AMBON, HEADLINETIMUR.COM — Polemik internal yang menerpa Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Maluku pasca-penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua, Sekretaris, dan Bendahara (KSB) dinilai tidak akan berdampak signifikan terhadap posisi kader di kursi legislatif.
Seperti diketahui, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) melalui Surat Keputusan (SK) Nomor 0056/SK/DPP/W/II/2026, menunjuk Muhammad Reza Bahawerez sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Wilayah dan Muhammad Husein Tuharea sebagai Plt Sekretaris Wilayah. Mereka menggantikan posisi Aziz Hentihu dan Rovik Afifudin.
Pengamat Politik dari Universitas Pattimura, Said Lestaluhu, menilai upaya untuk melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap sosok seperti Rovik Afifuddin di DPRD Provinsi Maluku akan menghadapi jalan terjal.
ADVERTISEMENT
. Ukuran gambar 480px x 600pxSCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Said, dinamika yang terjadi saat ini merupakan “residu” atau sisa-sisa konflik politik di tingkat elit pusat yang kemudian merembes ke daerah.
Faksionalisasi dalam partai politik adalah hal lumrah, namun untuk sampai pada tahap pencopotan anggota legislatif, terdapat mekanisme konstitusi dan internal yang sangat ketat.
“Melakukan PAW itu harus memiliki syarat dan alasan sah yang kuat. Ada mekanisme regulasi internal partai, proses di KPU, hingga keputusan di DPP. Banyak tahapan yang harus dilalui dan itu tidak mudah,” ujar Said, Senin (16/2/2026).
Lebih lanjut, Said menekankan bahwa PPP akan rugi besar jika memaksakan pergantian posisi Rovik. Sebagai legislator, Rovik dinilai memiliki basis massa yang riil dan signifikan di Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Ambon.
Beberapa poin krusial yang menjadi pertimbangan adalah, mampu mempertahankan kursi PPP dari Dapil Ambon bukan perkara mudah, dan Rovik telah membuktikan kapasitasnya dalam mendulang suara.
Selain itu, duet kepemimpinan Aziz Hentihu dan Rovik Afifuddin selama ini dianggap berhasil menggerakkan sumber daya politik muda di Maluku dengan hasil positif.
“Langkah pragmatis untuk mendepak figur potensial justru akan memicu kegaduhan luar biasa di tingkat wilayah dan merusak citra partai di mata publik,”papar dosen Ilmu Komunikasi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unpatti itu.
Said mengingatkan agar elit partai melihat situasi ini secara rasional. Apalagi, secara nasional PPP sedang berjuang setelah tidak lolos ambang batas parlemen (parliamentary threshold).
“Kepentingan politik pragmatis jangan sampai menafikan prestasi yang sudah ada. Marketing politik PPP itu terbatas pada komunitas tertentu, berbeda dengan partai nasionalis. Jadi, modal politik yang sedikit ini harus dijaga baik-baik,” tegasnya.
Ia menyarankan agar konflik ini dijadikan momentum evaluasi dan transformasi bagi PPP Maluku, bukan justru menjadi ajang saling sikut yang merugikan eksistensi partai di masa depan.
“Jangan sampai sentimen personal mengalahkan rasionalitas. Partai harus mencari jalan keluar yang bisa menjadi starting point untuk pemberdayaan kader, bukan penghancuran kekuatan sendiri,” tutup Said. (HT-01)
