JAKARTA, HEADLINETIMUR.COM – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini berada di bawah pengawasan ketat setelah terungkapnya ribuan pelanggaran standar layanan pada dapur penyedia makanan.
Hingga Maret 2026, Badan Gizi Nasional (BGN) tercatat telah menjatuhkan sanksi kepada 1.251 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melanggar standar operasional prosedur (SOP).
Data terbaru menunjukkan langkah tegas BGN terhadap ribuan unit penyedia tersebut. Sebanyak
1.030 unit SPPG ditangguhkan operasionalnya secara total, 210 unit dijatuhi Surat Peringatan Pertama (SP1), dan 11 unit telah mencapai tahap Surat Peringatan Kedua (SP2).
ADVERTISEMENT
. Ukuran gambar 480px x 600pxSCROLL TO RESUME CONTENT
Jika SPPG yang bersangkutan tidak segera melakukan perbaikan signifikan, BGN memastikan izin operasional mereka akan dicabut secara permanen.
Menanggapi temuan ini, Anggota Komisi IX DPR RI, Neng Eem Marhamah Zulfa, mendorong BGN untuk segera membentuk lembaga akreditasi dapur yang independen dan kompeten.
Ia menekankan bahwa sertifikasi bagi SPPG tidak boleh sekadar menjadi beban administratif.
“Program MBG ini menyangkut masa depan generasi kita. Jangan sampai sertifikasi hanya menjadi formalitas. Yang paling penting adalah makanan yang disajikan benar-benar aman, sehat, dan layak dikonsumsi,” tegas Neng Eem dalam keterangan tertulisnya, Kamis (26/3/2026).
Politisi Fraksi PKB ini mengingatkan bahwa efektivitas tiga sertifikasi utama yang diwajibkan BGN—yakni Laik Higiene dan Sanitasi, Sertifikasi Halal, serta Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP)—sangat bergantung pada penegakan aturan di lapangan.
Neng Eem mengapresiasi langkah reaktif BGN dalam menjatuhkan sanksi, namun ia meminta agar sistem ke depan lebih bersifat preventif.
Menurutnya, pengawasan ketat diperlukan untuk memastikan anggaran besar negara tidak terbuang sia-sia dan mengancam kesehatan masyarakat.
“Jika ditemukan pelanggaran serius, tidak cukup hanya ditutup sementara. Harus ada tindakan tegas hingga pencabutan izin. Ini penting untuk memberikan efek jera dan menjaga martabat program nasional ini,” tambahnya.
Ia berharap ke depannya sistem evaluasi yang berkelanjutan dapat meminimalisir risiko fatal seperti kasus keracunan makanan atau distribusi makanan basi.
“Sertifikasi ini harus menjadi garansi mutlak bahwa program MBG aman dan berkualitas tinggi,” pungkasnya. (HT-01)
