AMBON, HEADLINETIMUR.COM — Pemerintah Provinsi Maluku menyambut positif capaian pertumbuhan ekonomi daerah yang menembus angka 5,31 persen (year-on-year) pada Triwulan II Tahun 2026. Angka ini resmi dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku di Aula Kantor BPS setempat, Rabu (5/8/2026).
Capaian tersebut melesat dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025 yang tercatat sebesar 3,39 persen. Selain itu, pertumbuhan ekonomi Maluku kali ini sukses melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di angka 5,29 persen.
Secara akumulatif pada Semester I-2026, ekonomi Maluku tumbuh sebesar 5,24 persen. Tren positif ini mencerminkan ketahanan sekaligus akselerasi perekonomian daerah yang makin solid.
ADVERTISEMENT
. Ukuran gambar 480px x 600pxSCROLL TO RESUME CONTENT
Pertumbuhan ekonomi Maluku didorong oleh sejumlah sektor unggulan, yakni pertanian, kehutanan, dan perikanan yang merupakan penyumbang terbesar dengan kontribusi 1,18 persen, administrasi pemerintahan, perdagangan dan konstruksi, dan industri pengolahan.
Peningkatan di sektor pertanian ditopang oleh kenaikan produksi padi, lonjakan produksi ternak sapi hingga 22,17 persen, serta sektor perikanan yang mencapai 153 ribu ton (naik 4,39 persen dibanding Triwulan II-2025).
Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga masih menjadi pilar utama dengan kontribusi sekitar 70 persen terhadap struktur ekonomi daerah, serta menjadi sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 4,11 persen. Peningkatan belanja pemerintah, investasi, dan aktivitas perdagangan ekspor-impor turut memperkuat laju ekonomi triwulan ini.
Mewakili Gubernur Maluku, Kepala BPKAD Provinsi Maluku, Jasmono, menyampaikan apresiasinya kepada BPS atas penyajian data statistik yang akurat dan komprehensif.
“Data ini menjadi landasan penting bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan yang tepat sasaran, efektif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” ujar Jasmono.
Ia menambahkan, berbagai indikator yang dirilis BPS—mulai dari pertumbuhan ekonomi, ketenagakerjaan, indeks ketimpangan gender, hingga hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) Triwulan II-2026—akan menjadi acuan strategis perumusan kebijakan ke depan.
“Kami berharap seluruh data makroekonomi ini menjadi pedoman bersama untuk memperkuat sinergi pembangunan, serta mempercepat akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Provinsi Maluku,” pungkasnya. (HT-02)
