Oleh: Fadel Rumakat (Pegiat Sosial)
Presiden Prabowo Subianto adalah Presiden Republik Indonesia yang kedelapan. Angka delapan mungkin hanya penanda urutan dalam sejarah kepemimpinan nasional.
Namun, bagi kawasan timur Indonesia, terutama Maluku, Maluku Utara, dan Papua, kepemimpinan kedelapan ini seharusnya menjadi momentum untuk membuka kembali lembaran sejarah yang selama ini terasa belum sepenuhnya ditunaikan: janji keadilan Republik.
ADVERTISEMENT
. Ukuran gambar 480px x 600pxSCROLL TO RESUME CONTENT
Indonesia bukanlah negara yang dibangun oleh satu pulau, satu suku, atau satu kelompok masyarakat. Republik ini lahir dari kesepakatan besar berbagai bangsa, kerajaan, kesultanan, komunitas adat, dan daerah yang memilih berjalan bersama dalam satu cita-cita kebangsaan.
Pilihan itu tidak didasarkan pada siapa yang paling kaya atau paling kuat, melainkan pada keyakinan bahwa negara baru bernama Indonesia akan menjamin keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya.
Maluku memiliki tempat yang istimewa dalam sejarah tersebut. Selama berabad-abad, wilayah ini menjadi pusat perdagangan dunia, jalur rempah-rempah internasional, sekaligus ruang perjumpaan berbagai agama, kebudayaan, dan peradaban.
Kesultanan Ternate, Tidore, Bacan, Jailolo, serta kerajaan-kerajaan di Maluku membangun sistem pemerintahan yang diakui dalam sejarah Nusantara. Papua pun memiliki posisi strategis sebagai kawasan timur yang kaya sumber daya dan menjadi bagian penting dari perjalanan integrasi nasional Indonesia.
Karena itu, memandang Maluku, Maluku Utara, dan Papua hanya sebagai wilayah pinggiran merupakan kesalahan cara berpikir. Kawasan ini justru merupakan beranda depan Indonesia yang menghadap langsung ke Samudra Pasifik dan Australia, menjadi penghubung jalur perdagangan internasional sekaligus benteng geopolitik negara.
Ironisnya, posisi strategis tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh keadilan pembangunan. Ketimpangan infrastruktur, rendahnya konektivitas antarpulau, tingginya biaya logistik, keterbatasan akses pendidikan dan kesehatan, hingga belum optimalnya pemanfaatan kekayaan sumber daya alam masih menjadi kenyataan yang dihadapi masyarakat.
Padahal, tanah Maluku menyimpan gas alam kelas dunia melalui Blok Masela. Laut Arafura menjadi salah satu kawasan perikanan terbesar di Indonesia. Papua memiliki cadangan mineral yang menjadi perhatian dunia.
Maluku Utara menjadi pusat hilirisasi nikel nasional. Namun, di tengah kekayaan tersebut, sebagian masyarakat di kawasan timur masih bergulat dengan persoalan kemiskinan, keterisolasian, dan keterbatasan pelayanan publik.
Pertanyaan yang layak diajukan adalah: apakah republik telah menghadirkan rasa keadilan yang sama bagi seluruh daerah?
Pertanyaan ini bukan lahir dari sikap anti-NKRI. Sebaliknya, justru lahir dari semangat menjaga Indonesia. Sebab, nasionalisme tidak tumbuh hanya melalui pidato atau upacara kenegaraan. Nasionalisme tumbuh ketika rakyat merasakan bahwa negara hadir secara adil, melindungi semua wilayah tanpa membedakan letak geografis maupun kekuatan politiknya.
Dalam perspektif geopolitik, kawasan timur Indonesia bukan sekadar halaman belakang republik. Maluku merupakan simpul pertahanan nasional. Laut Banda dan Laut Arafura menjadi jalur strategis bagi pertahanan negara serta lalu lintas ekonomi dunia.
Ketika dinamika Indo-Pasifik semakin kompleks, posisi Maluku, Maluku Utara, dan Papua menjadi semakin penting bagi kedaulatan Indonesia.
Karena itu, membangun kawasan timur bukanlah bentuk belas kasihan, melainkan investasi strategis negara. Jalan, pelabuhan, bandara, sekolah, rumah sakit, jaringan telekomunikasi, industri perikanan, hilirisasi sumber daya alam, hingga pemerataan fiskal harus ditempatkan sebagai bagian dari strategi mempertahankan Indonesia dalam jangka panjang.
Presiden Prabowo memiliki kesempatan untuk mengubah cara pandang pembangunan nasional. Pemerataan tidak boleh berhenti sebagai slogan.
Sudah saatnya kebijakan fiskal lebih berpihak kepada daerah kepulauan, daerah terluar, dan wilayah penghasil sumber daya alam. Sudah saatnya masyarakat Maluku, Maluku Utara, dan Papua merasakan manfaat nyata dari kekayaan alam yang selama ini menjadi penopang ekonomi nasional.
Republik juga perlu membangun hubungan baru dengan kawasan timur, bukan sekadar hubungan administratif, tetapi hubungan yang dilandasi penghormatan terhadap sejarah, budaya, dan kontribusi masyarakatnya terhadap bangsa. Negara yang besar adalah negara yang tidak melupakan jasa daerah-daerah yang menjadi fondasi berdirinya Indonesia.
Presiden kedelapan memiliki peluang untuk meninggalkan warisan besar: mengakhiri ketimpangan antara barat dan timur Indonesia. Warisan itu tidak diukur dari banyaknya proyek yang diresmikan, melainkan dari sejauh mana rakyat di Ambon, Ternate, Sofifi, Saumlaki, Dobo, Sorong, Jayapura, hingga Merauke merasakan bahwa mereka diperlakukan setara sebagai warga negara.
Janji Republik yang tertuang dalam sila kelima Pancasila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat indonesia harus diwujudkan dalam kebijakan yang konkret. Sebab, keadilan bukanlah hadiah pemerintah kepada rakyat, melainkan kewajiban konstitusional negara.
Jika pemerintahan Prabowo mampu menjadikan Maluku, Maluku Utara, dan Papua sebagai prioritas pembangunan nasional, maka Presiden kedelapan tidak hanya akan dikenang sebagai pemimpin yang membangun infrastruktur. Ia akan dikenang sebagai presiden yang menepati janji sejarah republik kepada kawasan timur Indonesia. (*)
Fadel Rumakat adalah Direktur Eksternal Lembaga Pers Mahasiswa Islam (LAPMI) PB HMI. Aktif mengkaji dan menyuarakan berbagai isu strategis nasional, khususnya di bidang kebijakan publik, tata kelola pemerintahan, pemberantasan korupsi, keadilan sosial, serta pembangunan kawasan timur Indonesia. Selain aktif dalam gerakan kemahasiswaan, ia juga kerap menulis opini mengenai demokrasi, geopolitik, hukum, dan pembangunan nasional.
