AMBON, HEADLINETIMUR. COM – Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, menggelar konferensi pers guna meluruskan berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat, bertempat di Ruang Rapat Lantai 2 Kantor Gubernur Maluku, Kamis (26/02/2026).
Konferensi pers tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Maluku, Asisten Administrasi Umum Setda Maluku, dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku, serta insan pers.
Salah satu isu yang disoroti adalah rencana pembangunan Maluku Integrated Port (MIP).
ADVERTISEMENT
. Ukuran gambar 480px x 600pxSCROLL TO RESUME CONTENT
Gubernur menjelaskan bahwa proyek tersebut merupakan infrastruktur strategis di sektor kemaritiman dan logistik yang digagas untuk mengurangi ketergantungan distribusi barang dari Surabaya dan Makassar, yang selama ini berdampak pada tingginya biaya logistik dan disparitas harga di wilayah Maluku.
“MIP direncanakan menjadi pelabuhan terintegrasi yang melayani logistik, sektor perikanan, serta fasilitas terminal LNG dan energi lainnya,”jelas Gubernur.
Kehadiran pelabuhan ini diharapkan dapat mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya terpusat di Pulau Ambon, tetapi juga membuka pusat pertumbuhan baru di wilayah lain, termasuk Pulau Seram.
Gubernur juga menjelaskan bahwa penentuan lokasi pembangunan didasarkan pada kajian ilmiah dan perencanaan yang matang.
“Kota Ambon dinilai strategis karena memiliki konektivitas distribusi yang baik dan dapat menarik minat investasi swasta tanpa menambah biaya logistik tambahan,”paparnya.
Gubernur juga menjelaskan terkait kunjungannya ke Osaka, Jepang, bersama Bupati Seram Bagian Barat.
Ia menegaskan bahwa kehadiran tersebut merupakan undangan untuk menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman pra-studi kelayakan (pre-feasibility study) antara pihak swasta.
“Kunjungan bukan merupakan perjanjian pembangunan Maluku Integrated Port,”pungkasnya.
Pertimbanhan Kajian Teknis dan Dukungan Anggaran
Sebelumnya, Gubernur menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Maluku memang mengusulkan Waesarisa sebagai kandidat lokasi.
Namun, mekanisme pembangunan proyek berskala besar mensyaratkan penilaian teknis independen dari pihak pendana.
Hasil evaluasi menunjukkan Pulau Ambon memiliki kesiapan infrastruktur pendukung yang lebih mumpuni.
Hal ini dikarenakan aksesibilitas yang sudah terhubung langsung dengan Pelabuhan Yos Sudarso dan Bandara Pattimura sebagai pintu utama logistik Maluku.
“Perkembangan teknis secara ilmiah ini harus kita ikuti. Kita tidak bisa hanya mengikuti selera pemerintah daerah, apalagi proyek ini tidak menggunakan APBD. Penetapan lokasi harus berbasis data ilmiah dan kajian objektif,” ujar Hendrik di Kantor Gubernur Maluku, usai melantik pejabat eselon II, Jumat (20/2/2026) pekan lalu.
Keberadaan dua simpul transportasi utama di Ambon menjadi pertimbangan krusial untuk menekan biaya distribusi dan memotong rantai pasok antarpulau.
Menurut Hendrik, jika MIP dibangun di luar Pulau Ambon, distribusi logistik masih harus melewati jalur laut tambahan sebelum menyentuh pusat aktivitas ekonomi, yang dinilai tidak efisien secara waktu maupun biaya.
Meski demikian, ia menekankan bahwa keputusan ini bukan untuk meminggirkan wilayah lain. Saat ini, penentuan titik koordinat di Pulau Ambon masih mengerucut pada beberapa alternatif, seperti kawasan Waai dan Negeri Liang.
“Kita tunggu saja hasil finalnya. Yang terpenting bagi saya, MIP harus ada di Maluku. Mau di Ambon, Seram, Buru, Aru, Tenggara, atau Banda, tujuannya satu Maluku memiliki pelabuhan terintegrasi yang menjadi hub logistik Indonesia Timur serta kawasan Pasifik Barat dan Selatan,” pungkasnya. (HT-01)
