Utang Pemerintah Indonesia Per Akhir 2025 Tercatat Mencapai Rp9,637,90 Triliun

- Penulis

Selasa, 17 Februari 2026 - 07:38 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA, HEADLINETIMUR.COM – Kmenterian Keuangan (Kemenkeu) mencatat utang pemerintah per 31 Desember 2025 mencapai Rp 9.637,90 triliun atau setara 40,46% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Jumlah itu naik Rp 229,26 triliun dari catatan per 30 September 2025 yang sebesar Rp 9.408,64 triliun.

Dilihat dari situs resmi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu, Jumat (13/2/2026), utang pemerintah itu terdiri atas dua jenis yakni surat berharga negara (SBN) dan pinjaman.

Mayoritas utang pemerintah per akhir Desember 2025 didominasi oleh instrumen SBN yakni Rp 8.387,23 triliun atau 87,02%. Sisanya pinjaman yakni Rp 1.250,67 triliun atau 12,98%.

ADVERTISEMENT

ads. Ukuran gambar 480px x 600px

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan rasio utang yang menyentuh kisaran 40% terhadap PDB tidak terlepas dari tekanan perlambatan ekonomi yang sempat terjadi pada 2025.

Meski demikian, angka itu masih berada di bawah batas aman 60% terhadap PDB sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara.
Purbaya menyebut langkah penambahan utang dilakukan sebagai strategi menjaga stabilitas ekonomi agar tidak terjerumus ke krisis yang lebih dalam.

“Ini kan kemarin terpaksa karena ada perlambatan signifikan. Pilihannya yang mana? Ke kondisi seperti 1998 atau meningkatkan utang sedikit, tetapi ekonomi kita selamat habis itu kita tata ulang semuanya,” ujar Purbaya di The Tribrata Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Kamis (12/2/2026). (NET)

Follow WhatsApp Channel www.headlinetimur.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Isi Kekosongan Wapres, Senator Maluku Minta Presiden Pertimbangkan Figur Daerah
Gibran Mundur, MPR Punya Waktu 60 Hari Pilih Wapres Baru
120 Anggota DPR Sepakat Lengserkan Gibran Lewat HMP, Sidang Paripurna Siap Digelar!
Rekam Jejak A.M. Sangadji: Putra Maluku Perintis Kemerdekaan yang Kini Resmi Jadi Pahlawan Nasional
Presiden Siap Buka Muktamar ICMI 2026 di Istana, Ambon Jadi Pusat Gagasan Indonesia Timur
Prabowo Pecat Listyo Sigit dari Kepala KSP, Penyadapan Disebut Mengarah Makar
Polri Tetapkan Listyo Sigit, Ahrie Sonta, Eko Hadi Tersangka Penyadapan Presiden Prabowo
Sejumlah Jenderal Polri Dikabarkan Ditangkap, Termasuk Listyo Sigit

Berita Terkait

Jumat, 13 November 2026 - 18:34 WIT

Isi Kekosongan Wapres, Senator Maluku Minta Presiden Pertimbangkan Figur Daerah

Kamis, 12 November 2026 - 18:50 WIT

Gibran Mundur, MPR Punya Waktu 60 Hari Pilih Wapres Baru

Rabu, 11 November 2026 - 19:46 WIT

120 Anggota DPR Sepakat Lengserkan Gibran Lewat HMP, Sidang Paripurna Siap Digelar!

Rabu, 11 November 2026 - 08:55 WIT

Rekam Jejak A.M. Sangadji: Putra Maluku Perintis Kemerdekaan yang Kini Resmi Jadi Pahlawan Nasional

Selasa, 10 November 2026 - 17:40 WIT

Presiden Siap Buka Muktamar ICMI 2026 di Istana, Ambon Jadi Pusat Gagasan Indonesia Timur

Berita Terbaru

Pemerintahan

Gubernur Maluku : Tak Ada Perlindungan bagi Aparatur yang Korupsi

Kamis, 19 Nov 2026 - 22:12 WIT


Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, menyampaikan sambutan pada Rapat Koordinasi Penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam rangka Deteksi Dini dan Pencegahan Korupsi di Pemerintah Daerah Wilayah Maluku dan Maluku Utara, di Ruang Vlissingen, Balai Kota Ambon, Rabu (18/11/2026). (Foto : Humas Pemkot Ambon)

Pemerintahan

Perkuat APIP, Wali Kota Ambon Tekankan Cegah Korupsi Sejak Dini

Kamis, 19 Nov 2026 - 17:55 WIT