JAKARTA, HEADLINETIMUR.COM – Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, menekankan pentingnya sinkronisasi arah kebijakan pembangunan daerah dengan pengelolaan sumber daya nasional demi memperkuat pertahanan maritim Indonesia.
Fokus ini dinilai krusial, terutama bagi kawasan perbatasan strategis serta daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
Hal tersebut disampaikan dalam Diskusi Panel Kuliah Kerja Dalam Negeri (KKDN) Pendidikan Reguler Seskoal Angkatan ke-65 Tahun 2026 yang digelar di Gedung Yos Sudarso, Seskoal, Cipulir, Jakarta Selatan, Rabu (1/4/2026).
ADVERTISEMENT
. Ukuran gambar 480px x 600pxSCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam sambutannya, Lewerissa menyatakan bahwa forum ini merupakan momentum strategis untuk menyelaraskan kepentingan daerah dengan agenda strategis nasional.
“Forum ini sangat penting untuk memperkuat sinergi antara pembangunan daerah dan kepentingan nasional, khususnya dalam memperkokoh pertahanan maritim kita,” ujar Lewerissa.
Ia menegaskan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019, sistem pertahanan negara bersifat semesta. Artinya, kekuatan pertahanan tidak hanya bertumpu pada aspek militer semata.
“Kekuatan pertahanan juga bersandar pada ketahanan ekonomi, kualitas sumber daya manusia, serta kesiapan infrastruktur nasional,” tegasnya.
Secara geografis, Maluku memegang peran vital dengan 1.388 pulau dan wilayah yang 92,4 persennya terdiri dari lautan.
Posisi Maluku yang berada di jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) III menjadikannya garda depan yang berbatasan langsung dengan perairan internasional.
Lewerissa menjelaskan bahwa kebijakan pembangunan maritim di Maluku dirancang dengan dua fungsi utama, yakni menjadi perisai penjaga keutuhan NKRI, dan motor penggerak ekonomi dengan menjadikan laut sebagai sumber kemakmuran masyarakat.
Meskipun Maluku memiliki potensi perikanan luar biasa di tiga Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP)—Laut Banda, Laut Seram, dan Laut Arafura—Lewerissa tidak menampik adanya tantangan besar.
Praktik illegal fishing, destructive fishing, dan tingginya biaya logistik masih menjadi hambatan utama.
“Kita menghadapi paradoks, kekayaan sumber daya alam yang melimpah belum sepenuhnya berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya jujur.
Terkait wilayah perbatasan, Maluku memiliki 19 pulau kecil terluar yang memerlukan pendekatan terintegrasi.
Pemerintah Provinsi Maluku berkomitmen mengubah wajah perbatasan dari “beranda belakang” yang terisolasi menjadi “Sabuk Kemakmuran”.
Strategi yang diusung meliputi penerapan ekonomi biru, pengembangan Maluku Integrated Port, penguatan sektor perikanan, optimalisasi Blok Masela, hingga peningkatan konektivitas antarwilayah.
Lewerissa menilai kolaborasi dengan TNI Angkatan Laut adalah kunci. “Kerja sama ini mencakup keamanan laut, pembangunan wilayah, hingga pemberdayaan masyarakat pesisir,” tambahnya.
Sebagai penutup, ia menegaskan bahwa menjaga laut berarti menjaga kehormatan bangsa.
“Di laut itulah kedaulatan kita diuji, dan di sanalah Indonesia harus berdiri tegak tanpa kompromi,” pungkasnya.
Hadir dalam kegiatan tersebut Komandan Seskoal, Laksamana Muda (TNI) Ariantyo Condrowibowo, Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos,
Pimpinan dan jajaran Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (Seskoal) (HT-01)
