HEADLINETIMUR.COM – Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) RI untuk segera mengambil alih penanganan kasus dugaan korupsi dana penanganan Covid-19 di Provinsi Maluku tahun anggaran 2020–2021.
Kasus yang tengah diusut Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku ini berkaitan dengan dugaan penyimpangan anggaran senilai Rp19 miliar.
Hingga Januari 2026, jaksa dikabarkan akan memanggil sejumlah saksi kunci, termasuk Widya Pratiwi (Anggota Komisi III DPR RI sekaligus istri mantan Gubernur Maluku) dan Sekretaris Daerah (Sekda) Maluku, Sadali Ie.
ADVERTISEMENT
. Ukuran gambar 480px x 600pxSCROLL TO RESUME CONTENT
Namun, hingga saat ini Kejati belum pernah melakukan pemanggilan pemeriksaan terhadap Widya maupun Sadali.
Wakil Sekretaris Bidang Hukum, Keamanan, dan Pertahanan (Kumhankam) PB HMI, M. Nur Latuconsina, menilai kinerja Kejati Maluku sangat lamban dan terkesan jalan di tempat.
“Kami meminta Kejagung mengambil alih dan melakukan supervisi terhadap kasus ini. Penanganan di tingkat daerah terlihat mandek dan tidak menunjukkan perkembangan hukum yang jelas,” tegas Latuconsina, Selasa (10/2).
Menurutnya, lambatnya proses hukum ini memicu kecurigaan publik terkait independensi aparat penegak hukum di Maluku. Ia menyayangkan belum adanya langkah progresif untuk mengusut tuntas penyalahgunaan dana yang seharusnya digunakan untuk kedaruratan pandemi tersebut.
“Dana Covid-19 adalah anggaran kemanusiaan. Ketika ada dugaan penyimpangan, apalagi melibatkan pejabat aktif seperti Sekda, tidak boleh ada kompromi hukum. Kasus yang berlarut-larut ini menunjukkan masalah serius dalam penegakan hukum,” tambahnya.
Latuconsina juga menyoroti belum adanya pemeriksaan yang transparan terhadap pihak-pihak strategis. Hal ini memperkuat persepsi bahwa hukum di Maluku cenderung “tumpul ke atas” atau sulit menyentuh elite kekuasaan.
Oleh karena itu, PB HMI memandang Kejagung memiliki kewenangan penuh untuk melakukan supervisi demi menjaga marwah institusi kejaksaan.
“Jika Kejati Maluku tidak mampu bertindak objektif dan profesional, maka Kejagung wajib turun tangan,” ujarnya.
Selain Kejagung, PB HMI juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk turut memantau perkembangan kasus ini guna mencegah praktik impunitas dan intervensi politik.
Bagi PB HMI, dugaan korupsi dana pandemi bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan kejahatan moral dan sosial yang mencederai rakyat Maluku di tengah krisis kesehatan.
“Ini kejahatan serius yang tidak boleh dibiarkan menguap. Kami akan terus mengawal kasus ini dan siap melakukan konsolidasi serta aksi nasional apabila Kejagung tidak segera merespons tuntutan kami,” pungkas Latuconsina. (HT-02)
