AMBON, HEADLINETIMUR. COM –Juru Bicara (Jubir) Pemerintah Provinsi Maluku, Kasrul Selang menjelaskan bahwa aspirasi untuk memiliki pelabuhan terintegrasi di Maluku telah diperjuangkan lintas generasi kepemimpinan, hingga sampai pada Maluku Integrated Port (MIP).
Kehadiran infrastruktur ini dinilai krusial untuk memacu konektivitas dan mempercepat pembangunan di wilayah kepulauan.
Alasan utama perlunya pelabuhan terpadu adalah kondisi geografis Maluku yang berbasis kepulauan. Saat ini, Maluku hanya bergantung pada satu titik pusat, yakni Pelabuhan Ambon.
ADVERTISEMENT
. Ukuran gambar 480px x 600pxSCROLL TO RESUME CONTENT
Keterbatasan ini berdampak langsung pada ekonomi masyarakat. Biaya logistik kita jauh lebih tinggi, bahkan bisa mencapai dua kali lipat dibandingkan daerah lain seperti Jawa dan Sulawesi.
“Kita butuh sebuah hub di Indonesia Timur untuk memangkas rantai distribusi tersebut,” kata Kasrul saat berbicara sebagai narasumber pada dialog publik DPD KNPI SBB dengan tema “Evaluasi Gagalnya Maluku Integrated Port (MIP) di SBB dan Konsolidasi Pemuda untuk Arah Pembangunan Maluku yang Berkeadilan” yang berlangsung di Graha Ambon Ekspres, Kota Ambon, Rabu (4/2/2026).
Sebagai contoh, ia menyebutkan peran strategis Pertamina di Wayame yang selama ini menjadi pemasok energi bahkan hingga ke Ternate. Pola distribusi terintegrasi seperti inilah yang ingin diperluas skalanya.
Kasrul menegaskan cita-cita ini bukanlah barang baru. Rekam jejak perjuangan masyarakat dan pemerintah daerah Maluku untuk mewujudkan harapan mulai dari mulai dari Lumbung Ikan Nasional (LIN), Ambon New Port (ANP) hingga MIP.
Pada era Gubernur Karel Albert Ralahalu, kata Kasrul, digagas konsep Lumbung Ikan Nasional (LIN) yang memimpikan seluruh pelabuhan perikanan di Maluku terkoneksi dengan baik.
Gagasan besar itu hampir menemui titik terang, namun pada akhirnya tidak disetujui oleh Pemerintah pusat dengan berbagai alasan teknis dan anggaran yang membuat masyarakat Maluku kecewa.
LIN gagal, muncul ide pengembangan Pelabuhan Yos Sudarso menjadi pelabuhan integrasi, yang kemudian melahirkan konsep Ambon New Port (ANP) dengan skala yang jauh lebih besar. Gagasan ini dimulai pada masa
Gubernur Said Assagaff.
Perjuangan ANP dilanjutkan lebih intens pada era Gubernur Murad Ismail, dengan penetapan lokasi di antara Desa Waai dan Liang. Bahkan, proyek ini selangkah lagi disetujui Pempus, tapi pada akhirnya gagal juga diwujudkan dengan alasan lokasinya rawan gempa bumi.
Kini, di bawah kepemimpinan Gubernur Hendrik Lewerissa dan Wagub Abdullah Vanath, kata Kasrul,
visi tersebut bergeser menjadi Maluku Integrated Port (MIP).
Bahkan sebelum dilantik, keduanya telah berkoordinasi dengan Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk mendorong proyek ini.
Awalnya, lokasi sementara diusulkan berada di Waesarissa, Seram Bagian Barat (SBB). Namun, berdasarkan kajian awal dan kunjungan konsorsium di bawah Bank Dunia, terdapat pertimbangan teknis yang berbeda.
“Pihak Bank Dunia lebih sepakat jika lokasinya tetap berada di Ambon. Pertimbangannya adalah Ambon sudah memiliki infrastruktur pendukung yang terkoneksi. Pemerintah pusat kini sedang mencari skema pembiayaan yang paling tepat, lanjutnya.
Bagi Pemerintah Provinsi Maluku, lanjut Kasrul, lokasi spesifik bukanlah hambatan utama selama proyek tersebut terealisasi di bumi raja-raja.
Fokus utama MIP nantinya akan mencakup tiga sektor strategis, yakni
Pelabuhan Perikanan untuk mendukung potensi maritim,
terminal energi/minyak, dan terminal logistik/barang.
“Bagi kami, yang terpenting adalah fasilitas ini (MIP) ada di Maluku. Manfaatnya sangat besar bagi masyarakat, terutama dalam menciptakan keadilan harga dan pertumbuhan ekonomi,” tutup mantan Sekda Maluku itu. (HT-01)
