AMBON, HEADLINETIMUR.COM –
Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, secara resmi membuka Rapat Koordinasi (Rakor) dan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Triwulan IV Tahun Anggaran 2025 di Ruang Rapat Lantai 6 Kantor Gubernur Maluku, Kamis (2/4/2026).
Kegiatan yang dirangkaikan dengan penyampaian target PAD Tahun Anggaran 2026 ini mengusung tema “Menjawab Tantangan, Mengelola Peluang, untuk Mewujudkan Target PAD”.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Asisten II Setda Provinsi Maluku, para pimpinan OPD pengelola retribusi, serta jajaran pimpinan BUMD Provinsi Maluku.
ADVERTISEMENT
. Ukuran gambar 480px x 600pxSCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam sambutannya, Wagub menegaskan bahwa kemandirian fiskal merupakan fondasi utama pembangunan berkelanjutan.
Namun demikian, kondisi saat ini menunjukkan bahwa Maluku masih sangat bergantung pada Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat.
Di tengah tantangan ekonomi global dan meningkatnya kebutuhan pelayanan publik, Provinsi Maluku dituntut untuk memperkuat pendapatan daerah secara lebih mandiri.
“Kita harus bisa menggenjot kemampuan fiskal untuk menopang rencana pembangunan di Maluku,” tegas Wagub.
Berdasarkan laporan, target PAD murni Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2025 adalah Rp846,271 miliar, dengan realisasi 74,27 persen atau Rp628,56 miliar.
“Capaian ini patut diapresiasi, tetapi tetap harus menjadi bahan evaluasi agar kita mengetahui akar persoalan dan dapat melakukan perbaikan,” ujar Wagub.
Dari sektor pajak daerah-termasuk pemberlakuan opsen pajak ke kabupaten/kota target yang ditetapkan sebesar Rp474,167 miliar, dan berhasil terealisasi 98,44 persen atau Rp466,777 miliar.
Sementara dari sektor retribusi daerah, target Rp55,224 miliar baru tercapai 55,87 persen atau Rp30,856 miliar.
“Capaian ini masih jauh dari harapan dan memerlukan perhatian serius, terutama dalam hal optimalisasi,” jelasnya.
Wagub menekankan pentingnya penanganan kebocoran pendapatan daerah. Pemerintah Provinsi Maluku telah mengidentifikasi sejumlah titik rawan kebocoran, yang akan ditangani melalui penerapan sistem digitalisasi yang terintegrasi.
“Saya minta digitalisasi ini dikerjakan secara serius dan menjadi instrumen utama pengawasan. Pengawasan harus dilakukan ketat, tidak hanya menunggu evaluasi dari provinsi, tetapi dilakukan rutin oleh masing-masing unit kerja,” tegasnya.
Wagub menggarisbawahi empat fokus utama yang harus menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan, yakni pertama, perumusan strategi inovatif, termasuk digitalisasi pemungutan, penerapan big data, dan integrasi layanan retribusi online.
Kedua, penguatan sinergi lintas pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, pemprov, pemkab/pemkot, DPRD, aparat hukum, dunia usaha, hingga masyarakat.
Ketiga, peningkatan kualitas layanan publik, karena kenaikan PAD harus sejalan dengan, peningkatan layanan kepada masyarakat.
Keeempat, inovasi menggali sumber pendapatan baru, tanpa membebani masyarakat secara berlebihan.
Tidak hanya sinergi antar unit, Wagub juga menekankan pentingnya harmonisasi di internal setiap OPD. Kreativitas dalam menggali sumber PAD juga didorong, termasuk potensi sektor wisata dan sosial kapital masyarakat.
Wagub meminta agar pada rapat evaluasi berikutnya, setiap OPD dapat mempresentasikan kekurangan dan kelebihan kinerjanya sehingga solusi dapat dirumuskan bersama untuk peningkatan PAD secara menyeluruh.
“Dengan PAD yang tumbuh optimal dan berkelanjutan, kita akan memiliki ruang fiskal yang memadai untuk mendorong pembangunan ekonomi inklusif di seluruh wilayah kepulauan Maluku, menuju Maluku yang Maju, Adil, dan Sejahtera menyongsong Indonesia Emas 2045,” katanya.
Di akhir sambutannya, Wagub menyampaikan apresiasi kepada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku dan seluruh pihak terkait atas terselenggaranya kegiatan ini dengan baik. (HT-01)
