DPRD Desak Pemkot Ambon Bayar Proyek Kantor Disdukcapil

- Penulis

Selasa, 24 Februari 2026 - 09:22 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

AMBON, HEADLINETIMUR.COM – Komisi III DPRD Kota Ambon menyoroti mandeknya pembayaran proyek pembangunan gedung kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Tahap I. Meski progres fisik telah melampaui target, Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon diketahui belum melunasi kewajiban kepada pihak ketiga.

Proyek yang dikerjakan oleh CV Nusakura Karya Mandiri ini memiliki nilai kontrak sebesar Rp1.407.474.500, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)  Kota Ambon Tahun Anggaran (TA) 2025.

Ketua Komisi III DPRD Kota Ambon, Hary Putra Far-Far, menjelaskan bahwa pihaknya telah menggelar rapat kerja bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) pada Senin (23/2) untuk membahas realisasi APBD 2025.

ADVERTISEMENT

ads. Ukuran gambar 480px x 600px

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kami membahas realisasi anggaran tahun 2025. Salah satu yang disinggung adalah pembangunan kantor Disdukcapil yang progresnya sudah di atas 50 persen,” ungkap Hary.

Hary menyayangkan adanya kendala administratif dalam pembayaran. Berdasarkan laporan, pihak kontraktor belum menerima pembayaran termin pertama sebesar 50 persen, padahal progres fisik di lapangan sudah jauh melampaui angka tersebut.

“Kami meminta Pemkot segera menunaikan kewajiban pembayaran sesuai progres fisik. Pihak ketiga tidak bisa dipaksa menyelesaikan pekerjaan secara maksimal apabila hak-hak mereka belum dipenuhi,” tegasnya.

Kompensasi Perpanjangan Waktu

Secara terpisah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek tersebut, Ronald F. P, membenarkan adanya kendala pembayaran tersebut. Seharusnya, pembangunan tahap I rampung pada 28 Desember 2025.

Namun, akibat keterlambatan dana dari pemerintah, kontraktor diberikan kompensasi perpanjangan waktu selama 50 hari. Kendala di lapangan meliputi, fitik bangunan telah menyentuh angka 80 hingga 85 persen.

Selian itu, kontraktor telah mengajukan termin 56 persen sejak 26 November 2025. Tetapi, hingga tutup anggaran 31 Desember 2025 dan memasuki awal 2026, pembayaran belum terealisasi.

“Hingga hari ini belum dibayar. Karena keterlambatan pembayaran ini, kami memberikan kompensasi perpanjangan waktu pelaksanaan. Itu hak mereka,” ujar Ronald.

Ia menambahkan, karena tagihan tersebut telah melewati tahun anggaran, prosedurnya saat ini harus masuk ke dalam daftar utang daerah sebelum akhirnya dicairkan pada tahun anggaran 2026.  (HT-01)

Follow WhatsApp Channel www.headlinetimur.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Jalan Batabual Mulai Dibangun Januari 2027, Gubernur Maluku: Ini Sudah Ada dalam Hati Saya!
Soroti Izin KKP, DPRD Ambon Minta Pembangunan Pasar Apung Batu Merah Disetop
Belum Kantongi Izin, Pangdam XV Pattimura Hentikan Sementara Proyek Sungai Wai Tomu
DPRD Maluku Warning Risiko Bantuan Irigasi Mangkrak
PUPR Ambon Fokus Perbaiki 600 Meter Ruas Jalan Toisapu–Amahori
Pinjaman Rp178,02 Miliar dari PT SMI Sasar 17 Ruas Jalan dan Infrastruktur Dasar Maluku
Klarifikasi Kodam Soal Proyek Parkir di Sungai Wae Tomu Gagal Jawab Akar Persoalan
Pembangunan di Sungai Wae Tomu, Gubernur dan Wali Kota Harusnya Tegur Kodam Sejak Awal

Berita Terkait

Rabu, 11 November 2026 - 18:53 WIT

Jalan Batabual Mulai Dibangun Januari 2027, Gubernur Maluku: Ini Sudah Ada dalam Hati Saya!

Kamis, 5 November 2026 - 18:53 WIT

Soroti Izin KKP, DPRD Ambon Minta Pembangunan Pasar Apung Batu Merah Disetop

Kamis, 29 Oktober 2026 - 17:59 WIT

Belum Kantongi Izin, Pangdam XV Pattimura Hentikan Sementara Proyek Sungai Wai Tomu

Minggu, 18 Oktober 2026 - 19:56 WIT

DPRD Maluku Warning Risiko Bantuan Irigasi Mangkrak

Rabu, 14 Oktober 2026 - 13:53 WIT

PUPR Ambon Fokus Perbaiki 600 Meter Ruas Jalan Toisapu–Amahori

Berita Terbaru