JAKARTA, HEADLINETIMUR.COM – Pemerintah Provinsi Maluku terus memperjuangkan pemerataan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat, termasuk warga di wilayah kepulauan dan pulau terluar.
Komitmen tersebut ditegaskan Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, saat ber-audiensi resmi dengan Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) II RI, dr. Benjamin Paulus Octavianus, di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta, Senin (2/11/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur mendorong dukungan pemerintah pusat untuk pembenahan infrastruktur kesehatan secara menyeluruh di Maluku dengan target pelaksanaan pada 2027.
ADVERTISEMENT
. Ukuran gambar 480px x 600pxSCROLL TO RESUME CONTENT
Salah satu agenda prioritas yang diusulkan adalah renovasi total Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. M. Haulussy sebagai rumah sakit rujukan utama. Pembenahan ini diharapkan meningkatkan kapasitas, kualitas fasilitas, serta jangkauan layanan kesehatan rujukan.
Gubernur menegaskan, penguatan fasilitas kesehatan harus dilakukan secara terencana, terpadu, dan memperhitungkan karakteristik geografis Maluku sebagai provinsi kepulauan.
Dalam pemaparannya, Pemprov Maluku merancang optimalisasi RSUD dr. M. Haulussy yang didukung RSUD dr. Ishak Umarella sebagai fasilitas penyangga. Dengan jarak tempuh antarrumah sakit sekitar 20 menit, pengembangan layanan dinilai akan lebih efektif, tidak tumpang tindih, serta disokong ketersediaan tenaga medis dan dokter spesialis.
Sementara itu, Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) tetap difokuskan memperkuat pelayanan kesehatan jiwa sebagai bagian dari sistem yang terintegrasi.
“Mempertimbangkan keterbatasan fiskal daerah serta besarnya kebutuhan pelayanan rujukan bagi masyarakat di wilayah kepulauan, kami sangat mengharapkan dukungan penuh Kementerian Kesehatan untuk memprioritaskan renovasi total RSUD dr. M. Haulussy pada tahun 2027,” tegas Gubernur.
Selain rumah sakit rujukan, Gubernur Maluku mengusulkan dukungan pembiayaan rehabilitasi 141 unit Puskesmas yang tersebar di 11 kabupaten/kota. Berdasarkan data hasil koordinasi dengan Kemenkes RI, kebutuhan perbaikan terdiri atas 62 Puskesmas rusak ringan, 38 rusak sedang, dan 41 rusak berat.
Menurut Gubernur, kondisi infrastruktur Puskesmas menjadi perhatian serius karena fasilitas tingkat pertama merupakan garda terdepan pelayanan, khususnya bagi warga yang jauh dari pusat pemerintahan. Pembenahan Puskesmas penting untuk memastikan seluruh masyarakat Maluku memperoleh layanan yang layak, aman, dan berkualitas tanpa terhambat kondisi geografis.
Melalui audiensi ini, Pemprov Maluku optimistis sinergi dengan pemerintah pusat dapat mewujudkan layanan publik yang merata dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat hingga ke pulau-pulau terluar. (HT-01)









