AMBON, HEADLINETIMUR.COM – Belasan pejabat eselon II di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku dikabarkan akan dilantik pada Jumat (20/2/2026). Momen ini bertepatan dengan satu tahun masa kepemimpinan Gubernur Hendrik Lewerissa dan Wakil Gubernur Abdullah Vanath.
Kabar mengenai pelantikan ini sebenarnya telah berembus sejak beberapa hari lalu. Namun, hingga Kamis (19/2/2026) siang, pihak Pemprov Maluku belum memberikan pernyataan resmi.
Sebelumnya, agenda pelantikan ini sempat beberapa kali tertunda, termasuk pada akhir Januari 2026 dikarenakan agenda kunjungan Gubernur Hendrik Lewerissa ke Belanda.
ADVERTISEMENT
. Ukuran gambar 480px x 600pxSCROLL TO RESUME CONTENT
Pada Kamis malam, informasi semakin menguat bahwa prosesi pelantikan dipastikan berlangsung Jumat besok pukul 10.00 WIT. Sumber Headlinetimur.com di lingkaran internal Gubernur dan Wakil Gubernur membenarkan rencana tersebut.
“Besok jadi pelantikan. Waktunya jam 10 pagi,” ujar sumber yang enggan disebutkan namanya tersebut.
Sumber yang sama mengungkapkan bahwa sejumlah kepala dinas atau kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bakal bergeser posisi. Dua di antaranya adalah Achmad Jais Ely, yang saat ini menjabat Kepala Dinas Pariwisata, dikabarkan akan menduduki posisi Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) menggantikan Yahya Kotta.
Sedangkan Melky M. Lohy, saat ini menjabat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), diproyeksikan mengisi jabatan Kepala Dinas Pariwisata.
“Informasinya seperti itu. Namun, kita pantau terus perkembangannya hingga pelantikan besok,” tambahnya.
Untuk diketahui, seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPT) telah bergulir sejak 15 Juni 2025 dan seluruh tahapannya dinyatakan rampung pada akhir tahun tersebut.
Sebanyak 15 posisi JPT Pratama yang telah selesai diseleksi meliputi, Staf Ahli Gubernur Bidang Pembangunan, Ekonomi, dan Keuangan, Asisten Setda Maluku Bidang Perekonomian dan Pembangunan, serta Asisten Administrasi Umum, Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan, Kesehatan, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Kela Dinas Koperasi dan UKM, Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP, serta Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
Kemudian, Sekretaris DPRD, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Anggaran Daerah (BPKAD), Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat, Kabiro Hukum, dan Kabiro Administrasi Pembangunan, serta Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. M. Haulussy.
Sorotan atas Lambatnya Penataan Birokrasi
Langkah perombakan ini menjadi sorotan publik. Sejumlah pihak menilai penataan birokrasi di Pemprov Maluku, khususnya level eselon II, tergolong lambat dibandingkan daerah lain. Padahal, Maluku saat ini berada pada fase krusial untuk memperbaiki tata kelola birokrasi yang dianggap stagnan.
Kondisi ini dipertegas oleh rapor pelayanan publik periode 2025-2026 yang dirilis Kementerian PAN-RB pada awal Januari 2026. Laporan tersebut menempatkan Maluku sebagai salah satu provinsi dengan kualitas pelayanan publik terendah.
Lambatnya transformasi birokrasi ini dikhawatirkan akan tetap menjadi batu sandungan utama bagi Pemerintah Provinsi dalam mencapai target pembangunan jangka panjang. (HT-01)
