AMBON, HEADLINETIMUR.COM – Kepolisian Daerah Maluku menegaskan komitmennya untuk menyelenggarakan seleksi penerimaan anggota Polri Tahun Anggaran 2026 secara Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis (BETAH).
Komitmen ini digaungkan guna memutus stigma negatif dan menangkal hoaks seputar proses rekrutmen di tubuh kepolisian.
Langkah ini dipertegas dalam Dialog Publik bertajuk “Aspirasi Maluku Bersama Polda Maluku” yang disiarkan langsung oleh RRI Ambon dari Studio Programa 1, Jumat (13/3/2026). Dialog tersebut mengusung tema spesifik: “Ingin Jadi Polisi; Begini Persyaratan dan Mekanisme Penerimaan Polri TA 2026.”
ADVERTISEMENT
. Ukuran gambar 480px x 600pxSCROLL TO RESUME CONTENT
Kabagdalpers Biro SDM Polda Maluku, AKBP Tommy Bambang Souissa, S.I.K., menjelaskan bahwa rekrutmen tahun ini mencakup jalur Taruna Akpol, Bintara, hingga Tamtama. Ia menekankan bahwa teknologi menjadi kunci transparansi saat ini.
“Seluruh tahapan seleksi kini menggunakan sistem berbasis teknologi yang terpusat. Nilai peserta akan langsung muncul di layar komputer setelah tes selesai. Jadi, tidak ada celah untuk intervensi pihak mana pun,” tegas Tommy.
Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak tergiur tawaran oknum yang menjanjikan kelulusan dengan imbalan uang.
“Percayalah pada kemampuan diri sendiri. Kami melibatkan pengawas internal dan eksternal untuk memastikan semua berjalan jujur,” tambahnya.
Transparansi seleksi ini turut dikawal oleh berbagai instansi terkait untuk menutup celah kecurangan dari segala sisi.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Kadis Dukcapil) Kota Ambon, Hanny M. Seconova Tamtelahitu, mengingatkan peserta untuk teliti terhadap dokumen kependudukan.
“Sistem kami sudah terintegrasi dan dilengkapi barcode. Keaslian KTP, KK, dan Ijazah akan terdeteksi dengan mudah,” ujarnya.
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Maluku, Hasan Slamat, memastikan pihaknya akan memantau ketat setiap tahapan agar bebas dari KKN. “Jika ada dugaan pelanggaran, segera lapor. Kami pastikan prosesnya berjalan sesuai aturan,” tegasnya.
Sementara itu, Koordinator Wilayah Mafindo Maluku, Rusda Leikawa, berperan memantau persebaran informasi di media sosial. Ia menegaskan bahwa sejauh ini proses seleksi berjalan objektif.
“Kami melihat langsung, hasil seleksi murni berdasarkan kemampuan peserta. Tidak ada perlakuan khusus,” ungkap Rusda.
Dialog interaktif ini diharapkan dapat mengedukasi masyarakat mengenai persyaratan teknis sekaligus mematahkan stigma bahwa masuk polisi memerlukan “jalur belakang” atau biaya besar.
Melalui pengawasan berlapis dari pihak eksternal, Polda Maluku optimis dapat menjaring calon anggota Polri yang berkualitas dan profesional demi pelayanan publik yang lebih baik di masa depan. (HT-01)
