AMBON, HEADLINETIMUR.COM – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membekali 288 surveyor lokasi calon Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Maluku dan ribuan surveyor lainnya untuk tahun anggaran 2027. Para peserta bertugas melakukan survei, Focus Group Discussion (FGD), serta penilaian menyeluruh terhadap calon lokasi KNMP.
Kegiatan yang serenta pada 26–30 Oktober 2026 tersebut dibuka secara virtual melalui Zoom oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) KKP, Lotharia Latief.
Dalam arahannya terkait kegiatan KNMP, Lotharia menegaskan bahwa KKP memiliki program kegiatan prioritas nasional, salah satunya adalah pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih.
ADVERTISEMENT
. Ukuran gambar 480px x 600pxSCROLL TO RESUME CONTENT
Saat ini ada 1.269 titik yang sedang berproses di tahun 2026. Diharapkan pada tahun 2027, pelaksanaan survei akan dimulai untuk kurang lebih 2.000 titik target.
“Evaluasi dan penyempurnaan terus dilakukan dari tahapan-tahapan sebelumnya,” jelas Lotharia.
Menurutnya, KNMP merupakan wujud konkret hadirnya negara dalam mengubah dan meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan masyarakat nelayan pesisir yang selama ini kurang tersentuh.
Program ini menjadi bagian dari mandat lanjutan pembangunan sektor kelautan di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dan Menteri Kelautan dan Perikanan.
Dalam pelaksanaannya, pembangunan KNMP melibatkan banyak elemen dan kegiatan lapangan. Kekurangan maupun kelebihan pada proses pembangunan 100 titik awal dijadikan acuan untuk disempurnakan pada 1.269 titik berjalan, hingga menyasar 2.000 titik berikutnya.
“Pada kesempatan yang baik ini, saya melihat langsung bahwa tim survei melibatkan para akademisi, peneliti, serta lembaga swadaya masyarakat (LSM). Keterlibatan ini akan semakin menyempurnakan kegiatan-kegiatan baik yang telah kita lakukan sebelumnya,” kata Dirjen PT.
Lotharia juga berharap para surveyor bertugas menyediakan basis data yang kuat agar keputusan pembangunan benar-benar presisi, sesuai dengan kebutuhan serta kesiapan lokasi. Penyiapan dan perencanaan lokasi bukan sekadar tahapan administratif awal, melainkan fondasi utama keberhasilan pembangunan KNMP tahun 2027.
Prosesnya meliputi kunjungan lapangan, penetapan lokasi survei, pelaksanaan survei, verifikasi dan penilaian, fasilitasi penyiapan calon lokasi, hingga penyusunan dokumen rekomendasi.
“Mitra pembangunan di lapangan tidak hanya bertugas memberikan laporan rutin, tetapi juga harus mampu mengubah temuan lapangan menjadi rekomendasi yang akurat dan dapat ditindaklanjuti. Apabila sebuah lokasi dinilai belum siap, harus dijelaskan secara rinci bagian mana yang belum siap, apa penyebabnya, pihak mana yang perlu menangani, serta bagaiman langkah rekomendasi penyelesaiannya,” tegas Lotharia.
Lotharia juga meminta tim penilai di lapangan mampu membedakan antara kebutuhan yang mendesak, kebutuhan yang dapat dipenuhi secara bertahap, dan usulan masyarakat yang belum memiliki dasar memadai.
“Kadang-kadang di lapangan antusiasme masyarakat sangat tinggi ketika tim hadir. Di sinilah diperlukan objektivitas dari Bapak dan Ibu sekalian. Saya mengalami sendiri ketika turun melaksanakan survei di Papua, begitu tinggi keinginan masyarakat dengan segala kondisi realitas yang ada,” ungkapnya.
Ia menekankan bahwa kata kunci utama saat melakukan survei adalah mendengarkan masyarakat dan memahami aktivitas ekonominya, sehingga objektivitas tetap terjaga melalui skala prioritas dan selektivitas.
Di samping itu, Menteri KKP sangat fokus pada pembangunan rumah nelayan yang layak di dalam kawasan KNMP sebagai penyangga ekonomi kawasan.
Dia menegaskan, tugas mitra pembangunan adalah memahami kebutuhan riil tersebut. Bukan hanya mendata keberagaman fasilitas, tetapi juga memperhatikan keberlangsungan kegiatan usaha masyarakat sepanjang tahun.
Sejak tahap awal penyiapan lokasi, tim diharapkan dapat memetakan calon pengembang, kesiapan kelembagaan, calon pengguna, hingga mekanisme operasional dan pemeliharaan fasilitas.
Dukungan infrastruktur dasar seperti akses jalan, pasokan listrik, air bersih, serta keterhubungan dengan jaringan usaha dan layanan pendukung lainnya juga menjadi perhatian utama.
