Nasib Guru Honorer Provinsi Maluku: Cepat Dipuji, Lambat Digaji

- Penulis

Senin, 9 Februari 2026 - 10:43 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy




Ilustrasi. Foto: dok/JPNN.com




Ilustrasi. Foto: dok/JPNN.com
Ilustrasi. Foto : JPNN

Ilustrasi. Foto: dok/JPNN.com Ilustrasi. Foto: dok/JPNN.com Ilustrasi. Foto : JPNN

AMBON, HT. — Ratusan guru honorer daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku kembali didera ketidakpastian. Biasnya, para pejuang pendidikan ini cepat dipuji, namun kerap terlambat digaji.

Hingga memasuki awal Februari 2026, hak mereka berupa gaji selama tiga bulan untuk periode akhir tahun 2025 belum juga terbayarkan.

Meski berbagai upaya pendekatan telah dilakukan, sejauh ini belum ada titik terang maupun kejelasan, baik dari Dinas Pendidikan maupun Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Maluku.

ADVERTISEMENT

ads. Ukuran gambar 480px x 600px

SCROLL TO RESUME CONTENT

Salah seorang guru honorer di sebuah SMA di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) membeberkan kondisi miris yang dialami rekan-rekannya. Tak hanya di SBT, tapi honorer daerah di kabupaten/kota lainnya juga belum menerima gaji tiga bulan terakhir.

Ia menjelaskan bahwa gaji bulanan mereka sebesar Rp2.600.000 biasanya dibayarkan per triwulan melalui transfer dengan nominal total Rp7.770.085 setelah potongan.

“Semestinya pembayaran dilakukan Maret untuk tahap awal, tapi sering molor ke April atau Mei. Untuk tahun 2025, kami baru menerima gaji untuk sembilan bulan, yakni Januari sampai September,” ungkapnya kepada wartawan, pekan lalu.

Sementara itu, gaji untuk bulan Oktober, November, dan Desember hingga kini masih nihil. Para guru mengaku telah berkoordinasi dengan Koordinator Guru Kontrak Kabupaten SBT di Dinas Pendidikan, namun hanya diminta untuk terus bersabar.

“Jawaban dari koordinator hanya bilang sabar, menunggu SP2D dari Keuangan Kantor Gubernur. Padahal sebelumnya, diinformasikan melalui grup koordinasi bahwa gaji tiga bulan terakhir itu sudah diproses sejak 12 Desember 2025 lalu,” lanjutnya.

Para guru sempat memaklumi keterlambatan tersebut karena adanya jeda libur Natal dan Tahun Baru. Namun, harapan mereka pupus saat memasuki bulan Januari 2026, saldo rekening mereka tak kunjung bertambah.

Kekecewaan para tenaga pendidik ini kian memuncak karena seluruh kewajiban administrasi, termasuk laporan bulanan, sudah diserahkan ke cabang dinas masing-masing.

Bahkan, perwakilan Guru Tenaga Teknis (GTT) dikabarkan telah menandatangani berkas proses pencairan.

“Kami sangat berharap pihak terkait, baik Dinas Pendidikan maupun BPKAD Maluku, segera memproses hak kami. Laporan sudah masuk, tanda tangan pencairan sudah dilakukan, lantas tunggu apa lagi? Ini menyangkut kelangsungan hidup kami,” tegasnya. (HT-01)

Follow WhatsApp Channel www.headlinetimur.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Teladani Perjuangan A.M. Sangadji, Gubernur Maluku Ajak Warga Lepas dari Ketertinggalan
Majelis Latupati dan GBPM Perkuat Kemitraan Lindungi Perempuan dan Hak Masyarakat Adat
Perjuangan 32 Tahun Berbuah Manis, A.M. Sangadji Resmi Disahkan Sebagai Pahlawan Nasional dari Maluku
Unpatti Bedah Polemik Penguasaan Hutan Adat Lewat Seminar Internasional
Pemprov Maluku Tantang 1.713 Lulusan Unpatti Ciptakan Inovasi
Unpatti-Kemendag Bekali Mahasiswa 31 Calon Eksportir Muda
Bawa Nama Indonesia Timur, Unpatti Kirim 17 Mahasiswa Hukum ke Kompetisi Peradilan Semu di Bali
Peduli Dampak Asap, PT Amiko Jaya Nusantara dan BMH Maluku Tebar 1.000 Masker di Kota Ambon

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 12:37 WIT

Teladani Perjuangan A.M. Sangadji, Gubernur Maluku Ajak Warga Lepas dari Ketertinggalan

Jumat, 13 November 2026 - 12:49 WIT

Majelis Latupati dan GBPM Perkuat Kemitraan Lindungi Perempuan dan Hak Masyarakat Adat

Rabu, 11 November 2026 - 18:40 WIT

Perjuangan 32 Tahun Berbuah Manis, A.M. Sangadji Resmi Disahkan Sebagai Pahlawan Nasional dari Maluku

Jumat, 6 November 2026 - 20:55 WIT

Unpatti Bedah Polemik Penguasaan Hutan Adat Lewat Seminar Internasional

Senin, 2 November 2026 - 18:49 WIT

Pemprov Maluku Tantang 1.713 Lulusan Unpatti Ciptakan Inovasi

Berita Terbaru

Pemerintahan

Gubernur Maluku : Tak Ada Perlindungan bagi Aparatur yang Korupsi

Kamis, 19 Nov 2026 - 22:12 WIT


Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, menyampaikan sambutan pada Rapat Koordinasi Penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam rangka Deteksi Dini dan Pencegahan Korupsi di Pemerintah Daerah Wilayah Maluku dan Maluku Utara, di Ruang Vlissingen, Balai Kota Ambon, Rabu (18/11/2026). (Foto : Humas Pemkot Ambon)

Pemerintahan

Perkuat APIP, Wali Kota Ambon Tekankan Cegah Korupsi Sejak Dini

Kamis, 19 Nov 2026 - 17:55 WIT