

“Berapa pun harganya, orang yang sudah terbiasa minum pasti akan tetap mencari. Pedagang-pedagang kecil di sudut Kota Ambon akan tetap menjual dengan harga di bawah standar resmi,” ujar Gunawan.

Lebih jauh, Sekretaris DPC PKB Kota Ambon ini menyoroti aspek historis dan psikologis masyarakat yang dinilainya belum siap secara sosial. Ia bahkan mengungkit pemicu awal pecahnya konflik sosial pada 19 Januari 1999 silam yang berawal dari insiden terkait pengonsumsian Sopi.

“Kehidupan bermasyarakat kita pascakonflik 1999 masih dalam proses pemulihan. Adat, budaya, dan keharmonisan yang indah sempat sirna hanya dalam hitungan hari karena Sopi,” terangnya.

“Butuh beberapa generasi lagi untuk benar-benar pulih. Penipar Sopi di Ambon ini hanya satu atau dua orang, tapi jika terjadi masalah, korbannya adalah masyarakat luas.”

Dilema pengelolaan Sopi di Ambon kini mencerminkan benturan antara pendekatan teknokratis—yang mencoba mengendalikan konsumsi melalui regulasi dan instrumen harga—dengan pendekatan kewaspadaan sosial yang didasari oleh trauma kolektif masa lalu.

Hingga saat ini, Ranperda Sopi masih menjadi isu krusial yang menguji keseimbangan antara perlindungan ekonomi masyarakat lokal, penegakan hukum, serta kesadaran historis warga Kota Ambon. (HT-02)

Follow WhatsApp Channel www.headlinetimur.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Lindungi Nyawa di Jalan Raya, Polda Maluku Gelar Operasi Zebra Salawaku 2026
Kairatu dan Uraur Sepakat Berdamai, Polsek Kairatu Kawal Deklarasi
Kapolres SBB Ajak Warga Desa Eti Bersinergi Jaga Kamtibmas
Cegah Narkoba Liquid, Kapolda Maluku Larang Personel Gunakan Vape
Kapolda Maluku Gandeng Tokoh Adat Cegah Narkoba dan Jaga Kamtibmas
Kapolda Maluku Kumpul Bersama Masyarakat Jazirah Leihitu Bicara Kamtibmas
Apel Perdana, Kapolda Maluku Tegaskan Pelayanan Humanis Tanpa Kekerasan
Sambut Kapolda Baru, Gubernur Maluku Singgung Miras hingga Konflik Antar Agraria

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 19:22 WIT

Lindungi Nyawa di Jalan Raya, Polda Maluku Gelar Operasi Zebra Salawaku 2026

Jumat, 13 November 2026 - 19:05 WIT

Kairatu dan Uraur Sepakat Berdamai, Polsek Kairatu Kawal Deklarasi

Kamis, 12 November 2026 - 06:15 WIT

Kapolres SBB Ajak Warga Desa Eti Bersinergi Jaga Kamtibmas

Rabu, 4 November 2026 - 19:31 WIT

Cegah Narkoba Liquid, Kapolda Maluku Larang Personel Gunakan Vape

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 20:22 WIT

Kapolda Maluku Gandeng Tokoh Adat Cegah Narkoba dan Jaga Kamtibmas

Berita Terbaru