AMBON, HT. – Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Yapono tengah berupaya memperluas jaringan air bersih ke wilayah krisis di Kota Ambon, seperti Kecamatan Nusaniwe, Sirimau, dan Passo. Meski didukung penyertaan modal pemerintah daerah untuk menjamin akses air sehat, program ini justru menuai polemik soal tarif.
Keluhan mencuat dari warga di Diponegoro Atas, Kezia, dan Kudamati. Informasi yang dihimpun menunjukkan tarif pemasangan meteran baru melonjak drastis, mulai dari Rp1,9 juta hingga menembus angka fantastis Rp6 juta per sambungan. Besaran ini dinilai mencekik masyarakat ekonomi rendah di kawasan tersebut.
Menanggapi gejolak itu, Direktur Perumdam Tirta Yapono, Pieter Saimima, menepis anggapan bahwa seluruh warga merasa keberatan.“Kalau dibilang semua warga di tiga titik itu mengeluh, saya rasa keliru. Informasi tersebut tidak sesuai dengan fakta di lapangan,” tegas Saimima, Rabu (4/2).
ADVERTISEMENT
. Ukuran gambar 480px x 600pxSCROLL TO RESUME CONTENT
Saimima membenarkan adanya tarif yang mencapai Rp6 juta, namun ia berkilah hal itu bersifat kasuistik dan hanya terjadi di kawasan Kezia, Gunung Nona. Menurutnya, tarif normal seharusnya berada di kisaran Rp1,9 juta hingga Rp2 juta.
“Normalnya Rp1,9 juta. Biaya membengkak jadi Rp2 juta jika ada pekerjaan pemotongan jalan. Sedangkan angka Rp6 juta itu terjadi karena posisi rumah pelanggan sangat jauh dari pipa utama,” jelasnya.
Ia berkali-kali menekankan bahwa pihak Perumdam tidak pernah melakukan pemaksaan. Menurut Saimima, tarif mahal tersebut adalah konsekuensi teknis atas permintaan pelanggan sendiri yang membutuhkan penambahan pipa besi hingga 12 batang.
“Kami tidak pernah memaksa. Semua pengerjaan dilakukan berdasarkan keinginan pelanggan. Jadi, opini yang menyebut biaya ini menyusahkan warga secara umum itu keliru,” pungkasnya menutup klarifikasi. (HT-01)
