JAKARTA, HAEDLINETIMUR.COM – Anggota Komisi V DPR RI, Saadiah Uluputty, mendesak pemerintah agar program stimulus transportasi laut pada masa angkutan Lebaran 2026 tidak hanya terfokus di Pulau Jawa.
Ia menuntut keadilan akses bagi masyarakat di kawasan timur Indonesia untuk mendapatkan fasilitas mudik gratis dan diskon tiket kapal.
Menurut Saadiah, kebijakan transportasi saat ini belum sepenuhnya menyentuh warga di wilayah kepulauan seperti Maluku dan Papua.
ADVERTISEMENT
. Ukuran gambar 480px x 600pxSCROLL TO RESUME CONTENT
“Jangan sampai program tiket gratis dan diskon ini hanya ‘Jawa sentris’. Masyarakat di Maluku, Papua, dan wilayah timur lainnya juga butuh perhatian yang sama,” ujar Saadiah saat meninjau kesiapan transportasi di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (24/2).
Saadiah menegaskan bahwa bagi masyarakat kepulauan, kapal laut adalah urat nadi transportasi yang tidak tergantikan.
Ia mendesak Kementerian Perhubungan bersama PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) untuk mengevaluasi kembali alokasi kuota, terutama pada trayek perintis yang melayani masyarakat berpenghasilan rendah.
“Kami menuntut perluasan kuota mudik gratis hingga ke pelosok timur Indonesia agar keadilan dirasakan merata,” tegasnya.
Selain pemerataan kuota, Saadiah juga menyoroti kesiapan layanan di Pelabuhan Tanjung Perak sebagai gerbang utama menuju Indonesia Timur. Mengingat prediksi lonjakan penumpang mencapai puluhan ribu orang, kualitas fasilitas di kapal maupun terminal menjadi harga mati.
“Pelayanan harus ditingkatkan, jangan ada lagi keluhan soal makanan tidak layak. Kapasitas juga harus diawasi ketat, jangan dipaksakan melebihi batas (overcapacity),” ia mengingatkan pihak operator.
Data Mudik Lebaran 2026
Berdasarkan data operasional, PELNI telah menyiapka 50.000 tiket gratis kelas ekonomi, potongan harga 30 persen untuk 25 kapal penugasan pelayanan publik (PSO).
Komisi V mencatat dua rute dengan pergerakan tertinggi dari Jawa Timur adalah Balikpapan–Surabaya (14.025 penumpang) dan Makassar–Surabaya (11.714 penumpang).
Kedua jalur ini diprediksi menjadi titik krusial pengawasan selama puncak arus mudik. Masa berlaku program hingga 11 Maret hingga 5 April 2026. (HT-01)
