AMBON, HEADLINETIMUR.COM – Pulau Seram, wilayah terbesar di Provinsi Maluku, selama ini menjadi barometer kemenangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
Namun, besarnya kontribusi suara dari bumi “Nusa Ina” ini dinilai tidak sebanding dengan realisasi pembangunan yang dijanjikan para elite politik.
Berdasarkan data DPT Pemilu 2024, Maluku memiliki 1.332.149 pemilih. Pulau Seram menyumbang hampir 50 persen dari total tersebut, dengan rincian Kabupaten Maluku Tengah (306.915 pemilih), Seram Bagian Barat (145.287 pemilih), dan Seram Bagian Timur (103.250 pemilih).
ADVERTISEMENT
. Ukuran gambar 480px x 600pxSCROLL TO RESUME CONTENT
Total akumulasi suara di Pulau Seram mencapai 655.452 pemilih.
Sayangnya, status sebagai lumbung suara utama justru menjadikan Pulau Seram sebagai sasaran empuk janji-janji manis demi memperebutkan kursi kekuasaan.
Setiap perhelatan Pilgub, narasi pemerataan pembangunan selalu digaungkan. Salah satu janji klasik adalah rencana pemindahan Ibu Kota Provinsi dari Kota Ambon ke Makariki, Maluku Tengah.
Wacana ini telah bergulir sejak era Gubernur Karel Albert Ralahalu (2003-2013) hingga masa jabatan Murad Ismail (2019-2024).
Namun, hingga kini progres fisiknya jalan di tempat. Masyarakat menilai wacana tersebut tak lebih dari sekadar alat politik untuk meraup simpati warga Seram.
Luka lama belum sembuh, masyarakat kini kembali menelan pil pahit di bawah kepemimpinan Gubernur Hendrik Lewerissa terkait Proyek Strategis Nasional (PSN) Maluku Integrated Port (MIP).
Proyek MIP: Dari Osaka ke Kekecewaan
Harapan besar sempat membumbung saat Hendrik Lewerissa, yang dilantik pada 20 Februari 2025, berkomitmen membangun MIP di Waesarisa, Kabupaten SBB. Proyek ini diproyeksikan menjadi pusat logistik dan ekonomi baru bagi kawasan Timur Indonesia.
Keseriusan itu bahkan ditunjukkan lewat kehadiran Gubernur Hendrik Lewerissa dan Bupati SBB Asri Arman dalam penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) proyek MIP di Sarinah Business Forum, World Expo Osaka, Jepang, pada 7 Oktober 2025 lalu.
Namun, memasuki awal 2026, Gubernur secara mengejutkan menegaskan bahwa lokasi MIP tidak lagi diarahkan ke Waesarisa. Berdasarkan studi kelayakan dan kajian ilmiah lembaga pembiayaan, lokasi paling efektif disebut berada di Pulau Ambon.
Keputusan mendadak ini memicu kekecewaan mendalam, terutama bagi masyarakat SBB yang merasa terkena “prank” atau Pemberian Harapan Palsu (PHP) oleh pemerintah.
Koordinator Aliansi Pemerhati Masyarakat Adat Saka Mese Nusa, Saman A. Patty, mendesak Gubernur dan Bupati SBB memberikan penjelasan transparan.
“MIP bukan sekadar proyek pelabuhan, tapi harapan bagi masyarakat agar ada implikasi ekonomi positif yang merata di seluruh Pulau Seram,” tegas Saman saat dihubungi, Rabu (25/2/2026).
Menurut Saman, sentralisasi pembangunan yang terus berfokus di Pulau Ambon menciptakan ketimpangan. Hal ini dikhawatirkan akan memicu mosi tidak percaya masyarakat terhadap Pemerintah Provinsi.
“Tahun 2018, janji pindah ibu kota berhasil mengantarkan Murad Ismail-Barnabas Orno, tapi hasilnya nol besar. Lalu pada 2024, janji MIP di Waesarisa memenangkan Hendrik Lewerissa-Abdullah Vanath, tapi kenyataannya sama saja,” ujarnya pedas.
Saman pun mempertanyakan nasib politik warga Seram ke depan. “Sampai kapan orang Seram hanya dijadikan lumbung suara lalu dikhianati? Apakah kita mau menghentikan atau melanjutkan omong kosong ini?” pungkasnya. (HT-02)