Di akhir arahannya, Lotharia mengingatkan seluruh tim penilai untuk senantiasa menjaga etika, menghormati kearifan lokal, serta menjalin komunikasi yang harmonis dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, dan aparat keamanan setempat dengan tetap menjaga independensi dan integritas publik.
“Apabila di lapangan menemui kendala, segera lakukan langkah ‘Tiga Cepat’: Temui Cepat, Lapor Cepat, dan Tindak Cepat. Ini penting agar setiap persoalan dapat terdeteksi dan tertangani sejak dini,” pungkasnya.
Pelatihan Serentak 3.500 Surveyor di 37 Provinsi
Secara nasional, kegiatan pembekalan ini merupakan bagian dari agenda masif KKP. Sebanyak 3.500 peserta dari perguruan tinggi, NGO, dan lembaga mitra di 37 provinsi mengikuti pelatihan secara serentak.
Ketua Satgas Persiapan dan Perencanaan KNMP 2027, Mohammad Abdi Suhufan, menegaskan bahwa dalam kerangka Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, KNMP dirancang sebagai instrumen utama peningkatan kesejahteraan pesisir.
Komitmen Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, mendorong proses perencanaan 2027 dilakukan secara kolaboratif, transparan, dan berbasis kebutuhan riil nelayan.
Menurut Abdi, tugas besar ini tidak cukup hanya sekadar mencatat koordinat dan menentukan titik fisik bangunan.
“Diperlukan proses pendampingan, penyelesaian kendala, penguatan kelembagaan, serta identifikasi potensi ekonomi agar setiap lokasi yang direkomendasikan memiliki kesiapan yang memadai dan peluang keberlanjutan,” terang Abdi.
Pendampingan dan Solusi Lahan
Abdi menekankan pentingnya pendekatan pendampingan bagi lokasi yang belum memenuhi syarat. Lokasi yang memiliki kendala—seperti ketersediaan lahan untuk fasilitas pascapanen atau pengolahan—tidak harus langsung digugurkan jika kendala tersebut masih bisa diselesaikan melalui kolaborasi.
“Fasilitator diminta aktif berkomunikasi dengan pemerintah desa dan pemerintah daerah untuk mencari alternatif lahan, baik melalui hibah masyarakat maupun dukungan anggaran APBD kabupaten sesuai aturan yang berlaku,” ujarnya.
Hal senada berlaku untuk kelembagaan ekonomi. Jika kawasan calon KNMP belum memiliki koperasi atau kelembagaannya masih lemah, fasilitator bertugas mendampingi proses pembentukan atau penguatan kelembagaan lokal.
Menurut Abdi, koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan dinas terkait menjadi kunci. Persoalan penyiapan lokasi sering kali melintas sektor di luar kewenangan Dinas Perikanan, seperti urusan pertanahan, Pekerjaan Umum (PU), koperasi, hingga penanaman modal.
“Pemerintah desa, pemerintah kabupaten, dan para pemangku kepentingan setempat harus dilibatkan aktif untuk mencari solusi sesuai kewenangan masing-masing,” sebut Abdi.
Abdi mengingatkan agar intervensi pembangunan tidak menggunakan pendekatan yang seragam. Karakteristik dan potensi tiap kampung nelayan berbeda-beda.
Selain perikanan tangkap dan pascapanen, tim diminta memetakan potensi ekonomi lain seperti kerajinan lokal, kuliner, budaya, dan wisata berbasis komunitas yang memiliki basis pelaku usaha serta peluang pasar yang jelas.
Penilaian juga mencakup analisis rantai pasok dan akses pasar. Produk hasil nelayan dan pengolah harus dipastikan memiliki jalur pemasaran yang berkelanjutan, baik pasar lokal maupun pasar antarpulau.
“Jika diperlukan dukungan pengembangan usaha dan pemasaran, rekomendasi akan diteruskan kepada kementerian/lembaga terkait,” tambahnya.
Infrastruktur Terintegrasi dan Asesmen Digital
Selain itu, infrastruktur yang dibangun harus terintegrasi langsung dengan aktivitas ekonomi masyarakat, memiliki kejelasan calon pengguna, serta memiliki rencana operasional dan pemeliharaan jangka panjang.
Untuk menjaga akuntabilitas, seluruh proses asesmen dilakukan secara digital. Tim surveyor dilengkapi dengan sistem pendataan berbasis titik koordinat, foto, video, dan kelengkapan dokumen administrasi.
“Sebagai program yang menggunakan anggaran negara, setiap usulan dan rekomendasi harus memiliki dasar yang valid, menggambarkan kondisi riil di lapangan, serta dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi maupun teknis,” tegas Abdi. (HT-01)
